Papua - Indonesia

JAYAPURA—Tidak ditindaklanjutinya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara No. 116/PUU/2009 pada tanggal 1 Pebruar 2010 yang mengabulkan permohonan Barisan Merah Putih (BMP) RI Tanah Papua menyangkut kuota 11 kursi di DPR Papua serta 9 kursi di DPR Papua Barat bagi orang asli Papua yang diamanatkan UU Otsus No 21 Tahun 2001, maka BMP RI Tanah Papua tengah menyampaikan permohonan kepada Presiden RI melalui Mendagri dan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri agar dikeluarkan Instruksi Presiden, guna mempercepat proses jatah 11 kursi di DPR Papua dan 9 kursi di DPR Papua Barat bagi orang asli Papua. Demikian ditegaskan Ketua Umum DPP BMP RI Tanah Papua Ramses Ohee ketika dikonfirmasi dikediamannya di Kampung Waena, Minggu (5/6). Ia ditanya Bintang Papua terkait kegiatan studi banding DPR Papua ke Provinsi Aceh yang antara lain mempelajari pembentukan partai lokal guna mendorong direalisasikan jatah 11 kursi di DPR Papua dan 9 kursi di DPR Papua Barat bagi orang asli Papua. Dia mengatakan, apabila DPR Papua ingin membicarakan partai lokal sebagaimana yang dilakukan pemerintah dan rakyat Aceh, maka seyogyanyalah dibicarakan bersama BMP RI di Tanah Papua sebagai pemenang di MK tentang 11 kursi di DPR Papua dan 9 kursi di DPR Papua Barat. “Kami harus hadir bersama dengan DPR Papua untuk pecahkan bersama jatah 11 kursi karena DPR Papua tak menghasilkan 11 kursi di DPR Papua dan dan 9 kursi di DPR Papua Barat,” kata Ondoafi Kampung Waena ini. Jatah 11 kursi DPR Papua khusus bagi orang asli Papua, lanjutnya, adalah perjuangan BMP RI. Karena itu, DPR Papua tak bisa bicara sendiri menyangkut 11 kursi, tapi harus membicarakan bersama BMP RI. “Ibarat ikan yang sudah tertangkap lewat jaring saya. Dia harus tanya mau goreng, mau bakar, mau bikin kua. Itu harus sama sama saya bukan dia sendiri,” katanya. (mdc/don/03)

JAYAPURA [PAPOS]- Tiga Menteri Koordinator masing-masing Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan [Menkopolhukam], Marsekal TNI (Pur) Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [Menkokesra], Agung Laksono dan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa direncanakan Selasa [28/9] hari ini akan mengunjungi Papua.

Direncanakan, selain ketiga Menteri Koordinator tersebut, akan hadir juga Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri yang datang dengan menggunakan pesawat khusus dari Jakarta ke Bandara Sentani.

Ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua, Drs. Elieser Renmaur, dirinya membenarkan hal tersebut. “Ya, direncanakan akan ada kunjungan Menteri ke Papua untuk bertemu Gubernur, MRP dan juga DPRP,” ujarnya Senin [27/9] kemarin di kantor Gubernur Papua.

Menurut Elieser Renmaur, rombongan akan tiba di Jayapura sekitar sore hari. Malam harinya akan dilakukan jamuan makan malam di Gedung Negara, sekaligus mengadakan pertemuan dengan Gubernur, MRP, DPR Papua dan muspida lainnya.

Ketika ditanyakan mengenai agenda kunjungan ketiga Menteri tersebut ke Papua, Renmaur belum mengetahui secara detail agenda yang akan dilakukan. Yang jelas, besok mereka tiba dan akan melakukan pertemuan dengan Gubernur maupun DPR dan MRP.

Lebih lanjut Renmaur mengatakan, agenda kedatangan ketiga pejabat Negara itu telah dilakukan persiapan dengan menggelar pertemuan dengan Gubernur tadi pagi (kemarin-red) di kantor Gubernur. Hanya saja, kunjungannya akan didengar dan lihat besok ketika rombongan tiba di Jayapura. “Yang jelas, agenda utama ke Papua adalah dalam rangka peresmian radar cuaca di BMKG Sentani. Selanjutnya rombongan akan berkunjung ke Manokwari-Provinsi Papua Barat” tandasnya.[anyong]

Muhammad Musa’ad dan Ary Moller saat jumpa persJayapura—Menyikapi perkembangan situasi pasca desentralisasi wilayah yang beimbas pada munculnya aspirasi pemekaran wilayah untuk menjadi sebuah daerah otonom baru di Indonesia dan khusunya di Papua, Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) membuat sebuah rancangan yang diharapkan bisa menjadi pedoman untuk daerah-daerah yang ingin menjadi daerah otonom baru (dimekarkan), baik menjadi sebuah provinsi maupun sebuah kabupaten baru.

Untuk maksud tersebut,  Democratic Center (DC) dengan merangkul berbagai pihak yang berkompeten seperti salah satunya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, berencana membuat sebuah grand design penataan daerah otonom Papua.

Hal itu diungkapkan Drs. Muhammad Musa’ad,M.Si dalam jumpa pers di Kantor DC Uncen Kamis (30/9) kemarin. ‘’DC berpandangan bawha sejak reformasi ini terbuka ruang yang besar bagi siapa saja mengaktualisasikan desentralisasi ini secara lebih baik. Karena keterbuakaan ini maka tidak terelakkan banyak pihak yang memanfaatkan membentuk daerah otonom-otonom yang baru,’’ ungkapnya.

Pemenkaran wilayah yang bukan sebagai hal baru, menurut Musa’ad yang didampingi Divisi Ekonomi DC Uncen J. Ary Moller,  bahwa DC tidak pada posisi untuk mendorong pemekaran. ‘’Tetapi DC Cuma mau memberikan arah. Kalau mau mekar harus dengan cara-cara yang metodik, sistematis. Supaya implikasinya bisa positif,’’ jelasnya.

