Papua - Indonesia

BIAK [PAPOS] – Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] Kobe Eser di Biak tegas meminta agar PT. Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandar Udara di Biak, segera menghentikan perekrutan tenaga Security di perusahaan milik negara itu.

Hal ini disampaikan Ketua LSM Kobe Eser, Simon L. Rumaropen kepada sejumlah wartawan di Biak Rabu [30/3] kemarin. Menurutnya, sejak pertemuan antara pihak DPRD, Angkasa Pura, pemerintah daerah, dan juga warga sekitar bandara pada tahun 2010 lalu, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memihak kepada anak-anak Swapor terkait rekruitmen tenaga security yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura itu.

Oleh sebab itu, kata Simon sejumlah pihak terkait, baik pemerintah daerah, pihak Angkasa Pura maupun warga sekitar bandara, harus segera melakukan pembicaraan kembali, guna menyelesaikan permasalahan tersebut, jika pihak Angkasa Pura ingin melakukan perekrutan karyawan, termasuk untuk masa-masa mendatang.

Lebih lanjut Simon L. Rumaropen menegaskan agar permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditindaklanjuti demi masa depan anak-anak dalam mendapatkan pekerjaan, yakni pemuda-pemudi dari Kampung Ambroben, Kampung Swapodibo, Kampung Kariendi, dan pemuda-pemudi dari Kelurahan Mandala yang berada di sekitar Bandara Frans Kaisiepo tersebut.

“Kami tidak memaksa untuk seluruhnya anak-anak warga sekitar bandara harus diangkat menjadi karyawan, tapi setidaknya setiap ada penerimaan karyawan, anak dari warga sekitar bandara ini dapat diakomodir secara bertahap,” tegas Simon Rumaropen yang juga sebagai coordinator pada aksi unjuk rasa terkait rekruitmen Security Angkasa Pura beberapa waktu lalu itu. [gia]

Written by Bahagia/Papos  
Thursday, 31 March 2011 06:31

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

JAYAPURA— Pemerintah pusat didesak segera mengambil sikap tegas dan memberikan ganjaran setimpal kepada oknum- oknum yang terlibat pertikaian berbau SARA yang berbuntut dirusaknya 3 Gereja di Temanggung, Jawa Tengah pada  Selasa (8/2) lalu.  Demikian disampaikan Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya SP didampingi anggota lainnya, Kayus Bahabol SE MSi dan Melkias Y Gombo ketika dihubungi di Ruang Komisi E DPRP, Kamis (10/2). Menurut  Kogoya,  pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat segera mengambil sikap tegas demi melindungi semua warga negara yang ada di Indonesia termasuk ketika  warga tengah menunaikan ibadah. Bahkan peristiwa ini sangat mencoreng wajah Indonesia yang terkenal memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang kuat didunia. Kayus Bahabol mengutarakan, sejauh ini konflik antar agama di Papua belum pernah terjadi, tapi pihaknya menyarankan agar masyarakat tetap menjaga toleransi dan solidaritas bersama umat dari  pemeluk lain.   “Tempat ibadah dimanapun seharusnya dilindungi dan dijaga bersama. Sebagai wujud dari Kebhineka Tunggal Ikaan di Tanah Air. Apalagi pemerintah secara resmi mengakui kehadiran 5 agama di Indonesia,” katanya.

Beribadah, lanjutnya, adalah kegiatan yang  berhubungan dengan Tuhan bukan antara manusia dengan manusia sehingga kebersamaan ini sangat penting dan saling menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Sementara itu, Melkias Y Gombo menegaskan pihaknya menghimbau kepada seluruh umat beragama di Papua agar tak terpengaruh  tindakan tak bertanggungjawab ini karena yang melakukan hal seperti ini adalah orang-orang yang tak  mempunyai Tuhan.

KNPI dan OKP Keluarkan Seruan

Munculnya kasus berbau sara di Pulau Jawa, yakni di Temanggung dan Banten, tampaknya memunculkan keprihatinan dari berbagai komponen, baik di tingkat Nasional bahkan Internasional. Tak ketinggalan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua.

Dalam hal ini, seperti diungkapkan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Drs. M. Rusdianto Abu,M.Si, didampingi Ketua Pemuda Katholik Komda Papua Marianus Komanik,S.Pt, Pengurus Pusat GMKI Korwil XII Papua Edy Way,S.Sos, Ketua GMKI Cabang Jayapura Yusuf Kmur, dan Ketua HMI MPO Badko Cenderawasih Irjii Matdoan,ST,  serta dua aktifis yang juga pengamat politik Lamadi de Lamato dan Abu Manaray dalam sebuah jumpa pers di Regina Mall Abepura Kamis (10/2).

Bahwa, selain mengecam aksi anarkisme yang dinilainya sebagai satu fandalisme atau kejahatan beragama tersebut, juga menuntut pemerintah pusat serta para tokoh dan masyarakat untuk dapat melakukan tindakan prefentif. “Kami semua berharap agar semua komponen bangsa ini, terkhusus di papua yang toleransi antara umat beragama sudah terbina dengan baik, tidak terprofokasi atas insiden di Banten dan Temangung,” ungkap Rusdianto yang juga sebagai salah satu staf di BPKAD Provinsi Papua.

Dikatakan, bahwa saat ini situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan khususnya di Papua, sedikit kurang bersahabat. “Karena masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa,” ujarnya.

Sejumlah pucuk pimpinan OKP  bersama dengan dua aktifis bersepakat bahwa, peristiwa yang timbul akibat fanatisme kelompok tersebut, harus dicegah jangan sampai merember ke wilayah lain, terutama Papua. “Sehingga kami menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh lain di masyarakat, termasuk para pemuda, dapat turut berupaya mencegah, jangan sampai ada virus (issu-issu, red) negative yang merembet dari Banten dan Temanggung  ke tanah Papua,” harapnya.

Karena itu, tindakan yang menurut para OKP dibawah bendera KNPI tersebut termasuk tindakan yang tidak ber perikemanusiaan, jangan sampai mengkoyak toleransi beragama di Papua, yang selama ini terjalin dengan baik.

Selain itu, para OKP juga mendesak kepada pemerintah agar dapat menindak dengan tegas para pelaku, serta memberikan pelajaran dengan hukuman yang seberat-beratnya.  “Kalau Presiden dan Menteri terkait tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan,” tandasnya dengan nada kesal. (mdc/aj/don/03)

Kamis, 10 Februari 2011 16:48