Papua - Indonesia

TUESDAY, 14 JUNE 2011 21:56 MUSA HITS: 43

JUBI --- Ketua sinode Kingmi di Jayapura, Papua, Beny Giay menilai hingga kini Tentara Nasional Indonesia di Papua masih memelihara konflik dan kekerasan di Papua. Tapi juga, mereka memelihara emosi dari orang Papua untuk menyuarakan ‘Merdeka.’

Menurutnya, pemeliharaan tersebut sudah terbukti. Pada 2005, Menkokesra bertandang ke Paniai meminta Tadius Yogi, pimpinan Organisasi Papua Merdeka di kawasan itu menyerah. Namun, pimpinan Kodam di Jayapura menyuruh dua orang untuk meminta agar Tadius Yogi tak menyerah. “Kodam waktu itu suruh dua orang untuk tahan dia agar tidak mengaku,” kata Beny kepada JUBI di Abepura, Selasa (14/6) sore.

Selain itu, aparat TNI juga pernah mendidik salah satu orang Papua atas nama Antonius. Dia ditraning di Surabaya lalu difasilitasi dengan senjata, kemudian dia disuruh ke Mimika. Ketika disana, keadaan Mimika tidak aman. “Tindakan-tindakan seperti ini menandakan mereka pelihara emosi orang Papua agar tetap berkelahi. Konflik tetap dipelihara. Selain itu, terus menerus menuntut merdeka lantaran diperlakukan tak ada adil. baik oleh TNI sendiri maupun orang yang sudah dilatih,” cetusnya.

Ditambahkan Beny, semua pihak perlu mengambil tindakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Jika tak demikian, warga sipil tetap diaduhdomba. Konflik bakal terus berkepanjangan. “Hal ini harus disikapi secepatnya oleh semua pihak,” tandasnya. (Musa Abubar)

TUESDAY, 14 JUNE 2011 21:56 MUSA HITS: 43

JUBI --- Ketua sinode Kingmi di Jayapura, Papua, Beny Giay menilai hingga kini Tentara Nasional Indonesia di Papua masih memelihara konflik dan kekerasan di Papua. Tapi juga, mereka memelihara emosi dari orang Papua untuk menyuarakan ‘Merdeka.’

Menurutnya, pemeliharaan tersebut sudah terbukti. Pada 2005, Menkokesra bertandang ke Paniai meminta Tadius Yogi, pimpinan Organisasi Papua Merdeka di kawasan itu menyerah. Namun, pimpinan Kodam di Jayapura menyuruh dua orang untuk meminta agar Tadius Yogi tak menyerah. “Kodam waktu itu suruh dua orang untuk tahan dia agar tidak mengaku,” kata Beny kepada JUBI di Abepura, Selasa (14/6) sore.

Selain itu, aparat TNI juga pernah mendidik salah satu orang Papua atas nama Antonius. Dia ditraning di Surabaya lalu difasilitasi dengan senjata, kemudian dia disuruh ke Mimika. Ketika disana, keadaan Mimika tidak aman. “Tindakan-tindakan seperti ini menandakan mereka pelihara emosi orang Papua agar tetap berkelahi. Konflik tetap dipelihara. Selain itu, terus menerus menuntut merdeka lantaran diperlakukan tak ada adil. baik oleh TNI sendiri maupun orang yang sudah dilatih,” cetusnya.

Ditambahkan Beny, semua pihak perlu mengambil tindakan untuk menyikapi persoalan tersebut. Jika tak demikian, warga sipil tetap diaduhdomba. Konflik bakal terus berkepanjangan. “Hal ini harus disikapi secepatnya oleh semua pihak,” tandasnya. (Musa Abubar)

JAKARTA—Enam Kabupaten di Papua, masing-masing-masing empat di Provinsi Papua dan 2 di Papua Barat, terancam dihapus (digabungkan). Keenam kabupaten itu yakni, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai serta 2 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Tamrauw dan Kabupaten Maybrat. Keenam kabupaten itu, termasuk dalam kategori 10 daerah terburuk setelah dilakukan Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran April 2011 dengan skor masing-masing-masing-masing-masing, Kabupaten Puncak dengan skors 10,59, Kabupaten Deiyai (9,20), Kabupaten Puncak Jaya (1,98), Kabupaten Paniai (1,18), Kabupaten Tamrauw (8,03) dan Kabupaten Maybrat (8,46).