Tentang grand design sendiri, menurut Musa’ad ditujukan untuk menjamin terwujudnya gagasan tersebut secara optimal. ‘’Ada tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan ke depan untuk mendapatkan sebuah grand design yang baik,’’ jelasnya

Langkah-langkah tersebut diantaranya, dengan pengupulan bahan, penyusunan konsep dasar, penelitian lapangn, FGD (Focus Growth Discution) di Papua, Papua Barat dan Jakarta serta simposium di Jakarta dan Launching buku hasil penyusunan grad design di Jayapura yang diakhiri dengan road show ke Menkopolhukam, ke Mendagri, Gubernur Papua dan DPRP serta Gubernur Papua Barat dan DPRP Papua Barat.

Karena disadarinya hal tersebut membutuhkan sumber daya yang besar, maka Dc mengharakan keterlibatan pihak pemerintah daerah dapat melanjutkan kajian awal yang dilakukan oleh DC bekerja sama dengan FISIP UI.

Dikatakn bahwa pertimbangan-pertimbangan kultur guan pemekaran suatu wilayah, di Papua selain luas wilayah, juga kultur atau adat. ‘’Yang kedua pertimbangan sumber daya baik alam maupun SDM-nya. Yang terakhir pertimbangan keberlangsungan dimasa mendatang,’’ jelasnya. (aj)

Jayapura—DPRP telah mengajukan  Draf Perdasus   ke Depdagri    yang diberlakukan terha­dap di 2 Provinsi  masing masing Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini menyusul  dilakukan pembahasan Draf Perdasus tentang  pemilihan  MRP.   “Ini  kan hal yang unik sebenarnya  karena sistim pemerintahan yang berlaku di Papua adalah Otsus sehingga keunikan itu dianggap sesuatu kekhususan,” ujar   Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRP Albert Bolang SH MH ketika dihubungi  Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (30/9) kemarin. 

Menurut dia,  saat membahas  Draf Perdasus pemilihan ia mengakui  sebenarnya ada beberapa kendala. Pertama, pembentukan Baleg usianya baru sebulan lebih ini sehingga baru ditemukan sistimatiknya. Kedua, sampai saat ini  DPRP belum mempunyai acuan yang jelas terkait tentang pembentukan Raperdasus. Kalau Ranperdasi  dapat  mengacu pada  UU Otonomi Daerah.
“Tapi Raperdasus ini mestinya perintah UU Otsus bahwa memang harus dibuatkan suatu Perdasus terkait dengan tata cara pembentukan Perdasus dan kami sudah akan menjadikan sebagai hak inisiatif. Itu kendala yang kami alami,” terangnya.

Untuk proses pembahasan suatu Raperdasus atau Raperdasi, lanjutnya,  ada pentahapan pentahapan untuk  harmonisasi sinkronisasi terkait  dengan Raperda tersebut.  Yakni harmonisasi  dan sinkronisasi. Untuk harmonisasi  terkait dengan pembahasan pembahasan pasal demi pasal dan ayat demi ayat serta formulir pentahapan proses pemilihannya untuk wilayah wilayah ini  membutuhkan konsultasi publik terkait dengan seluruh masyarakat yang ada di Papua.

“ Itu juga suatu proses yang sedang berjalan dan hal lain yang cukup menyita waktu kita adalah soal sinkronisasi dan harmonisasi  ini karena Raperdasus ini atau Perdasus yang  nanti akan ditetapkan ini diberlakukan terhadap dua provinsi masing masing Papua dan Papua Barat. Dalam sistim pemerintahan yang ada di Papua sesungguhnya adalah  sistim pemerintahan Otsus,” tukasnya.

“Untuk Provinsi Papua disini kan disebut  dengan DPRP. Sedangkan di Papua Barat masih DPRD. Tapi tak terlalu banyak hal kita ketemukan kendala karena setelah kita berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Papua Barat terjadi  sinkronisasi untuk  pemberlakukan terhadap Raperdasus ini. 

Terkait juga soal MRP, lanjutnya,  Raperda yang kami terima dari eksekutif  sebagai inisiatif dari Gubernur pihaknya ini kami juga baru  menerima sebulan yang lalu didalam proses pentahapan. Ini kan setelah kami menyepakati   

Menurut dia,  sekarang dari tim yang konsultasi ke Papua Barat dan pihaknya sudah ketemu dengan Papua Barat. Kemudian tim tim yang turun ke daerah ini sudah ada  dan  sedang dalam proses perampungan. Perampungan ini  yang kemudian ini akan setelah rampung Draf ini kita akan bawah ke Depdagri untuk kemudian dikonsultasikan.

Selanjutnya, katanya, secarabersama membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif setelah kita sinkron kita akan bawa ke Badan Musyawarah (Bamus)  kemudian Bamus akan membuat jadwal paripura. Jadwal paripurna  ini melalui suatu proses paripurna yang ada di DPRP melalui proses tatahapan dalam tata  tertib DPRP. (mdc)

Ditulis oleh Bela/Papos  
Rabu, 08 September 2010 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Keinginan provinsi Papua Barat untuk membentuk Majelis Rakyat Papua [MRP] sendiri nampaknya untuk sementara waktu ini belum bisa terealisasi. Lantaran sampai sekarang belum ada UU yang mengatur tentang pembentukan MRP di Papua Barat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Khusus [Bansus] DPR Papua Albert Bolang, SH. M.H kepada wartawan usai rapat pembahasan raperdasus pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM di ruang Badan Legislasi [Banleg] DPRP, Senin [6/9].

”Satu atau dua MRP harus tetap ada Peraturan Daerah Khususnya [Perdasus]. Ini sudah baku, apalagi saat ini kewenangan hak legislasi ada di DPRP,” kata Albert.

