Papua - Indonesia

Sabtu, 10 November 2012 10:41

Penjabat  Gubernur Papua Harus Fokus Terhadap Pilkada

Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Constan Karma

JAYAPURA-Dewan Adat Papua meminta agar partai politik dan para kandidat gubernur dan wakil gubernur Papua lebih mengutamakan demokrasi yang sehat, tidak ada gontok-gontokan terbuka, yang buntutnya menjadi konflik.

“Ini yang harus dicamkan oleh partai politik dan para kandidat gubernur. Utamakan demokrasi yang sehat, tidak ada gontok-gontokan terbuka,” kata Wakil Ketua I Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Alhamid Kamis (8/11) kemarin, di Jayapura.

Sedangkan kepada aparat keamanan, TNI/POLRI diminta untuk bersikap netral. “Aparat keamanan harus sigap dan netral jika menghadapi Pilkada,” pintanya.

Selain itu DAP juga meminta Penjabat Gubernur Papua yang baru, Constan Karma agar fokus dan mengutamakan agenda pemilihan kepala daerah, sebab papua sudah terlalu lama tidak memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang devinitif.

Menurut lelaki asal Fak-fak, Papua Barat tersebut sudah setahun lebih provinsi paling timur Indonesia belum mempunyai pemimpin yang definitif, sehingga terasa sangat berdampak sekali jikalau hal (Pilkada) itu ditunda lagi.

“Pilkada secepatnya harus terus didorong. Sampai kapan kita mengalami kekosongan pemimpin yang definitif,” katanya dengan nada bertanya.

Fadhal yang juga aktif di lsm Majelis Muslin Papua itu meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua agar fokus terhadap jadwal pemilihan yang sudah ditetapkan, yakni 16 Januari 2013.

“Segala sesuatu menyangkut Pilkada, KPU Papua harus bergerak cepat jangan lagi menunda-nunda,” katanya Terkait partai politik yang telah mengusung sejumlah bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua diharapkan bisa mengedepankan perjuangan yang sehat, tidak saling menjatuhkan yang pada akhirnya rakyat juga yang dikorbankan.

Sebelumnya, hal yang sama juga diminta oleh aktivis mahasiswa, yang meminta Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Constan Karma agar fokus pada tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

“Pj Gubernur Papua Bapak Constan Karma agar fokus dan sukseskan pemilihan kepala daerah disini,” kata Alberth Prawar wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua, Selasa (6/11) lalu.

Costant Karma dilantik menjadi pejabat Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi di Jakarta, pada Senin (5/11) lalu menggantikan pejabat sebelumnya, Syamsul Arief Rivai. Constan Karma juga merupakan Sekertaris daerah provinsi Papua dan pernah menjadi wakil gubernur dijamanya, JP Salossa. (ant/achi/LO1)

Rabu, 09 November 2011 17:53

JAYAPURA — Koodinator Jaringan Damai Papua Pastor Neles Tebay mengatakan, pemerintah pusat sudah siap berdialog dengan masyarakat Papua. 

Hal itu diungkapkan kepada Bintang Papua, Rabu  malam( 9/11) usai mendapatkan informasi tersebut.

Sebelumnya  pada pemberitaan  kantor berita Antara pada Selasa 2 November 2011 diberitakan  bahwa, Menkopolhukam menerima tawaran Dialog dari rakyat Papua. Dikatakan,  adanya tawaran  dari Pemerintah yang diutarakan Sesmenkopolhukam tentang  dukungan Pemerintah untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dengan masyarakat Papua disambut baik dan itu sudah  bagus.

“ Kita secara khusus Masayarakat Papua perlu menyambut baik upaya Komunikasi yang mau dibangun dan sudah diutarakan Pemerintah, bahwa hanya komunikasi Konstruktif yang akan dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan  semua Permasalahan krusial di Tanah Papua,  sekalipun masih belum jelas, tetapi dengan memperkatakan akan berkomunikasi dengan masyarakat Papua, itu sudah merupakan hal  baik, berarti ada itikat baik dan kepedulian besar dari Pemerintah,” ungkapnya.

