Papua - Indonesia

JAYAPURA [PAPOS] – Anggota Komisi B. DPRP Provinsi Papua, Dered Tabuni, SE. M.Si meminta kepada pemerintah dan Provinsi Papua untuk membahasa nasib masyarakat di Puncak Jaya karena selama Dedline 28 Juni 2010 lalu, hingga sekarang perkembangan ekonomi masyarakat disana tidak menjadi korban.

Menurut Derek, selama Komisi B DPRP melakukan kunjungan kerja di kabupaten puncak Jaya, Jayawijaya, Nduga, Puncak dan Tolikara masyarakat sempat mengungsi dari kampong masuk ke ibukota Puncak Jaya akibat Dedline yang diberikan Bupati Punjak Jaya pada 28 Juli 2010 lalu.

“Sejak itu perkembangan ekonomi bagi masyarakat Puncak Jaya menjadi korban bahkan mengalami sakit karena faktor ekonomi,” ungkap Dered Tabuni kepada wartawan, Jumat (4/11) kemarin di ruang kerjanya

Atas peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Dered Tabuni selaku anggota DPRP Dapil 4 meminta kepada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten untuk duduk bersama membahas nasib masyarakat yang ada di Kabupaten tersebut.

“Kami dari DPRP menanggapi serius atas nasib rakyat di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga sangat penting dibicarakan untuk mencari solisinya,” tukas Dered

Dikatakan, pihak DPRP yang membidangi perekonomian telah memberitahukan kepada semua kabupaten di Pengunungan agar seluruh kabupaten bersama-sama melakukan pembangunan terutama dibidang ekonomi, bahkan harus mendorong masyarakat sehingga benar-benar memahami arti pertembuhan ekonomi.

”Kami minta kepada pemerintah, Provinsi dan Kabupaten agar tidak sekali-kali rakyat di jadikan objek tetapi dijadikan subjek untuk mengambil bagian dalam pembangunan itu sendiri,” katanya. [loy]

Written by Loy/Papos  
Friday, 05 November 2010 00:00