Meskipun provinsi Papua sudah terbentuk tetapi hingga kini DPRP belum terbentuk. Lantaran payung hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara legal formil, maka provinsi Papua Barat harus tetap tunduk pada UU Nomor 21 tahun 2001. Kedudukan DPRP dalam UU kuat dan mengandung kekhususan sebagai reprsentatif rakyat Papua.

Untuk itu, kata Albert pihaknya sudah membentuk dua tim. Tim pertama telah bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Depdagri guna mengkonsultasikan landasan formil tentang pembentukan Perdasus terkait dengan regulasi 2 provinsi. Sedangkan tim kedua mengkonsultasikan pra pembahasan Perdasus tentang pemilihan anggota MRP.’’ Tim ini baru berangkat hari ini, baca Senin [6/9] ke Jakarta,’’ imbuhnya.

Namun sebelum tim ini bertolak ke Jakarta. Tim yang sama juga sudah bertemu dengan pemerintah provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, setelah tim terbentuk, pihaknya berharap ada kerjsama yang baik antara provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan demikian nanti produk Perdasus yang ditetapkan tidak bermasalah.

“Kita mengharapkan ada satu bahasa dan kesepahaman dari provinsi Papua Barat terkait dengan produk Perdasus karena ini menyangkut landasan formil sehingga ada nanti petunjuk yang dikeluarkan Mendagri terkait dengan landasan formal,” katanya.

Ketika disinggung Perdasus tentang pemilihan MRP ?. Mantan Praktisi Hukum ini mengatakan itu tergantung dinamika hukum dan politik karena system yang kita pakai adalah system perlindungan kepada orang Papua. [bela]

JAYAPURA – Meski putusan MK tentang tambahan 11 kursi di DPRP telah lama keluar, namun komentar pedas terkait hasil putusan itu baru saat ini dikeluarkan oleh Ketua DPRP Drs. John Ibo, MM.

Pihaknya menegaskan bahwa 11 kursi tambahan DPRP hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu itu sangat di luar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Sebelas kursi tambahan ini, menurut DPRP sangat diluar dari perundang-perundangan yang berlaku. MK, kami tidak mau menggunakan kuasa untuk menekan kebenaran," tandas John Ibo, Rabu (1/9) kemarin.

Dikatakan, MK telah menginstruksikan Papua untuk menjalankan pengangkatan 11 anggota DPRP tersebut, namun tidak ada dasar Undang-Undang-nya, karena dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus tidak ada, begitu juga UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga tidak ada, dan PP No 16 juga tidak ada.

‘Meski tidak ada dasar, namun Papua dipaksa untuk melakukan pengangkatan 11 kursi DPRP itu. Jika MK berani, MK harus memerintahkan pemerintah untuk menurunkan kepada kami satu peraturan pemerintah saja. Kami tidak berani buat karena cantolan-cantolan hukumnya tidak ada," jelasnya.

Soal tuduhan bahwa 11 kursi tambahan DPRP ini, karena bertolak bahwa DPRP ini dianggap separatis, John Ibo menegaskan bahwa stigmatisasi tentang separatis dan OPM, agar jangan lagi dipakai di Papua, karena itu cerita hari kemarin yang tidak ada artinya lagi dan hal itu memundurkan pembangunan dengan stigmatisasi seperti itu. Pembangunan tidak berjalan dan orang tidak bisa bergerak bebas dalam suatu negara.

"Masak pakai terus stigmatisasi di Papua untuk menekan pejabatnya, sehingga tidak bebas bekerja," jelasnya.

Soal Raperdasus pengangkatan 11 kursi yang telah sampai di DPRP, John Ibo mengatakan Raperdasus tersebut sudah dapat dibahas dan DPRP sudah mengambil langkah, bahkan Komisi A DPRP akan berangkat ke Jakarta dengan satu tim untuk menanyakan kepada pemerintah pusat dan meminta petunjuk dasar hukumnya untuk melaksanakan putusan MK tersebut.

"Jika DPRP menyusun satu aturan untuk pelaksanaan pengangkatan 11 kursi versi MK maka cantolan hukumnya yang mana? UU Otsus tidak ada, UU 32 tidak ada juga, PP No 16 tidak ada semua, kita mau pakai UU apa? Itu yang akan kami tanyakan kepada pemerintah pusat," tandasnya.

Soal 11 kursi tambahan tersebut, John Ibo justru mempertanyakan, apakah karena kecurigaan dimana DPRP saat ini dianggap separatis dan 11 kursi tambahan DPRP tersebut untuk memberikan perimbangan.

"Yang ada 56, kalau terjadi pengambilan keputusan itu, yang 11 kursi itu mau apa. 11 kursi itu tidak akan menang. Bahwa mereka merah putih, bukan itu. Di DPRP itu semua merah putih. Jadi, ini akan mengalami kendala ke depan," tandasnya.(bat/fud)

Potret Kemiskinan di Papua. Meski Otsus Papua sudah 9 tahun, namun jumlah rakyat miskin di Papua dan Papua Barat masih menduduki urutan tertinggi di negeri ini. Ada apa?JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kese­jahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.

Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial  di Papua oleh Presiden  RI Susilo Presiden RI, Susilo Bambang YudhoyonoBambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wa­kil Piminan redaksi Daud Sonny.

Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang  penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan  peningkatan kualitas hidup yang membawa  rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan pena­nganan khusus  atau  Grand Design untuk mengatasi masalah  Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.

Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua,  dalam kerangka Otsus Papua.

Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan  dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.

Ada empat kerangka  yang menimbulkan masalah besar di Papua,  sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu   menata kembali  kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali   menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata  kerangka Politik  dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur  keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat  dari waktu ke waktu.

Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penang­gungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya  lima tahun pertama  dan kedua  capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya

Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekan­kan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.

Dikatakan, Grand Strate­gy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.

Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang menge­nyam pendidikan setingkat  S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun  gunakan dana Otsus  serta dokter yang  ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam  bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat,  yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan  sekarang  adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.

Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 per­sen,  sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.

Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan dae­rah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.

Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.

Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya ba­nyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut refe­redum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.

Untuk itu dengan ada­nya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. (ven/don)

Ir. Weynand Watory & Ruben Magai SIPJAYAPURA—Revisi UU No 21 Tahun 2001 atau  UU Otsus terutama Pasal 7 huruf a yang  menyatakan Gubernur Papua dipilih oleh  DPRP, ternyata pasal tersebut telah dihilangkan melalui perubahan UU No 35  tahun 2008. Padahal dalam UU tersebut hanya menyatakan Provinsi Irian Jaya  Barat masuk bagian dalam UU Otsus.

“Apabila ada pihak yang melakukan revisi, maka sa­ngat berbahaya serta  menciptakan  sebuah persoalan besar di  tanah ini,” tukas Ketua Komisi A DPRP  Ruben Magai SIP ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Selasa  (31/8) kemarin.      

Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar apa dilakukan revisi UU Otsus.  Atas dasar usul siapa dan berdasarkan rekomendasi apa. Apabila hendak revisi  UU Otsus melibatkan tokoh tokoh Papua yang waktu lalu minta merdeka supaya  pikiran- pikiran mere­ka juga diakomodir dalam sebuah konstitusi sehingga  dikemudian hari tak menuntut merdeka.

“ Tapi kalau  itu tak diakomodir ini berarti bahaya. Bahaya dalam arti bahwa  kepentingan sekelompok  itu diakomodir dan rakyat selalu termarginalkan. Tak  terakomodir masuk di dalam sebuah sistim yang benar untuk mendorong dan  memajukan rakyat Papua,” tukasnya.  

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watory menegaskan ada  mekanisme untuk  pengajuan judicial review (uji material) terhadap  UU No 21  tahun 2001 atau UU Otsus khususnya pasal 7 huruf a bahwa Gubernur Provinsi  Papua dipilih oleh DPRP.  Tapi perubahan melalui  Perpu No 1 Tahun 2008  menjadi UU No 35 Tahun 2008 dimana konsiderannya adalah memberikan payung  hukum kepada Provinsi Papua Barat bukan mengubah pasal 7 huruf a UU Otsus.

“Pasalnya, hal  ini berkonsekuensi kepada pendanaan, tapi juga harus menjadi  keputusan politik dari lembaga maka tentu ada proses proses untuk   memutuskannya. Dan dari proses proses  memutuskannya  itu kan dari Komisi  mengajukan hal itu kepada pimpinan kemudian  dibawah ke rapat Badan Musyawarah  (Banmus) DPRP,” ujar  Watory  ketika dihubungi  Bintang Papua di ruang  kerjanya, Senin (30/8) kemarin terkait rencana DPRP ajukan judicial review  terhadap  UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus.

Menurut dia, selanjutnya  pihaknya  akan mendengar  keputusan politik dari  setiap  Fraksi di DPRP. Dan  kare­na itu harus  ke paripurna DPRP untuk  mendapatkan  pengesahan serta  mendengar pandangan pandangan setiap Fraksi  DPRP  terkait  rencana  judicial review terhadap UU Otsus tersebut “Kami sudah melakukan itu cukup jauh dan setelah itu kami  wajib melaporkannya   kepada pimpinan DPRP untuk kemudian  dibuat menjadi  suatu keputusan lembaga  bukan keputusan Komisi.  Tapi apabila tiba pada keputusan harus dikembalikan  lagi kepada mekanisme di DPRP,” tukasnya.

“Karena itu kami tekah melaporkan kepada pimpinan DPRP dan ternyata sudah  disetujui maka kami harus  kembalikan ke proses atau mekanisme di DPRP untuk  diputuskan.”

Politisi senior Partai Kedaulatan ini menambahkan, pihaknya mengharapkan  agar  semua pihak berjalan diatas aturan dan tak perlu melakukan perubahan perubahan  tanpa mengacu kepada perintah UU. Pasalnya,  perintah UU sangat  jelas bahwa  UU Otsus yang berlaku khusus ini bisa dilakukan perubahan sesuai  mekanismenya  harus lewat keputusan rakyat.

“Kita bikin pertemuan rakyat Papua ka atau kita bikin semacam Musyawarah Besar  ka yang difasilitasi DPRP dan MRP kemudian sekarang harus dengan Papua Barat  karena sekarang Otsus itu sudah berlaku juga di Papua Barat. Dan masyarakat di  kedua Provinsi ini harus berkumpul dan mereka menyatakan bahwa   menurut kami  perlu ada perubahan perubahan,” katanya.

Menurunya, ironisnya  rakyat yang memiliki mandat  dan kedaulatan untuk  melakukan perubahan ini tak pernah berbicara  sekalipun  tiba tiba perubahan  itu dilakukan dan anehnya  lagi bahwa dilakukan perubahan itu pada Perpu No 1  Tahun 2008 dimana konsideran itu hanya memberikan payung hukum kepada Provinsi  Pa­pua Barat yang secara de fakto sudah ada.

Menurut dia, kalaupun misalnya mau ditambahkan maka itu hanya ditambahkan  bahwa perubahan Perpu itu memberikan payung  hukum sebagai dasar untuk  kemudian diterbitkan UU No 35 tahun 2008 itu hanya menambahkan penjelasan atau  pasal yang menyatakan bahwa Provinsi Papua Barat  itu adalah dari pembelakuan  Otsus di Tanah Papua.

“Koq tak ada hubungan sama sekali dengan penghila­ngan pasal 7 huruf a UU  Otsus tak ada konsideran yang mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang  dilakukan DPRP itu setelah evaluasi  tak  benar makanya dikembalikan kepada  rakyat sesuai dengan semangat reformasi. Jadi  sama sekali tak ada satu huruf  atau satu katapun yang menjelaskannya.  Saya menganggap ini perubahan ini  sangat amburadul dan inkonsitusional atau tak sesuai dengan UU,” urainya.

