Papua - Indonesia

TIMIKA [PAPOS]- Masyarakat Adat yang tergabung dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), perwakilan Gereja dan utusan organisasi perampuan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Mimika, Selasa [25/1] bersatu menolak MRP. Aksi demo masyarakat adat menolak sekaligus meminta panitia tidak melanjutkan rencana pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua [MRP], yang akan mewakili Kabupaten Mimika yang akan dipilih di Hotel Grand Tembaga Timika, Hari ini, Rabu [26/1]. Dalam orasi-orasi peserta demo menilai pelaksanaan UU Otsus No 21 Tahun 2001 telah gagal, bahkan sejak beberapa tahun lalu masyarakat Papua telah mengembalikan UU tersebut kepada pemerintah pusat. Masyarakat Papua juga menilai selama 6 tahun bekerja MRP itu ibarat patung karena tidak ada hasil kerja yang jelas. Anggota MRP periode pertama gagal melaksanakan amanat rakyat Papua, paling tepat lembaga ini dibubarkan saja, dan tidak perlu ada lagi seiring dengan dikembalikannya UU Otsus oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat. Menurut Sekretaris KNPB wilayah Timika, yang juga koordinator aksi demo, Vinsen Uniyoma mengatakan demo yang digelar di daerah-daerah telah mendapat persetujuan dari lembaga gereja, lembaga adat, dan organisasi perampuan. Satu kata, bagi masyarakat tolak pemilihan anggota MRP, dan hentikan kegiatan pemilihan yang berlangsung di daerah-daerah. Demo ini sebagai bentuk pernyataan sikap bersama seluruh masyarakat Papua untuk menolak rencana pemerintah membentuk keanggotaan lembaga representative cultural masyarakat Papua ini. “ Masyarakat Papua saat ini beranggapan MRP tidak ada, karena sejak tahun 2006-2007 silam masyarakat Papua telah mengembalikan UU Otsus kepada pempus. Dasar pengembalian UU ini, karena masyarakat menilai pelaksanaan UU Otsus gagal, karena peruntukannya tidak jelas. Kurang lebih 10 tahun Otsus jalan, tidak ada hasil atau bekas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Artinya dengan Otsus ada bukti pembangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua dan itu tidak dilakukan pemerintah. Masyarakat hanya minta tolong pertanggungjawabkan dana Otsus kepada masyarakat Papua,” terang Uniyoma. Selain itdak berbekas, dia menilai Otsus sepertinya tidak bertuan, dan yang lebih dominan hanya karena kepentingan para elite di tingkat pemerintah dan politisi yang memanfaatkan fasilitas Otsus. Masyarakat Mimika dengan tegas menolak, tidak ada kegiatan pemilihan dan tidak mengakoodir wakil dari mimika untuk duduk di MRP. Kalaupun dipaksakan ada pemiliha, berarti itu bukan wakil yang diajukan sesuai dengan aspirasi masyarakat adat. Sebagai lembaga representative culture masyarakat Papua yang terdiri dari tiga kategori yaitu usur adat, unsure agama, dan unsure perampuan, mestinya ketiga lembaga harus duduk sama-sama dengan masyarakat untuk mengusulkan siapa wakil merekayang paling tepat. Jangan main tunjuk dan merekomendasikan orang sesturut keinginan sendiri itu yang salah. Sedangkan tokoh Pemuda lainnya, Dekky Tenauye, SE dengan nada sedikit emosional, menegaskan Otsus gagal, karena tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua. Bila Otsus dinilai gagal, maka pemerintah provinsi jangan bicara untuk pembentukan keanggotaan MRP. Masyarakat Papua dari tahun ketahun selalu bergumul, berdiskusi tentang Otsus, tetapi jawaban selalu tidak tepat, tidak pas, karena masing-masing elite mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang Otsus. Tetapi sesungguhnya Otsus untuk masyarakat