Sebagaimana dikutip dari Suara Pembaruan Jumat 10 Juni 2011. Pemerintah akan melakukan penggabungan, penghapusan atau penyesuaian terhadap daerah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai gagal. Pemerintah berani melakukannya karena hal itu merupakan perintah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah.
Namun langkah tegas itu belum dapat dilakukan sekarang ini. Sikap itu baru dilakukan setelah diberikan penguatan kapasitas terhadap DOB yang gagal selama tiga tahun. Jadi baru pada tahun 2014, ada DOB yang dipastikan gagal dan digabungkan kembali dengan wilayah induknya, dihapuskan atau disesuaikan lagi.

“Bulan April 2011 lalu, kami telah umumkan evaluasi DOB. Evaluasi itu bersifat ad hoc artinya hanya sekali evaluasi terhadap DOB. Evaluasi terhadap 205 DOB yang terjadi sejak 1999-2009. Tak ada lagi evaluasi tahun depan. Dari evaluasi itu, terhadap daerah yang gagal diberikan penguatan kapasitas selama tiga tahun. Karena nanti setelah itu masih tak ada perubahan maka apa boleh buat harus penggabungan, penghapusan atau penyesuaian,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas berupa pendampingan, pengawasan, pengarahan dan pelatihan terhadap daerah yang gagal. Namun dia tak menyebut DOB mana saja yang masuk dalam penguatan kapasitas. Ia hanya menyuruh agar melihat peringkat pada evaluasi DOB, April lalu.

“Penilaianya berdasarkan empat kriteria yang diumumkan, yakni tingkat kesejahteraan, daya saing, good government, dan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas dilakukan atas empat hal itu. Mana yang kurang dari DOB, itu yang akan diberikan penguatan kapasitas,” ujarnya.
Menurut Djohermansyah, saat ini pemerintah masih mempertahankan moratorium pemekaran. Sikap serupa diharapkan dilakukan DPR. Ia mengaku bahwa saat ini ada banyak usulan pemekaran baru baik lewat DPR maupun pemerintah. Namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk tak memprosesnya.

Usulan itu baru diproses setelah selasai revisi UU No 32 Tahun 2004. Namun dalam UU itu, syarat pemekaran diperketat. Sebuah daerah juga tak bisa langsung menjadi otonomi murni. Dia harus melewati tahap persiapan selama tiga tahun. Dalam tahap persiapan harus dipersiapkan dulu ibu kota, aparatur, tapal batas, perangkat daerah dan ketersediaan lainnya. Jika dalam tiga tahun belum memenuhi itu, maka belum bisa langsung menjadi DOB. “Revisi UU No 32 Tahun 2004 diharapkan akan masuk DPR pada akhir Juni ini. Saat ini kami sedang lakukan finalisasi,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan, Komisi II DPR tak sependapat dengan pemberian sanksi terhadap daerah daerah pemekaran yang dinilai gagal atau buruk dalam menerapkan Otda. Otda merupakan konsensus dan solusi politik nasional, dalam sudah tertuang dalam UU. Sehingga yang harus dilakukan dalam Otda adalah penguatan penguatan agar kualitas daerah meningkat seiring penerapan Otda,” katanya.

Chairuman mengatakan, pemerintah pasti sudah mengetahui persoalan Otda sehingga ada kegagalan atau malah berhasil. “Bukan berarti gagal. Perlu ada terapi bagi daerah yang pertumbuhannya rendah. Daerah yang pertumbuhannya tinggi juga perlu kita evaluasi,” katanya.
Ditanya apakah daerah pemekaran yang gagal digabungkan saja, Chairuman mengatakan, pada intinya Otda itu harus mensejahterakan masyarakat.

