Papua - Indonesia

TUESDAY, 14 JUNE 2011 21:56 MUSA HITS: 43

JUBI --- Ketua sinode Kingmi di Jayapura, Papua, Beny Giay menilai hingga kini Tentara Nasional Indonesia di Papua masih memelihara konflik dan kekerasan di Papua. Tapi juga, mereka memelihara emosi dari orang Papua untuk menyuarakan ‘Merdeka.’

Menurutnya, pemeliharaan tersebut sudah terbukti. Pada 2005, Menkokesra bertandang ke Paniai meminta Tadius Yogi, pimpinan Organisasi Papua Merdeka di kawasan itu menyerah. Namun, pimpinan Kodam di Jayapura menyuruh dua orang untuk meminta agar Tadius Yogi tak menyerah. “Kodam waktu itu suruh dua orang untuk tahan dia agar tidak mengaku,” kata Beny kepada JUBI di Abepura, Selasa (14/6) sore.

Selain itu, aparat TNI juga pernah mendidik salah satu orang Papua atas nama Antonius. Dia ditraning di Surabaya lalu difasilitasi dengan senjata, kemudian dia disuruh ke Mimika. Ketika disana, keadaan Mimika tidak aman. “Tindakan-tindakan seperti ini menandakan mereka pelihara emosi orang Papua agar tetap berkelahi. Konflik tetap dipelihara. Selain itu, terus menerus menuntut merdeka lantaran diperlakukan tak ada adil. baik oleh TNI sendiri maupun orang yang sudah dilatih,” cetusnya.

Ditambahkan Beny, semua pihak perlu mengambil tindakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Jika tak demikian, warga sipil tetap diaduhdomba. Konflik bakal terus berkepanjangan. “Hal ini harus disikapi secepatnya oleh semua pihak,” tandasnya. (Musa Abubar)

TUESDAY, 14 JUNE 2011 21:56 MUSA HITS: 43

JUBI --- Ketua sinode Kingmi di Jayapura, Papua, Beny Giay menilai hingga kini Tentara Nasional Indonesia di Papua masih memelihara konflik dan kekerasan di Papua. Tapi juga, mereka memelihara emosi dari orang Papua untuk menyuarakan ‘Merdeka.’

Menurutnya, pemeliharaan tersebut sudah terbukti. Pada 2005, Menkokesra bertandang ke Paniai meminta Tadius Yogi, pimpinan Organisasi Papua Merdeka di kawasan itu menyerah. Namun, pimpinan Kodam di Jayapura menyuruh dua orang untuk meminta agar Tadius Yogi tak menyerah. “Kodam waktu itu suruh dua orang untuk tahan dia agar tidak mengaku,” kata Beny kepada JUBI di Abepura, Selasa (14/6) sore.

Selain itu, aparat TNI juga pernah mendidik salah satu orang Papua atas nama Antonius. Dia ditraning di Surabaya lalu difasilitasi dengan senjata, kemudian dia disuruh ke Mimika. Ketika disana, keadaan Mimika tidak aman. “Tindakan-tindakan seperti ini menandakan mereka pelihara emosi orang Papua agar tetap berkelahi. Konflik tetap dipelihara. Selain itu, terus menerus menuntut merdeka lantaran diperlakukan tak ada adil. baik oleh TNI sendiri maupun orang yang sudah dilatih,” cetusnya.

Ditambahkan Beny, semua pihak perlu mengambil tindakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Jika tak demikian, warga sipil tetap diaduhdomba. Konflik bakal terus berkepanjangan. “Hal ini harus disikapi secepatnya oleh semua pihak,” tandasnya. (Musa Abubar)

Hal itu di sampaikan Wakil Ketua Komnas HAM, Matius Murib kepada wartawan, Kamis (28/10) kemarin di gedung DPR Papua.

Dia mengatakan, permintaan itu akan diminta langsung ke Panglima TNI, Kapolri, Pangdam dan kapolda untuk menarik seluruh pasukan dari Punjak Jaya termasuk intelejen.

Dikatakan, untuk melakukan investigasi atas beredarnya video penyiksaan terhadap warga tersebut, maka sementara Puncak Jaya harus dikosongkan dari anggota TNI/Polri.

“ Kita minta TNI/Polri kosongkan agar Komnas HAM baik dari Pusat maupun di Papua turun untuk mengcek langsung terkait beredarnya Video tersebut dan kita tidak bisa turun sebelum aparat TNI/Polri di turunkan,” ungkap Matius Murib.