Kerana itu, tambahnya, pihak pihak  yang melakukan perubahan terhadap UU No 21  Tahun 2001 khusus pasal 7 huruf a  ini  tanpa mengikuti konstitusi   perlu  diproses hukum.”Nanti akan kita lihat kalau memang itu kesalahan ya negara ini  adalah negara hukum wajib. Kalaupun keputusan mereka harus dikenakan sanksi ya  kenakan sanksi tak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini,” tukasnya.

“Tapi itu kan proses masih jauh kita lihat dulu proses ini kita jalankan dulu.  Mudah mudahan itu berlanjut sampai kepada posisi dimana

DC Uncen Serahkan Draf Perdasus MRP ke Pemprov dan DPRP

JAYAPURA - Democratic Center Uncen akhirnya menyerahkan draf atau rancangan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) soal tata cara pemilihan anggota MRP kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua serta DPRP.

Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DC Uncen DR.H. M. Abud Musa'ad, M.Si, Senin (30/8), kemarin.

Penyerahan untuk Pemprov Papua berlangsung di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dan diterima oleh Sekda drh.Costant Karma. Sayangnya saat penyerahan tersebut wartawan dilarang untuk mengikuti pertemuan tersebut, karena Sekda menilai pertemuan tersebut sangat penting.

Usai dari Sekda, penyerahan kedua dilakukan di DPRP yang diterima oleh Ketua Badan Legislasi Yance Kayame.

Kepala DC Uncen DR. H. M. Abud Musa'ad,M.Si usai penyerahan draf itu menjelaskan, baik Pemprov maupun DPRP sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh DC Uncen, mengingat waktu keanggotaan MRP akan berakhir dalam waktu dekat ini.

"Baik Sekda maupun DPRP menyambut baik apa yang dilakukan oleh DC, dan mereka akan membahas dalam waktu dekat, sebab ini merupakan persoalan yang sangat emergensi (darurat). Dan kami dari DC sendiri sudah sampaikan kepada Sekda dan DPRP bahwa kami siap saja untuk membantu jika dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan draf Perdasus tersebut," jelasnya.

Kata Musa'ad berbicara soal tata cara pemilihan anggota MRP, maka DC sendiri melihat ada sejumlah persoalan utama yang harus menjadi perhatian bagi eksekutif dan DPRP ketika membahas Perdasus tersebut, antara lain soal format dari Perdasus yang akan dibahas ini, dimana harus ada keterwakilan dari kedua provinsi saat ini, yakni Papua dan Papua Barat. Artinya Perdasus ini bisa disebut sebagai Perdasus plus, lantaran mewakili Papua dan Papua barat.

Hanya saja yang menjadi persoalannya, apakah Perdasus ini dibuat di Papua sementara di Papua barat hanya menggunakan Perdasi (peraturan daerah), yang penting subtansinya sama. "Sejauh belum ada format yang jelas, ini yang harus dibicarakan antara kedua belah provinsi," kata Musa'ad.

Hal lain, adalah menyangkut representasi(keterwakilan) antara Papua dan Papua Barat, pasalnya jika menggunakan tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat, maka sudah tentu tidak akan adil dalam pembagian, lantaran 5 wilayah adat ada di Papua, sementara di Papua Barat hanya ada 2 wilayah adat. Hal-hal inilah yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut antara Papua dan Papua Barat.

"Soal keterwakilan ini juga harus ada pembicaraan antara kedua belah Provinsi, yang utama adalah harus ada keterwakilan dari komponen adat, agama dan perempuan, ini yang harus diperhatikan dalam pembahasan," tambahnya.

Hal lain adalah, kedua provinsi harus ada komunikasi politik, soal keanggotaan MRP dan melibatkan semua pihak, bukan saja kedua gubernur saja, namun harus melibatkan kedua lembaga legislatif serta mereka yang berkompeten, sehingga hasil benar-benar adil.

Sementara saat disinggung soal isi dari draf tersebut, Musa'ad menjelaskan secara umum draf tersebut menjelaskan soal sistem pemilihan, yang mana harus mewakili adat, perempuan dan agama, serta menyangkut jumlah keanggotaannya, dimana DC mengusulkan 42 anggota, serta sistem tata cara pemilihannya.

Begitu juga dengan persyaratan, dimana anggota MRP minimal tamat SMA. Hal ini berbeda dengan draf sebelumnya, dimana anggota MRP bisa juga yang tamat SD.

"Harapan kami, agar Pemprov dan DPRP segera menentukan waktu dan target yang jelas. Selain itu harus dilakukan proses sosialisasi, sehingga jangan sampai draf ini sama dengan periode yang lalu. Kami harapkan lebih demokratis dan aspiratif," pungkasnya.(cak/fud)
(scorpions)

Senin, 30 Agustus 2010 16:37

Ir. Weynand WatoryJAYAPURA—Wacana akan adanya pemekaran Provinsi di Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, dalam waktu dekat ini, dibantah anggota DPRP, khususnya dari KOmisi A. Pasalnya, DPRP sendiri masih tetap berpegang pada kebijakan pusat   yang telah mengumumkan moratorium, untuk  tak lagi  melakukan pemekaran Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga jika ada informasi soal pemekaran sejumlah provinsi, berarti itu baru wacana.