Selaras dengan itu, anggota Komisi II DPR dari PKB Abduk Malik Haramain menilai, meskipun ada PP No 78/2007 yang membuka peluang penggabungan kembali daerah pemekaran yang gagal, namun hal itu sangat sulit dilakukan. “Penggabungan daerah pemekaran sangat sulit sekali. Mengapa? Itu berkaitan dengan banyak hal. Sebut saja bagaimana Kepala Daerah, bagaimana tapal batas, bagaimana struktur politik dan sebagainya. Selain itu, UU No 32/2004 memberikan juga peluang pemekaran,” tukasnya. (*/mdc)

JAKARTA—Enam Kabupaten di Papua, masing-masing-masing empat di Provinsi Papua dan 2 di Papua Barat, terancam dihapus (digabungkan). Keenam kabupaten itu yakni, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai serta 2 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Kabupaten Tamrauw dan Kabupaten Maybrat. Keenam kabupaten itu, termasuk dalam kategori 10 daerah terburuk setelah dilakukan Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran April 2011 dengan skor masing-masing-masing-masing-masing, Kabupaten Puncak dengan skors 10,59, Kabupaten Deiyai (9,20), Kabupaten Puncak Jaya (1,98), Kabupaten Paniai (1,18), Kabupaten Tamrauw (8,03) dan Kabupaten Maybrat (8,46).

Sebagaimana dikutip dari Suara Pembaruan Jumat 10 Juni 2011. Pemerintah akan melakukan penggabungan, penghapusan atau penyesuaian terhadap daerah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai gagal. Pemerintah berani melakukannya karena hal itu merupakan perintah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah.
Namun langkah tegas itu belum dapat dilakukan sekarang ini. Sikap itu baru dilakukan setelah diberikan penguatan kapasitas terhadap DOB yang gagal selama tiga tahun. Jadi baru pada tahun 2014, ada DOB yang dipastikan gagal dan digabungkan kembali dengan wilayah induknya, dihapuskan atau disesuaikan lagi.

“Bulan April 2011 lalu, kami telah umumkan evaluasi DOB. Evaluasi itu bersifat ad hoc artinya hanya sekali evaluasi terhadap DOB. Evaluasi terhadap 205 DOB yang terjadi sejak 1999-2009. Tak ada lagi evaluasi tahun depan. Dari evaluasi itu, terhadap daerah yang gagal diberikan penguatan kapasitas selama tiga tahun. Karena nanti setelah itu masih tak ada perubahan maka apa boleh buat harus penggabungan, penghapusan atau penyesuaian,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas berupa pendampingan, pengawasan, pengarahan dan pelatihan terhadap daerah yang gagal. Namun dia tak menyebut DOB mana saja yang masuk dalam penguatan kapasitas. Ia hanya menyuruh agar melihat peringkat pada evaluasi DOB, April lalu.

“Penilaianya berdasarkan empat kriteria yang diumumkan, yakni tingkat kesejahteraan, daya saing, good government, dan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas dilakukan atas empat hal itu. Mana yang kurang dari DOB, itu yang akan diberikan penguatan kapasitas,” ujarnya.
Menurut Djohermansyah, saat ini pemerintah masih mempertahankan moratorium pemekaran. Sikap serupa diharapkan dilakukan DPR. Ia mengaku bahwa saat ini ada banyak usulan pemekaran baru baik lewat DPR maupun pemerintah. Namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk tak memprosesnya.

