Papua - Indonesia

Aksi demo yang dilakukan oleh Pansus Pemilukada DPR Papua bersama Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] Papua dengan mengarahkan massa yang terdiri dari mahasiswa sekitar 60 orang di kantor Kemendagri di Jakarta

Jakarta [PAPOS]- Aksi demo yang dilakukan oleh Pansus Pemilukada DPR Papua bersama Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] Papua dengan mengarahkan massa yang terdiri dari mahasiswa sekitar 60 orang di kantor Kementrian Dalam Negeri [Kemendagri] di Jakarta, Selasa [1/6] berakhir dengan kekecewaan, karena gagal bertemu dengan Menteri dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Para pendemo datang dengan tertip, setelah berjalan kaki dari titik kumpul di depan Kedutaan Amerika dengan membawa berbagai poster. Intinya menuntut diberlakukannya SM MRP Nomor 14 Thn 2009 sebagai persyaratan Pemilukada di Papua dimana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang asli Papua.

Para pendemo itu menangih janji Kemendagri dan Kemenko Polhukam pada tanggal 9 April 2010 lalu di Balai Kartini, untuk jedah politik dan mengeluarkan Peraturan pemerintah untuk Pemilukada di Tanah Papua.

Para pendemo menuntut pemerintah untuk melindungi hak-hak orang asli papua yang diatur dalam UU no. 21 Tahun 2001, dengan menetapkan SK MRP No.14 Thn 2009 dilaksanakan di seluruh wilayah Tanah Papua.

Namun para pendemo itu tidak diterima oleh Mendagri ataupun jajarannya. Mereka tertahan diluar pintu pagar Kantor Kemendagri di Jakarta.

Tidak mendapat ijin masuk halaman dan pintu dijaga ketat aparat Kepolisian.

Sedangkan para anggota DPR papua diantranya, Wk Ketua DPRP, Yunus Wonda, Ketua Komisi A Ruben Magai yang juga Ketua Pansus Pemilukada DPRP, Wkl Ketua Komisi A, Weynand Watori, anggota DPRP, Yan Ayomi dan beberapa anggota DPRP lainnya, sejak awal memang sudah datang lebih awal dan menunggu di lobi Kemendagri.

Karena Mendagri, Gumawan Fauzi tidak bersedia menerima, akhirnya para anggota DPRP itu keluar dan bergabung dengan para pendemo BEM Papua kemudian satu persatu naik mobil pick up terbuka melakukan orasi melalui pengeras suara yang dihadapkan ke Gedung kantor Kemendagri.

Ruben Magai dengan nada keras menyetakan kekecewaan dan penyesalannya rombongan ditolak bertemu Mendagri.

“ Kami sudah sebulan berada di Jakarta, Mendagri selalu menghindar, dengan berbagai alasan tidak berada ditempat. Pada hal kami sudah 3 kali berkirim surat minta bertemu dengan Mendagri dan bukan stafnya,” tegasnya.

Ruben Magai mengatakan, pihaknya akan kembali ke Papua dan tidak akan ke Jakarta lagi. Selanjutnya, akan diserahkan ke rakyat Papu . Kalau terjadi apa-apa, Mendagri yang bertanggungjawab dan harus datang ke Papua.

Lebih keras lagi Weynand Watori berorasi. Dia mempertanyakan kenapa Mendagri tidak mau menerima. Kenapa Mendagri tidak mau urus Papua yang memang sudah tugasnya. “ Kalau tidak mau urus Papua, jangan heran nanti jika ada tetangga yang urus,” ujarnya.

Bahkan dia mengatakan, kalau kami ditolak, kami kasih kembali Undnag-Undang Otsus. Kami kasih batas waktu sampai satu minggu ini. Kalau kami sampai tidak menerima PP, maka yang mau terjadi di papua kami tidak mau tanggungjawab.

Sementara itu Yan Ayomi mengatakan, jangan tuduh macam-macam kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah orang asli Papua. Jangan sampai ada tuduhan, Papua sudah menjadi bagian NKRI akan merdeka. “ Megara ini sudah selayaknya urus Papua. Kalau tidak, kami akan minta PBB yang urus,” ujarnya.

Selanjutnya dari kantor Kemendagri, rombongan para intelektual Papua itu dengan berjalan kaki bergerak menuju kantor Kemenko Polhukam yang terletak di jalan Merdeka barat. Mereka juga tertahan dipagar pintu masuk.

Para anggota DPR Papua ini menyatakan ingin bertemu langsung dengan Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan menolak ditawari bertemu dengan desk Papua, karena tidak berhasil akhirnya para pendemo bubar.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi meminta agar SK MRP No.14 Thn 2009 itu ditarik karena bersifat diskriminatif dan betentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dna bernegara. [suhendarto]

Ditulis oleh Suhendarto/Papos      
Kamis, 03 Juni 2010 02:50