“Ya, kita sudah  bahas di DPRP, tapi  pada prinsipnya kami setuju dengan sikap pemerintah yaitu tak lagi menambah pemekaran pemekaran wilayah. Kita evaluasi dulu. Ini pemekaran pemekaran yang terjadi ini kita belum evaluasi. Rakyat datang bilang Otsus gagal itu. Artinya bahwa pemekeran pemekaran itu juga tak memberikan hasil,”  tukas Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watory ketika dihubungi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (30/8) kemarin.  Ia ditanya  terkait  wacana pemekaran Provinsi  Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Menurutnya, moratorium adalah sebuah  pengumuman resmi dari pemerintah pusat  untuk melarang pemekaran wilayah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Pasalnya, pemerintah melakukan evaluasi bahwa pemekaran suatu wilayah tak selalu menguntungkan dari pelbagai aspek. “Orang akhirnya sibuk de­ngan pemekaran  tak sibuk dengan pelayanan. Ini kan yang terjadi sementara  ini.  Dan khusus untuk Papua saya selalu mengatakan bahwa pemekaran manusia itu  penting bukan pemekaran wilayah,” katanya.
Dia mengatakan,  kalau pemekaran pemekaran wilayah itu memberikan hasil  bagi rakyat tak mungkin menyampaikan  Otsus gagal.  Pertanyaannya,  Otsus gagal sedangkan dikatakan pemekaran suatu wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

“Lalu pelayanan itu ada dimana. Logika yang macam begitu yang mesti kita dudukan secara benar lalu kita ambil fakta fakta di  lapa­ngan mari kita lihat apakah pemekaran ini diperlukan atau tidak,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini lebih elok kalau wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi  yang  ada diberdayakan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat  dan lain lain untuk diurus secara baik dan tuntas.  “Jangan hari hari kita sibuk dengan pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tukasnya.

Dia menegaskan,  moratorium adalah suatu hal yang paling penting karena kini orang  sudah tak mempunyai  jabatan sebagai bupati karena dua kali.  Seseorang telah menyelesaikan  masa jabatannya lalu  berupaya memekarkan provinsi agar  kembali  menduduki jabatan di Provinsi.

“Ini kan yang diperjuangkan dirinya bukan diperjuangkan rakyat. Tapi selalu katanya rakyat yang selalu diperjuangkan. Kualitas manusia diurus dulu mau mekar sampai seratuspun kalau manusia tak diurus juga sama saja to. Karena kalau sekarang  kita pemekaran wilayah masyarakat marah marah. Dengan mekarkan wilayah sekarang orang Papua menjadi minoritas.”

Dia menambahkan, ak­hir­­nya SK No 14 Tahun 2009 muncul karena orang Papua posisi minoritas. Sekarang kalau dimekarkan   tambah banyak lagi orang datang. Artinya bahwa  pemerintah tak  tak  konsisten bicara tentang SK No 14 bahwa orang Papua makin minoritas tapi di satu sisi  orang Papua minta pemekaran wilayah.    

Sebagaimana dilaporkan,  Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino ketika mengunjungi Komisi  B DPRP beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya   tengah menyusun  grand desain  untuk pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota  di Papua. Pasalnya, cukup  banyak aspirasi  pemekaran yang masuk ke Jakarta khusus kepada DPR RI dan Depdagri antara lain pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.  Hanya saja, pemekaran Kabupaten  Grima Nawa telah  disetujui DPD RI dan  telah  diserahkan hasil paripurna DPD RI tentang  pemekaran Kabupaten tersebut.

Namun demikian,  pemekaran Provinsi harus  berpedoman kepada UU UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus. Pasalnya, UU No 21 Tahun 2001 menetapkan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi provinsi harus mendapatkan pertimbangan  MRP. (mdc)

Wempi: Ini Bagian dari Investasi SDM

WAMENA-Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos,M.Par mengatakan, pembangunan suatu daerah tidak hanya dengan memfokuskan pada penyediaan infrastruktur, melainkan jauh lebih penting adalah membangun manusianya yaitu melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan generasi muda Jayawijaya yang memiliki SDM berkualitas, maka tahun 2011 mendatang, Pemkab Jayawijaya mengalokasikan dana yang digunakan untuk membeli satu asrama di Jerman.

“Tahun depan, kami akan membeli satu asrama di Jerman, dimana asrama ini diperuntukkan bagi anak-anak negeri yang ada di Lembah Baliem, apa kah itu anak asli maupun anak yang lahir dan besar di Jayawijaya, pembelian asrama ini merupakan bagian dari investasi SDM, karena investasi SDM jauh lebih penting dari investasi bangunan,”kata Bupati Wempi.

Asrama yang bisa menampung 20 orang tersebut kata Bupati Wempi, membutuhkan dana sekitar Rp 2,3 M. “Kami sudah negosiasi dengan pemilik rumah, harganya cukup murah yaitu Rp 2,3 miliar, saya rasa ini adalah cara Tuhan yang luar biasa,”ujar bupati Wempi.

Untuk menempati asrama tersebut kata Bupati Wempi, tidak sulit syaratnya adalah harus mengetahui bahasa Inggris dan Bahasa Jerman. “Jadi harus tahu bahasa Inggris dan Bahasa Jerman, selain asrama anak-anak yang sekolah di sana juga bisa sambil bekerja, sehingga orang tua tidak perlu memikirkan mengenai biayanya,”jelas Bupati Wempi di Gedung Sosial GKI Wamena, baru-baru ini.

Setelah menyelesaikan study kata Bupati Wempi, anak-anak tersebut kembali ke Jayawijaya, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. “Jadi yang kuliah di Jerman, kembali ke Wamena tidak boleh menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan bergerak di sektor lain seperti wiraswasta dengan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di sana untuk mengelola berbagai potensi yang ada di Jayawijaya,”pungkasnya. (lmn) (scorpions)

Terkait Upaya DPRP Ajukan Judisial Review  ke MK

JAYAPURA—Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua menjadi UU No 35 Tahun 2008 terutama pada  pasal 7 huruf a  bahwa Gubernur Provinsi Papua dipilih  oleh DPRP, namun demikian, setelah UU No 21 Tahun 2001 diubah menjadi UU No 35 Tahun 2008 pasal ini dihilangkan.  