Usulan itu baru diproses setelah selasai revisi UU No 32 Tahun 2004. Namun dalam UU itu, syarat pemekaran diperketat. Sebuah daerah juga tak bisa langsung menjadi otonomi murni. Dia harus melewati tahap persiapan selama tiga tahun. Dalam tahap persiapan harus dipersiapkan dulu ibu kota, aparatur, tapal batas, perangkat daerah dan ketersediaan lainnya. Jika dalam tiga tahun belum memenuhi itu, maka belum bisa langsung menjadi DOB. “Revisi UU No 32 Tahun 2004 diharapkan akan masuk DPR pada akhir Juni ini. Saat ini kami sedang lakukan finalisasi,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan, Komisi II DPR tak sependapat dengan pemberian sanksi terhadap daerah daerah pemekaran yang dinilai gagal atau buruk dalam menerapkan Otda. Otda merupakan konsensus dan solusi politik nasional, dalam sudah tertuang dalam UU. Sehingga yang harus dilakukan dalam Otda adalah penguatan penguatan agar kualitas daerah meningkat seiring penerapan Otda,” katanya.

Chairuman mengatakan, pemerintah pasti sudah mengetahui persoalan Otda sehingga ada kegagalan atau malah berhasil. “Bukan berarti gagal. Perlu ada terapi bagi daerah yang pertumbuhannya rendah. Daerah yang pertumbuhannya tinggi juga perlu kita evaluasi,” katanya.
Ditanya apakah daerah pemekaran yang gagal digabungkan saja, Chairuman mengatakan, pada intinya Otda itu harus mensejahterakan masyarakat.

Selaras dengan itu, anggota Komisi II DPR dari PKB Abduk Malik Haramain menilai, meskipun ada PP No 78/2007 yang membuka peluang penggabungan kembali daerah pemekaran yang gagal, namun hal itu sangat sulit dilakukan. “Penggabungan daerah pemekaran sangat sulit sekali. Mengapa? Itu berkaitan dengan banyak hal. Sebut saja bagaimana Kepala Daerah, bagaimana tapal batas, bagaimana struktur politik dan sebagainya. Selain itu, UU No 32/2004 memberikan juga peluang pemekaran,” tukasnya. (*/mdc)

Kasus Hilangnya Speedboat Berpenumpang 17 Orang di Mamberamo Raya

JAYAPURA - Misteri hilangnya 17 orang penumpang Speed Boat di Mamberamo Raya, menjadi tuntutan para keluarga korban untuk mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang. Hal itu karena, berbagai informasi yang diterima pihak keluarga korban yang memunculkan berbagai persepsi. Seperti diungkapkan oleh keluarga dari Isack P Muabuai yang menjadi salah satu korban dalam pertemuan tersebut. “Kami dari Keluarga Isack P Muabuay sangat berharap adanya kemauan kuat Pemerintah, baik itu Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur maupuan Presiden dapat mengungkap apa yag sebenarnya terjadi pada saudara kami bersama rekan-rekannya yang dikabarkan hilang saat dalam perjalanan ke Mamberamo Raya dengan speedboat,” ungkap Ny Regina Muabuay (Kakak), Henry Muabuay (Adik) dan Anis Kogoya (Kerabat) saat bertandang ke Redaksi Bintang Papua, Kamis (9/6).

Nuansa adanya konspirasi terkait hilangnya 17 penumpang speedboat yang belakangan ditemukan di wilayah Demta, menguat dari informasi yang diterima pihak keluarga. Hal itu seperti adanya informasi pendropan makanan dengan menggunakan pesawat Helikopter ke lokasi yang diduga tempat hilangnya 17 penumpang speedboat. Yakni antara Kampung Kapeso dan Danau.
“Ada informasi yang kami terima bahwa pendropan makanan yang mungkin atas perintah Penjabat Bupati Mamberamo Raya ke lokasi hilangnya speedboat itu,” ungkapnya.

Namun hal itu, menurutnya baru sebatas asumsi atau dugaan dari pihak keluarga, dari berbagai informasi yang diterimanya. “Karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk mengungkap sejelas-jelasnya,” ungkapnya lagi.