Matius murib lebih jauh menyampaikan, permintaan itu batas waktu hingga bulan November mendatang, sehingga dari Tim Komnas HAM benar-benar melakukan investigasi secara bebas.

Ketika ditanya apabila pihak TNI/Polri tidak mau memenuhi permintaan dari Komnas HAM untuk melakukan penarikan pasukan dari Puncak Jaya, Matius murib menegaskan bahwa sejauh ini Komnas HAM berharap petinggi TNI/Polri akan mendukung dan memberi ruang bagi Komnas HAM untuk menarik pasukan mereka sementara ketika akan dilakukan investigasi oleh tim, tandas Murib. [loy]

Written by Loy/Papos  
Friday, 29 October 2010 00:00

Panglima menjelaskan lima anggota TNI itu seluruhnya bera­sal dari Kodam XVII Cen­drawasih terdiri atas dua perwira dan tiga anggota.

Namun, Panglima tidak ber­sedia menyebutkan pangkat maupun inisial lima anggota TNI yang telah berada dalam pena­hanan sejak penyelidikan dimulai empat hari lalu itu.

"Kami sudah melakukan pe­nyelidikan dan pada akhirnya memang benar bahwa ada ang­gota TNI yang berbuat melampaui batas kewenangan. Benar ada lima personil kita yang akan kita pros­es lanjut ke pengadilan militer," tutur Panglima.

Meski demikian, menurut dia, lima anggota TNI itu belum dibe­bastugaskan dari jabatannya karena masih harus menunggu hasil pengadilan militer.

Panglima menolak untuk me­nye­but perbuatan lima ang­gota TNI itu sebagai penyik­saan. Menurut dia, lima prajurit itu sebenarnya sedang me­ngin­terogasi karena warga Papua tersebut dicurigai me­nyem­bunyikan senjata. [ant/agi]

Written by Ant/Agi/Papos  
Tuesday, 02 November 2010 00:00

Ondoafi kampung Mosso, Charles Foo mengatakan Pos TNI dulunya ada di dalam kampung, tetapi warga, terutama mereka yang merasakan hidup di hutan akibat operasi tersebut masih trauma, sehingga pos tersebut di pindahkan ke tempat yang sedikit jauh dari kampung.

“Proses pemindahan disaksikan oleh tokoh adat agama, dan perwakilan dari TNI yang bertugas saat itu,” ujarnya, kemarin.

Menurut Charles Foo, TNI yang bertugas saat ini pendekatan terhadap warga cukup baik. “Mereka membantu mengajar di SD, kebetulan sekolah kekurangan guru”.

Mosso merupakan sebuah kampung yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kampung ini terletak di tapal batas RI – PNG. Ada sekitar 50 Kepala Keluarga (KK); 30 KK diantaranya adalah mantan pelintas batas. Mereka pernah meninggalkan kampong halamannya lantaran Pemerintah Indonesia menempatkan militernya untuk menjaga daerah perbatasan, termasuk di Kampung Mosso.

Saat itulah pemusnahan rumah-rumah dan tanaman penduduk berlangsung. Masyarakat Nyao Mosso ketakutan, lari meninggalkan kampung halaman mereka ke pengungsian di PNG dan menetap di Kampung Nyao Nemo dan Nyao Kofo yang berada di PNG. Dua kampung yang warganya punya hubungan sanak sangat erat. Pada 1999, mereka kembali dan bermukim di Kampung Nyao Mosso. Mei 2007 pemerintah Kota Jayapura menetapkan kampung ini sebagai kampung terakhir di daerah perbatasan. (Marten)

VIVAnews - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mengetahui dan melihat adanya tayangan video berdurasi 11 menit yang menampilkan kekerasan oknum TNI terhadap warga Papua.

 Agus berjanji, akan menindaklanjuti laporan itu dan langsung mengecek kebenarannya. "Saya harus cek dulu," kata Agus di Komisi I DPR RI, Senin 18 Oktober 2010.

 Ia menuturkan, perlu mencari tahu terlebih dahulu karena pejabat negara atau warga negara Indonesia, tidak ada seorang pun yang bisa menindak warga lainnya tanpa didasari fakta.

Tapi Agus berjanji, kalau itu memang bawahannya dan terbukti benar akan segera ditindak dan diberi sanksi.

 Menurut Agus, kemungkinan pelecehan atau penyiksaan seperti yang dimaksud, sangat diragukannya. Sebab, telah ada aturan baku dan semua pasukan tentu sudah mengetahuinya.

 "Kami akan segera proses secara hukum kalau memang hukum harus menyatakan demikian, tetapi kami cek kebenarannya dulu," kata Agus. (umi)
• VIVAnews