Namun Komunikasi Konstruktif yang mau dipakai Pemerintah itu harus jelas dan Pemerintah berkewajiban menerangkan kepada  masyarakat Papua, kira- kira bentuk seperti apa kah Komunikasi Konstruktif yang dimaksudkan Pemerintah, apakah  ada tahapan tahapan yang mesti dilalui, hal ini perlu dijelaskan.  Dikatakan selama ini, kita hanya mendengar Komunikasi Konstruktif, namun semuanya belum jelas, maka untuk menyatukan persepsi di masyarakat  akan tercapainya sebuah Dialog yang diinginkan bersama dalam Dialog  Jakarta – Papua, perlu disamakan dengan Komunikasi Konstruktif yang ditawarkan Pemerintah,  sehingga Pemerintah diajak  untuk  bertemu  dalam suatu Pertemuan dengan masyarakat Papua yang mengiginkan Dialog,  yang kemudian dalam pertemuan itu akan jelas,  makna  substansial dari Dialog Jakarta Papua dan Komunikasi Konstruktif.

Dengan demikian,  dalam pertemuan itu  perlu membahas format Dialog dan format Komunikasi Konstruktif yang bisa diterima kedua belah pihak , Pemerintah dan masyarakat Papua.  Dirinya optimis akan ada penyelesaian masalah bagi masyarakat Papua. (Ven /don/l03)

Rabu, 09 November 2011 17:53

JAYAPURA — Koodinator Jaringan Damai Papua Pastor Neles Tebay mengatakan, pemerintah pusat sudah siap berdialog dengan masyarakat Papua. 

Hal itu diungkapkan kepada Bintang Papua, Rabu  malam( 9/11) usai mendapatkan informasi tersebut.

Sebelumnya  pada pemberitaan  kantor berita Antara pada Selasa 2 November 2011 diberitakan  bahwa, Menkopolhukam menerima tawaran Dialog dari rakyat Papua. Dikatakan,  adanya tawaran  dari Pemerintah yang diutarakan Sesmenkopolhukam tentang  dukungan Pemerintah untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dengan masyarakat Papua disambut baik dan itu sudah  bagus.

“ Kita secara khusus Masayarakat Papua perlu menyambut baik upaya Komunikasi yang mau dibangun dan sudah diutarakan Pemerintah, bahwa hanya komunikasi Konstruktif yang akan dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan  semua Permasalahan krusial di Tanah Papua,  sekalipun masih belum jelas, tetapi dengan memperkatakan akan berkomunikasi dengan masyarakat Papua, itu sudah merupakan hal  baik, berarti ada itikat baik dan kepedulian besar dari Pemerintah,” ungkapnya.

Namun Komunikasi Konstruktif yang mau dipakai Pemerintah itu harus jelas dan Pemerintah berkewajiban menerangkan kepada  masyarakat Papua, kira- kira bentuk seperti apa kah Komunikasi Konstruktif yang dimaksudkan Pemerintah, apakah  ada tahapan tahapan yang mesti dilalui, hal ini perlu dijelaskan.  Dikatakan selama ini, kita hanya mendengar Komunikasi Konstruktif, namun semuanya belum jelas, maka untuk menyatukan persepsi di masyarakat  akan tercapainya sebuah Dialog yang diinginkan bersama dalam Dialog  Jakarta – Papua, perlu disamakan dengan Komunikasi Konstruktif yang ditawarkan Pemerintah,  sehingga Pemerintah diajak  untuk  bertemu  dalam suatu Pertemuan dengan masyarakat Papua yang mengiginkan Dialog,  yang kemudian dalam pertemuan itu akan jelas,  makna  substansial dari Dialog Jakarta Papua dan Komunikasi Konstruktif.

Dengan demikian,  dalam pertemuan itu  perlu membahas format Dialog dan format Komunikasi Konstruktif yang bisa diterima kedua belah pihak , Pemerintah dan masyarakat Papua.  Dirinya optimis akan ada penyelesaian masalah bagi masyarakat Papua. (Ven /don/l03)