Papua - Indonesia

Setelah berita yang simpang siur mengenai rencana kunjungan kerja Panita Khusus Rancangan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kini nampaknya kunjungan tersebut diperkirakan akan
terlaksana pada minggu-minggu ini, dari 18 sampai 30 November 2012.
Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI
komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi
rencana Kunjungan Kerja ini, maka kami PPI Berlin, PCI NU Jerman dan Watch Indonesia!
menyatakan penolakan rencana kunjungan kerja tersebut dengan alasan:
1. Sebaiknya mereka lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah di tanah air terutama yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan
tajam dari berbagai pihak.
2. Hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang
akan mereka studibandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan
lembaga-lembaga lokal –local wisdom– mengingat adanya perbedaan yang cukup kontras antara
Indonesia dan Jerman dalam hal system dan tata kelola pemerintahan-kenegaraan, tata hukum,
struktur sosial dan budaya. Karenanya kami menilai kunjungan mereka seperti ini tidak
bermanfaat bagi kepentingan kita di Indonesia.
3. Kami tetap menuntut adanya transparansi atas kunjungan kerja, berupa tujuan kunjungan
kerja, biaya perjalanan, akomodasi selama kunjungan kerja, jadwal kunjungan kerja selama
di luar negeri, materi-materi yang dibicarakan, dan partner kerja di tempat tujuan. Hal
tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara
luas dari jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan.
4. Menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunjungan-kunjungan kerja keluar negeri
yang selama ini dilakukan oleh DPR RI, terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada
April 2012 lalu, di mana hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut sampai saat ini
belum dipublikasikan secara resmi.

Kami yang menyatakan:
1. PPI Berlin
2. PCI NU Jerman
3. Watch Indonesia!

Ini Daftar Pesanan Tank Indonesia pada Jerman
oleh Silvia Werner

Leopard 2A4 dan Leopard 2 Revolution sudah dikirim untuk dipresentasikan pada pameran
senjata "Indo Defence", Kemayoran, Jakarta 7-10/11.

BERLIN, Jaringnews.com - Menurut informasi terbaru dari Financial Times Jerman, penjualan
tank Leopard dan Marder ke Indonesia ternyata bukan bisnis antar pemerintah, melainkan
berdasarkan permintaan khusus pada perusahaan Jerman Rheinmetall. Dikatakan oleh Wakil
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bahwa order senjata tersebut bernilai 217 juta
Euro itu akan dibiayai lewat kredit dari luar negri. Padahal biasanya, senjata bekas dari
Jerman dijual lewat kesepakatan antar pemerintah.

Menurut Kantor Berita Jerman DPA, pemerintah Indonesia sangat mengharapkan pengiriman
tank-tank pertamanya pada 2012 ini. "Semua proses politis dan administratif sudah selesai,
kita sekarang dalam tahap produksi," terang Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta.

Seperti diketahui, pesanan Indonesia meliputi 40 tank "Leopard 2A4“, 63 tank "Leopard 2
Revolution“, 10 tank penyelamatan Leopard dan 50 tank pengangkut tentara “Marder 1A3“.
Pengiriman lewat Rheinmetall diharapkan selesai pada triwulan pertama tahun 2014.
Masing-masing satu prototip Leopard 2A4 dan Leopard 2 Revolution sudah dikirim untuk
dipresentasikan pada pameran senjata "Indo Defence", Kemayoran, Jakarta 7-10/11.

Tank Leopard 2 Revolution adalah model Leopard 2A4 yang dikembangkan pada tahun 1980an dan
sekarang dimodernisasi dengan konsep MBT (Main Battle Tank) Revolution. Konsep ini
dikembangkan oleh Rheinmetall. Menurut berita DPA pada 30 Oktober 2012 lalu, tujuan
modernisasi adalah agar tank-tank tersebut disesuaikan untuk pertempuran.

Menurut berita LSM Jerman Watch Indonesia, dalam buku putih TNI terbaru tidak disebutkan
adanya ancaman-ancaman luar negri yang berpotensi menimbulkan pertempuran. Dan pada
kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel bulan Juli kemarin, Presiden SBY mengungkapkan
"tidak akan pernag mengunakan tank atau helikopter pada masyarakat Indonesia. Juga tidak
akan melakukan hal itu“

Karena masih dikabarkan adanya kasus-kasus HAM di propinsi-propinsi Papua dan Papua Barat,
LSM Aliansi Masyarakat Anti Perdagangan Senjata dengan anggota yang kebanyakan WNI dan LSM
Watch Indonesia di Jerman mempertanyakan pemakaian tank pertempuran tersebut. Dalam acara
diskusi Watch Indonesia di Jerman kemarin, pembela hak asasi manusia terkenal dari Papua,
Markus Haluk, menghargai dengan sangat kata-kata tegas pemerintah Jerman di depan dewan
hak asasi manusia PBB di Geneva. Pertanyaan dan usulan Jerman pada pemerintah Indonesia di
pertemuan tersebut adalah berani dan benar.

Mempertimbangkan persetujuan pada ekspor tank yang direncanakan itu, alasan-alasan untuk
posisi pemerintah Jerman di pertemuan PBB di atas kurang jelas. Markus Haluk seperti
dikutip oleh koran Jerman TAZ "Indonesia menjadi makin demokratis sekarang – kecuali
Papua. Dengan ekspor senjatanya ke Indonesia, Jerman ikut bertanggungjawab“. Maksudnya
bertanggungjawab tentu saja terkait pelanggaran hak asasi manusi di Irian jika tank-tank
Jerman itu benar-benar akan dipakai untuk pertempuran Papua. Markus Haluk menganjurkan,
agar politisi Jerman mengunjungi Papua untuk mendapatkan gambaran sendiri tentang situasi
konkretnya.
(Sil / Deb)