asli Papua, berarti program dan dana untuk masyarakat asli Papua bukan untuk kelompok tertentu, dan bukan untuk kepentingan pemerintah dan pejabat daerah. “ Kami masyarakat Papua sudah kembalikan Otsus dan jangan lagi ada kegiatan sosialisasi atau pemilihan anggota MRP, karena itu akan membuat masalah tambah panjang di Papua. Pemerintah Provinsi harus jujur untuk mempertanggungjawabkan program dan dana Otsus yangsudah dikucurkan sejak tahun 2001 hingga 2010 sudah berapa triliun rupiah. Masyarakat Papua dan Papua Barat mau dengar pertanggungjawaba dari gubernur dan DPRP Provinsi Papua,” terang Dekky. Selain itu mewakili denominasi gereja-gereja di Kabupaten Mimika, mengatakan Sinode gereja-Gereja se Papua telah mengeluarkan panduan bersama dengan thema stop pemilihan Anggota MRP. Dalam seruannya gereja-gereja tetap pada tujuan perjuangannya menyerukan seruan kenabian, untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kebesaran umat Allah di Tanah Papua. Gereja juga mendorong agar semua elemen masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan 11 rekomendasi hasil musyawarah besar (mubes) MRP 2010 lalu, serta tetap menjaga kekristenan di tanah Papua. Untuk itu, gereja dengan komitmen menyuarakan seruan kenabian tetap meminta pemerintah, DPRP, wakil masyarakat untuk tidak menindaklanjuti proses pemilihan anggota MRP. Seiring dengan perjalanan waktu, Otsus gagal, MRP gagal sehingga tidak perlu pemilihan anggota MRP untuk periode kedua 2011-2016 mendatang. Atas nama gereja-gereja, Dia juga menyoroti soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM), soal pembunuhan beberapa aktifis masyarakat Papua yang mati dibunuh, beberapa aktifis yang disembuyikan dan dipenjara. Ini bagian dari kegagalan pelaksanaan Otsus di Papua, karena ada sejumlah hak dari pelaksanaan Otsus yang hingga saat ini tidak dikaui oleh pemerintah pusat. Seperti Perdasi dan Perdasus yang sudah dibuat oleh DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua, hingga saat ini tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sementara, perwakilan Lemasa, Deikme mengatakan masyarakat adat Amungme belum pernah duduk sama-sama berbicara mengenai MRP yang akan diusung oleh Lemasa. Masyarakat Adat Amungme, dengan tegas menolak pemilihan MRP dan panitia tidak perlu melanjutkan kegiatan pemilihan pada tanggal 26 Januari 2011 di Timika. Masyarakat Timika sudah satu pikiran tidak akan mengirim wakil mereka untuk dudu kdi MRP Jayapura. Sementara Anggota DPRD Mimika yang menerima masyarakat, Alpius Edoway bersama kedua rekannya Fabianus Jemadu, SH, dan Muslihudin, SPd.I, mengatakan DPRD memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menggelar demo dengan damai dan menyampaikan aspirasi penolakan dengan pikiran jernih, tenang tanpa emosional. DPRD berterimakasih dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menindaklanjuti kepada pimpinan dewan. “Mohon maaf saat ini pimpinan dan anggota dewan sedang berada di Jayapura untuk mengurus anggaran tahun 2011. Hari ini yang bisa menerima bapak/ibu pendemo hanya kami bertiga tapi itu bukan mengurangi kehadiran bapak ibu, karena kami tetap menerima aspirasi kemudian akan melanjutkannya ke pimpinan dewan,” kata Alpius. Usai menyampaikan, penjelasan perwakilan masyarakat menerahkan aspirasi tertulis yang diterima anggota DPRD Mimika alpius Edoway, yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris DPRD untuk ditindaklanjuti.[cr-60] Written by Cr-60/Papos Wednesday, 26 January 2011 00:00

autonomy, pluralism, indonesia, papua