Hal ini dinilai inkonstitusional atau melanggar  aturan dalam sistim perubahan terhadap perundang- undangan atau terindikasi adanya inkonstitusional  terhadap perubahan atas Perpu yang diperkuat  UU No 35 Tahun 2008.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRP Albert Bolang SH MH kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (25/8) kemarin terkait rencana DPRP mengajukan Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 20010 tentang Otsus Papua.   Menurut dia,  perubahan ini bukan merupakan suatu kesepakatan antara  pemerintah daerah Provinsi Papua dengan pemerintah pusat untuk melakukan suatu perubahan. 

Dia mengatakan, inkonstitusional  karena  perubahan terhadap hal hal mendasar terkait Otsus di Papua ini semestinya antara eksekutif dan legislatif bersama pemerintah pusat,  terhadap UU ini harus ada semacam kesepakatan melakukan perubahan. “Tapi pada saat ini kan kita tahu dan sekarang sudah terbuka semua rakyat sudah tahu bahwa perubahan terhadap UU Otsus tanpa sepengetahuan dari rakyat dalam hal ini eksekutif dan legislatif sebagaimana pengakuan Gubernur  Papua dan Ketua DPRP,” tukasnya.

“Ini betul betul  inkonstitusional sehingga kalau itupun dilakukan Judicial Review akan dibuka secara hukum apakah memang perubahan ini betul betul didasari dengan misalnya adanya paripurna di DPRP kemudian itu didorong ke pemerintah pusat untuk dilakukan perubahan.”
Dia menambahkan, kalau  itu tak ada  bisa saja hakim akan menilai apa landasannya sehingga perubahan atas UU Otsus ini dilakukan secara serta merta tanpa ada pemberitahuan resmi.

Menurutnya, siapapun mempunya hak untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang undangan ataupun dalam bentuk peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pengunjian ini materinya adalah lebih kepada bagaimana konsitensi daripada UU itu sendiri karena ada tata urutan perundang undangan dimana setiap produk hukum itu tak boleh bertentangan dengan UU lainnya atau roh yang ada didalam UU tersebut

Dijelaskannya, upaya Judicial Review ini adalah upaya selain pembelajaran hukum juga sebagai upaya  upaya politik untuk kepentingan Papua terkait dengan konsitensi  UU No 21 Tahun 2001. Pasalnya, kalau direkam jejak pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 sesungguhnya  UU ini boleh dikatakan sebagai UU yang  diterbitkan  dengan tak begitu matang dalam artian karena memang lahirnya UU Otsus ini disaat gelombang tuntutan rakyat untuk  keluar dari NKRI dan membentuk suatu negara merdeka dan berdaulat sehingga pemerintah pusat memberikan Otsus Papua.

Dituturkan, ada pembandingnya UU No 18 Tahun 2001 dan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) pada tahun 2006 dilakukan perubahan tapi ada dasar atau legal standingnya jelas atau posisi dari kedua pihak ini jelas pemerintah NAD dan pemerintah pusat pada saat itu  sepakat untuk melakukan suatu perubahan.

Tapi, katanya,   pada  UU Otsus tidak  legal standing kedua pihak ini untuk melakukan perubahan terhadap  UU  tak ada apalagi setelah ditelusuri kedalam bersama Komisi A DPRP terhadap pelaksanaan perubahan itu sama sekali tak memiliki landasan hukum yang jelas.

“Sebagai hak dari rakyat Papua untuk melakukan Judicial Review saya pikir hukum menjamin itu soal nanti keputusan politik dan hukum seperti apa tapi sebagai upaya upaya hukum sebagai kita negara hukum ini kita harus secara terbuka melihat itu dan itu tak serta merta semua itu menjadi kepentingan tertentu dan kemudian didorong melakukan perubahan,” tuturnya.  (mdc)

Jayapura [PAPOS]- Diperkirakan warga Papua yang positif mengidap HIV/AIDS hingga Agustus 2010 diatas 5.000 jiwa. Peningkatan jumlah ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

''Dinas Kesehatan belum memberikan data resmi, tapi diprediksikan jumlah pengidap HIV/AIDS di Papua meningkat tajam. Jika September tahun lalu masih sekitar 4.600 jiwa, kali ini diperkirakan di atas 5.000,'' ucap Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Papua, Costan Karma, usai pelantikan dirinya sebagai Sekda Provinsi Papua, Jumat lalu di Genung Negara Jayapura.

Dengan jumlah yang terus meningkat, virus HIV/AIDS masih momok yang menakutkan di Papua. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat berprilaku baik dan ingat selalu memakai Kondom.

''Semua pihak harus memberikan perhatian, agar bisa menekan angka peningkatan dan penyebaran virus mematikan ini,'' tambah dia.

Dengan jumlah diatas 5.000 jiwa yang positif HIV/AIDS, Papua berada diurutan ke-5 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tapi, jika dihitung berdasarkan persentase penduduk, Papua urutan pertama. Jumlah penduduk Papua 2,8 juta yang positif HIV/AIDS diatas 5.000 jiwa.

Menurut Costant, penyebaran HIV/AIDS di Papua masih didominasi melalui hubungan seks secara sembarangan.

Sebelumnya, Pangdam 17 Cenderawasih Mayor Jenderal Hotma Marbun membeberkan ada sekitar 144 personil TNI di jajarannya yang positif terinfeksi HIV/AIDS.

Polda Papua hingga kini belum membeberkan secara resmi berapa jumlah personilnya yang positif HIV/AIDS.

Sementara Humas Polda Papua Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk tahun ini pihaknya belum mendata berapa anggota polisi yang positif HIV/AIDS. ''Kami belum melakukan tes, jadi belum mengetahui secara pasti berapa jumlahnya,'' kata Wachyono.

