Papua - Indonesia

JAYAPURA- Sejumlah pihak di Tanah Papua berpendapat bahwa Jaringan Damai Papua (JDP)menggadaikan Dialog Jakarta- Papua dengan mendukung Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat(UP4B).   Koordinator Jaringan Damai Papua(JDP) Pastor Neles Tebay menegaskan, memang dalam membangun berbagai upaya Dialog dengan Kampanye yang dilakukan pihak JDP, ditenggarai ada pihak lain yang menyebarkan isu bahwa Jaringan Damai Papua telah meninggalkan Kampanye Dialog Jakarta – Papua dan mendukung Komunikasi Konstruktif.Dalam keterangan Persnya Rabu ( 29/3) Pastor Neles Tebay menegaskan, semua pihak yang masuk dalam Tim Kerja Jaringan Damai Papua tidak terlibat dalam pembentukan UP4B sebab program UP4B merupakan program Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat  bersama Pemerintah Papua dan Papua Baratlah  yang berwenang untuk memberikan penjelasan tentang UP4B, bukan JDP,” terang Neles. Peran yang mau dimainkan JDP adalah menjembatani dan menegahi segala upaya untuk mencapai Dialog dalam menyelesaikan masalah Papua bias Politik, ekonomi, sosial dan Budaya dan masyarakat diPapua perlu ketahui bahwa UP4B bukan hasil perjuangan dan kerja JDP dan JDP tidak mengurus UP4B, tegas Neles.

Demikian tak ada sangkut paut antara JDP dan UP4B hingga JDP tak mempunyai wewenang untuk menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan UP4B, bahkan semua pihak di Papua sejak lahirnya UP4B masih menunggu penjelasan dari Pemerintahan tentang maksud dan tujuan UP4B.

Menurut Pastor Neles, pembentukan UP4B tidak tergantung dari ada tidaknya dukungan dari JDP sebab sekali Pemerintah membentuk UP4B, maka Pemerintah berkewajiban merealisasikannya, entah dengan atau tanpa dukungan dari JDP, karena jelas Program UP4B adalah program Pemerintah.

Selain bekerja bagi terwujudnya Dialog Damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, JDP sebenarnya mau mewujudkan upaya Dialog itu melalui Kampanye dalam bentuk  Konsultasi Publik, seminar, diskusi formal dan informal yang dilakukan secara pribadi maupun bersama dengan satu tujuan, “ menciptakan kesempatan dan membuka peluang bagi terjadinya suatu Dialog Jakarta – Papua”, terangnya.

Koordinator JDP ini menegaskan kembali bahwa JDP tak pernah menggadaikan Dialog Jakarta- Papua yang telah diperjuangkannya dengan susah payah, dengan pembentukan UP4B. Menurutnya, saat Pemerintah  membuat draf Rancangan Peraturan Presiden( Raperpres) hingga tingkat pembahasan, anggota JDP hanya dimintai pendapatnya saja, sebab JDP dilihat oleh Pemerintah sebagai pihak yang bekerja untuk menciptakan peluang bagi Dialog Jakarta- Papua, maka kesempatan itu dipakai untuk memberikan masukan tentang pentingnya Dialog Jakarta- Papua sebagai wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua dan tentu, sambung Neles, Pemerintah belum tentu menerima semua masukan JDP dan JDP tak punya wewenang untuk memaksakan ide Dialog Jakarta Papua dalam proses penyusunan Raperpres dan tak punya kuasa untuk mengubahnya.

Sekali lagi yang mempunyai wewenangan adalah Pemerintah dan isi Raperpres tersebut tidak tergantung pada pendapat JDP, melainkan presiden karena presidenlah yang akan menandatangani Raperpres itu, meski kemungkinan perubahan Raperpres terbuka lebar. Neles mengakui, meski ada peluang lebar sebelum ditandatangani presiden, JDP sebelumnya telah memberikan pendapatnya, namun bila memang sudah ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, barulah diketahui sejauhmana pandangan JDP diakomodir ataupun tak terakomodir didalamnya, maka sekali lagi,  kata Neles JDP bukan menggadaikan Dialog Jakrta – Papua, justru dengan motivasi yang murni JDP berupaya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan peluang bagi terjadinya Dialog Jakrta – Papua. “Untuk Komunikasi Konstruktif sendiri Pemerintah diharapkan memberikan gambaran riil tentang Komunikasi  yang dimaksudkan sehingga rakyat dipapua dapat memahaminya,” terang Pastor Neles.(Ven/don/03)

Selasa, 29 Maret 2011 16:36