Papua - Indonesia

JAYAPURA [PAPOS]- Papua Coruption Watch [PCW] mendukung langkah Tahamude Asso melaporkan Komisi Wilayah Pemilihan [Komwilpil] anggota MRP Provinsi Papua, Plt Kaban Kesbangpol dan Ketua Tim 7 Ormas Islam ke Polda Papua, edisi Papua Pos, Jumat [2/4]. Bahkan PCW mendesak Polda Papua untuk serius mengusut masalah ini. Apalagi anggaran sebesar Rp 81 M yang dikucurkan itu tidak sedikit, tetapi kenapa kinerja justru seperti ini.

Dukungan itu disampaikan Koordinator PCW, M. Rifai Darus, SH dalam siaran pers yang diterima Papua Pos, Senin [4/4]. Jadi menurut Rifai apa yang dilakukan oleh Saudara Tahamude Asso sudah sangat tepat dan sekaligus sebagai pembelajaran hukum yang positif bagi masyarakat khususnya aparat pemerintahan. ‘’Apalagi indikasi manipulasi yang dilakukan sangat nampak didepan mata dan tidak ada satupun pihak yang merespon tindakan itu,’’ katanya.

Jika dilihat dari permasalahan yang mencuat di media, masyarakat awam pun dapat menilai, bahwa memang ada indikasi terjadi manipulasi atau kecurangan yang dilakukan Komwilpil Provinsi Papua. Sebab bagaimana mungkin calon terpilih anggota MRP dari unsure Islam yang telah diajukan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua berdasarkan surat No : B-24/DP-P/MUI-Papua/SR-1/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.

Anehnya, kata mantan ketua DPD KNPI Papua ini, tiba-tiba digantikan dengan nama lain yang justru dinyatakan tidak lolos verifikasi berdasarkan hasil rapat Komwilpil tanggal 10 Pebruari 2011. Anehnya lagi kemudian muncul SK No : 24 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan tambahan calon tetap peserta pemilihan anggota MRP. ‘’SK ini bisa dinilai sebagai SK siluman dan sekaligus sembagai bukti adanya indikasi manipulasi yang terjadi dalam penetapan calon terpilih anggota MRP khususnya dari wakil Islam,’’ tukasnya.

‘’Saya nilai ini bukan hanya manipulasi, tapi juga ada indikasitidak cerdas, Oleh karena itu PCW mendesak Polda Papua untuk pro-aktif menindaklanjuti laporan sdr. Tahamude Asso,’’ tegasnya.

Permainan kotor ini menunjukkan tidak adanya keadilan terhadap Tahamude Asso sehingga yang bersangkutan harus mencari keadilan di Polda Papua. Oleh karena itu Polda tidak boleh main-main dan harus serius membongkar konspirasi ini, sehingga jelas siapa actor intelektual dibalik ini semua. ‘’Ini bukan masalah biasa, masalah seperti ini juga sering terjadi dalam Pemilu legislative maupun Pilkada,’’ imbuhnya,

Oleh karena itu, kecurangan ini jadi harus mendapat perhatian dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Bahkan PCW juga sangat menyayangkan statemen Plt. Kaban Kesbangpol yang ketika diminta SK penetapan calon terpilih mengatakan bahwa SK itu dokumen dan rahasia Negara. ‘’Saya melihat ini adalah pikiran dan cara-cara yang dipraktekan di zaman Orde Baru dulu. Kok, sekarang masih ada apa pejabat yang bersangkutan tidak sadar ini era reformasi, transparansi dan akuntabilitas, kenapa masih harus berkelik dengan bahasa dokumen Negara,’’ kata Rifai.

Justru ujar dia, seharusnya hasil pemilihan anggota MRP baik dari unsure adat, agama dan perempuan diumumkan ke public agar public dapat mengetahui calon-calon mereka yang nantinya duduk di MRP, ‘’Ini malah bulang dokumen Negara. Pernyataan Plt. Kakan Kesbangpol ini justru mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam proses rekruitmen anggota MRP. Jadi sekali lagi Polda diminta untuk serius mengusut masalah ini, karena anggaran sebesar 81 M yang dikucurkan itu tidak sedikit, tetapi kenapa kinerja justru seperti ini,’’ tegasnya. [bela]

Written by Bela/Papos  
Tuesday, 05 April 2011 00:00