Mengenai bagaimana dengan data tahun 2009, Wachyono mengatakan, akan mencoba mengkonfirmasi ulang ke Dokkes Polda Papua. ''Nanti saya akan cek, berapa jumlah yang positif HIV/AIDS,'' ujar dia. [vv/anyong]

Ditulis oleh VV/Anyong/Papos   
Rabu, 25 Agustus 2010 00:00

JAYAPURA [PAPOS] - Lagi-lagi DPRP mengkritisi soal pembagian atau perimbangan dana otonomi khusus [Otsus] provinsi Papua yang dinilai tidak proporsional. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum Papua dalam RAPBD 2011 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Papua Rp 470 Miliar. Sayangnya alokasi pembangunan jalan di kabupaten Mappi hanya 3 Miliar saja.

Beda halnya dengan Jayapura yang nota bene berada di kota dan aksesnya cukup mudah dijangkau baik melalui udara maupun laut.

Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan nilainya puluhan Miliar, sehingga dinilai perimbangan dana otsus tidak adil dan menganaktirikan daerah-daerah Pegunungan.

Dalam laporannya Badan Anggaran DPR Papua yang disampaikan Arnold Walilo, S.Pd, M.Si pada saat sidang Paripurna DPRP meminta perimbangan alokasi anggaran yang proporsional ditiap kabupaten, baik di pesisir, Pegunungan Tengah dan pesisir Selatan. Karena kata Arnold selama ini ada beberapa kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, tetapi ada juga kabupaten yang mendapat alokasi dana yang sangat minim, misalnya alokasi anggaran pembangunan jalan di kabupaten Mappi hanya sebesar Rp 3 Miliar.

Dewan juga mempertanyakan bagaimana formula pembagian dana Otsus ke dalerah yang dipakai sehingga dapat menjamin pengalokasian dana yang merata ditiap kabupaten dan kota. Hal itu sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan serta tingkat kemahalan pada masing-masing wilayah yang berbeda satu sama lain. Untuk iti Dewan meminta ada criteria yang jelas dalam pembagian dana Otsus ke masing-masing daerah, sehingga pemerataan pembagaian dana itu berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu DPRP juga meminta keseriusan Gubernur untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas public akibat gempa bumi yang melanda kabupaten kepulauan Yapen dan kabupaten Waropen, serta beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan perhatian untuk perbaikan dan pembangunannya.

Rapat Kordinasi

Pada kesempatan tersebut, dewan juga meminta kepada Gubernur untuk mengijinkan para pimpinan SKPD terkait dilingkungan pemprov Papua untuk melakukan rapat koordinasi dengan DPRP sebelum Rancangan Peraturan Daerah APBD 2011 ditetapkan guna membahas terlebih dahulu beberapa rencana pembangunan proyek yang dipandang dewan masih bermasalah.

Misalnya, pembangunan jalan lingkar Jayapura-Sentani, pembangunan RSUD dok II Jayapura sampai saat ini masih tersendat serta pembahasan mengenai kebijakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Demikian juga rencana pembelian pesawat udara untuk melayani wilayah terpencil dikawasan Pegunungan Tengan dan wilayah pesisir provinsi Papua yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi laut dan darat.

‘’Kami minta juga Gubernur menjelaskan tentang proyek-proyek pembangunan mana saja yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan atau proyek multi years karena tidak tercermin secara jelas dalam RAPBD 2011,’’ katanya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos   
Rabu, 25 Agustus 2010 00:00

Jayapura (ANTARA News) - Upacara peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura yang dipusatkan di Distrik Muara Tami, daerah perbatasan dengan Papua New Guinea, Selasa, berjalan lancar dan aman.

Bertindak selaku inspektur upacara Sekretaris Kota Jayapura JP Nerokouw dihadiri muspida, tokoh agama, tokoh perempuan, toko pemuda dan tokoh adat dan ratusan warga Distrik Muara Tami.

Upacara yang berlansung hikmad ini juga dimeriahkan oleh drum band Madrasah Ibtidiyah, tarian Yospan dari SMPN 8 Kota Jayapura dan paduan suara dari SMKN 4 Kota Jayapura serta lomba menu sehat nonberas tingkat distrik Muara Tami.

Jika dibandingkan dengan kegiatan serupa tahun sebelumnya, peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan RI 2010 lebih cukup meriah walau bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1431 Hijriyah.

Usai upacara, digelar pemberian beragam hadiah kepada para pemenang berbagai lomba di masyarakat untuk menyambut 17 Agustus 2010.

Kegiatan kemasyarakatan tersebut antara lain lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak, gerak jalan tingkat sekolah dan umum, dan tari Yospan tingkat sekolah menengah dan umum.

Sekertaris Kota Jayapura Nerokouw mengatakan bahwa HUT RI adalah hari kemerdekaan Indonesia yang patut dirayakan dengan hikmat dan bila perlu dilakukan berbagai macam lomba.

Ia mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Jayapura terutama warga Distrik Muara Tami untuk berupaya mengisi kemederkaan dengan aksi nyata dalam pembangunan.

Nerokouw mengajak semua pihak untuk meneladani semangat juang para pahlawan bangsa di masa lalu.

"Teladani dan hormatilah hasil jerih payah mereka dengan apa yang telah diberikan selama ini," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan salah satu tokoh Adat Port Numbay, George Awi.

Menurutnya, semangat juang para pahlawan yang berkorban untuk merebut kemerdekaan itu harus tetap mendarah daging dan hidup dalam diri setiap insan dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara.

"Mengisi pembangunan dengan semangat juang patut diteladani oleh kita semua terutama para pemuda sebagai generasi penerus bangsa, hal ini patut disyukuri karena sampai saat ini kita tetap menghirup udara kemerdekaan hasil perjuangan para pendahulu," kata Awi yang juga Ketua Lembaga Adat Port Numbay.(*)
(ANT-185/R009)

COPYRIGHT © 2010

COPYRIGHT © 2010