Papua - Indonesia

JAYAPURA [PAPOS] - Usulan masyarakat Pegunungan agar pemerintah provinsi Papua menyiapkan pesawat sejenis Twin Oter untuk melayani masyarakat pada daerah Pegunungan mendapat dukungan dari Komisi C dan Komisi D RPR Papua.

Wakil Ketua Komisi D DPRP, Markus Boy Dawir mengatakan mulai tahun anggaran 2011 pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan provinsi Papua akan mengalokasikan anggaran pembelian untuk melayani masyarakat yang ada di daerah Pegunungan. Sebagai langkah awal tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan akan membeli pesawat Twin Oter dua unit. Pengadaan pesawat ini akan dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan empat tahun kemudian target ke 10 pesawat terpenuhi. Dengan demikian nantinya diharapkan hubungan transportasi udara antar daerah Pegunungan bisa terlayani dengan baik.

‘’Kita dari DPRP sangat mendukung komitmen dari Pemerintah Papua untuk pengadaan pesawat jenis Twin Oter sebanyak 10 unit di daerah Pegunungan, dimana pengadaan pesawat ini dilakukan secara bertahap. Kita harapkan tahun 2014 ke 10 unit pesawat ini sudah ada dan bisa melayani masyarakat, khususnya yang berada di kampung-kampung,’’ kata Markus saat berbincang-bincang dengan Papua Pos diruang kerjanya, Jumat [5/8]

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat ini menurut politisi Partai Demokrat ini Dinas Perhubungan sudah mengalokasikan dana tahun anggaran 2011, dimana Dinas Perhubungan Papua dalam tahun anggaran 2011 telah mengusulkan pengadaan dua unit pesawat Twen Oter.

Tuntutan masyarakat Pegunungan ini dinilai Markus masih wajar mengingat pemerintah Papua secara bertahap telah memiliki kapal putih 6 unit. Kapal ini melayani masyarakat Papua yang berada di daerah pesisir. Tuntutan masyarakat Pegunungan yang menghendaki pemerintah Papua menyiapkan pesawat untuk daerah Pegunungan sangat tepat sebagai pemerataan pembangunan dibidang transportasi baik dilaut, didarat maupun di udara.

Apalagi masyarakat Papua lebih banyak tinggal di Pegunungan, bahkan menurut dia ke 10 unit masih kurang bila dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Pegunungan.

‘’Kalau melihat jumlah penduduk yang lebih banyak di daerah Pegunungan, 10 unit pesawat ini masih kurang, namun demikian hal ini sudah sangat membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat,’’ katanya.

Contohnya kalau Bupati bersama stafnya menggunakan pesawat didaerahnya, maka masyarakat sudah pasti tidak bisa menggunakan pesawat lain. Ke 10 unit pesawat ini menurut Markus sudah masuk perencanaan Dinas Perhubungan mulai tahun anggaran 2011. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong bagaimana supaya pengadaan pesawat ini bisa sesuai dengan rencana.

‘’Kita juga sarankan nanti setelah pesawat ada. Untuk mengelolah menajemen pesawat harus dibentuk BUMD,’’ imbuhnya seraya menambahkan bahwa pesawat ini akan ditempatkan pada tiga titik antara lain Nabire, Timika dan Wamena.

Jadi kita harapkan keberadaan pesawat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua, terutama masyarakat yang ada di Pegunungan, bahkan kita harapkan pula harga-harga barang turun sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.

Disamping itu, keberadaan pesawat ini dapat membuka akses melalui Selatan dan Utara dan jalan darat Jayapura – Wamena sehingga suatu saat nanti Papua bisa terhubung baik melalui darat, udara dan lau. ‘’Inilah harapan kita,’’ imbuhnya.

Sedangkan menyangkut biaya operasional. Menurut Dawir anggaran bisa disiapkan melalui subsidi. Karena ini adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka biayanya sudah otomatis disipakan pemerintah. Sama halnya dengan kapal Papua yang melayani masyarakat pesisir, biaya operasionalnya disiapkan pemerintah melalui dana subsidi setiap tahun.

‘’Untuk tahun 2011 saja biaya biaya operasional kapal Papua sebesar 9 Miliar. Kalau untuk melayani masyarakat menurut saya nilai sebesar itu kecil,’’ ungkapnya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos  
Senin, 09 Agustus 2010 00:00