Papua - Indonesia

Banyak Kios Dibangun di Atas Drainase, di Blok A 426 Los Masih Kosong

Akhir-akhir ini keberadaan Pasar Youtefa mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Jayapura dan Walikota Jayapura Drs. MR Kambu, M.Si. Bagaimana sebenarnya kondisi di pasar tersebut ? Berikut laporannya. Laporan: Rambat S, Jayapura

Berbagai persoalan terus mencuat dari Pasar Youtefa yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Jayapura. Pasar yang sering terendam air saat hujan deras tersebut, baru-baru ini mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Jayapura terkait masalah penataan yang dinilai masih semraut.

Belum lepas dari sorotan tersebut, beberapa hari yang lalu ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) berunjuk rasa ke DPRD Kota Jayapura terkait adanya rencana penggusuran dari tempat mereka berjualan selama ini. Dari pantauan yang dilakukan Cenderawasih Pos selama dua hari di Pasar Youtefa, terkesan pasar tersebut agak semraut. Sejumlah pedagang terlihat mendirikan bangunan atau kios tepat di atas saluran drainase. Sedangkan di Blok A terlihat lapak-lapak tempat pedagang sayuran juga ditinggalkan.

Tidak hanya itu, parkiran kendaraan juga tidak tertata dengan baik sehingga terkesan menambah kemacetan terutama pada pagi hari saat aktivits jual beli di tempat itu mulai ramai. Sedangkan pedagang sayuran tidak tertata dengan baik, atau tidak terpusat di satu titik melainkan berpencar.

Kesemrautan juga terlihat di lapangan pasar yang dipenuhi tenda-tenda pedagang yang tidak teratur. Selain semraut, pasar itu juga mulai terlihat kumuh dengan tumpukan sampah yang mulai mengeluarkan aroma yang kurang sedap di pojok Blok A.

Samsudin, salah seorang pedagang Pasar Youtefa, mengakui kalau Pasar Youtefa mulai terkesan semrawut. "Keadaan ini, sebenarnya sudah lama terjadi. Ada kesan kesemrawutan yang ada di pasar ini," ujarnya.

Namun demikian, kata Samsudin, ia tidak bisa berbuat banyak, karena untuk mengatasi kesemrawutan tersebut adalah wewenang Pemkot Jayapura. Sementara itu, menurut Mama Yuli, salah seorang pedagang sayuran mengaku terpaksa pindah ke lapangan untuk berjualan guna menghidupi keluarganya dan biaya sekolah anaknya. "Pindah ke sini juga saya mengeluarkan biaya untuk membayar timbunan Rp 600 ribu, belum lagi gerobak Rp 50 ribu," ujar Mama Yuli yang mengaku sempat demo ke DPRD Kota Jayapura agar tidak digusur.

Kepala Pasar Youtefa Abepura, Tonce Sibri, SH, yang ditemui Cenderawasih Pos mengatakan bahwa kesemrawutan yang terjadi ini, karena pedagang menjual barang dagangan di atas drainase saluran pembuangan dan bahu jalan. "Pemerintah tentu akan menertibkan pedagang yang berjualan di atas fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah," katanya.
Disamping itu, kata Tonce Sibri, pedagang mestinya menempati tempat sesuai dengan jenis barang dagangannya. Dikatakan, di Blok A Los A terdapat 624 unit tempat jualan, namun terisi hanya 198 unit, sedangkan 426 unit lainnya kosong.

"Yang jadi persoalan sekarang, para pedagang di lapangan tidak mau pindah. Hal ini disebabkan karena pedagang ingin agar aparat membongkar seluruh papan di bagian los sehingga bisa jualan di bawah," ujarnya.

Selain itu, para pedagang harus ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya."Sebenarnya sudah ada aturannya, namun tinggal para pedagang sendiri. Hanya saja, sesudah pemerintah menata dan para pedagang merasa memiliki aset pemerintah tersebut sehingga melakukan ekses sesuai dengan keinginannya sendiri,” terangnya

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jayapura, Achmad Jainury LC menilai kesemrawutan ini merupakan salah satu bukti kegagalan pemerintah dalam menata dan mengelola Pasar Youtefa. "Memang ada kesan semrawut. Kesemrawutan ini dimulai dari manejemen dan pengolalaannya serta sudah melenceng dari masterplan," ujarnya.

Untuk itu, Komisi B DPRD Kota mengusulkan ada perencanaan ulang terkait kondisi pasar Youtefa saat ini. Hanya saja, ia meminta agar dipilah-pilah dahulu akar permasalahannya. "Kami bersikukuh agar ada penataan ulang, karena pasar ini mempunyai kontribusi besar dalam PAD dan perekonomian rakyat," ujarnya.

Pihaknya juga mengusulkan pembentukan tim lintas instansi untuk melakukan penataan ini, termasuk menindak oknum yang diduga memperjual belikan aset tersebut. Untuk relokasi pedagang, Jaenuri meminta pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif dan menghindari upaya penggusuran terhadap pedagang.

Ditambahkan, untuk penataan ulang ini diperlukan langkah pendataan ulang yang up to date untuk pedagang dan harus ada waktu jeda penataan ulang tersebut sehingga jangan ada pedagang baru lagi sampai pendataan tersebut selesai. *