Informasi-informasi yang mengarah pada adanya konspirasi tersebut, dikatakan bahwa juga bisa dilihat dari keadaan keluarga pemilik speedboat yang hilang. “Mereka tampak hidup enak dan tidak ada kesan kehilangan keluarga,” ungkapnya.

Bahkan Ny. Regina Muabuay, berkeyakinan bahwa target utama terkait hilangnya speedboat berpenumpang 17 orang tersebut, yang menjadi sasaran adalah saudaranya Isack P Muabuai yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati saat itu. “Sebenarnya sasaran tembak adik saya Isack Muabuai. Itu jika dilihat dari cerita istrinya malam harinya sebelum dikabarkan hilang. Malam itu istrinya mendapat telepon dua kali dari Herman Taribaba untuk menanyakan kepastian keberangkatan adik saya. Padahal biasanya tidak pernah dilakukan,” jelasnya.

Kepada tim yang akan mengungkap kasus tersebut, ia memberikan sejumlah petunjuk siapa-siapa yang diduga mengetahui apa yang sebenarnya. Nama-nama tersebut adalah Dorinus Dasinapa (salah satu calon Bupati), Herman Taribaba, dan Leonard Imbiri. “Juga dua orang yang sekarang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Biak, bernama John Tanati dan Esau Rumaikewi. Mereka pasti tahu, dia harus ditanya siapa yang merencanakan,” ungkapnya.
Masih menurut Ny. Regina Muabuay, bahwa istri dari Isack P Muabuai, pernah diminta oleh pejabat di Pewmerintahan Mamberamo Raya untuk mengurus surat pensiunnya. “Saya langsung melarangnya. Karena sampai saat ini belum ada keterangan dari dokter yang menyatakan Asack telah meninggal. Sehingga keluarga berhak atas gajinya,” tegasnya.

Pihak keluarga pun, menurutnya sudah putus asa akan ditemukannya saudaranya yang saat dikabarkan hilang juga menjabat sebagai Kabag Umum di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. “Kami berterimakasih masalah ini diungkap kembali Bintang Papua, sehingga memberi harapan baru bagi kami untuk bisa mendapatkan kejelasan nasib saudara kami,” ujarnya. (aj/don)

Kasus Hilangnya Speedboat Berpenumpang 17 Orang di Mamberamo Raya

JAYAPURA - Misteri hilangnya 17 orang penumpang Speed Boat di Mamberamo Raya, menjadi tuntutan para keluarga korban untuk mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang. Hal itu karena, berbagai informasi yang diterima pihak keluarga korban yang memunculkan berbagai persepsi. Seperti diungkapkan oleh keluarga dari Isack P Muabuai yang menjadi salah satu korban dalam pertemuan tersebut. “Kami dari Keluarga Isack P Muabuay sangat berharap adanya kemauan kuat Pemerintah, baik itu Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur maupuan Presiden dapat mengungkap apa yag sebenarnya terjadi pada saudara kami bersama rekan-rekannya yang dikabarkan hilang saat dalam perjalanan ke Mamberamo Raya dengan speedboat,” ungkap Ny Regina Muabuay (Kakak), Henry Muabuay (Adik) dan Anis Kogoya (Kerabat) saat bertandang ke Redaksi Bintang Papua, Kamis (9/6).

Nuansa adanya konspirasi terkait hilangnya 17 penumpang speedboat yang belakangan ditemukan di wilayah Demta, menguat dari informasi yang diterima pihak keluarga. Hal itu seperti adanya informasi pendropan makanan dengan menggunakan pesawat Helikopter ke lokasi yang diduga tempat hilangnya 17 penumpang speedboat. Yakni antara Kampung Kapeso dan Danau.
“Ada informasi yang kami terima bahwa pendropan makanan yang mungkin atas perintah Penjabat Bupati Mamberamo Raya ke lokasi hilangnya speedboat itu,” ungkapnya.

Namun hal itu, menurutnya baru sebatas asumsi atau dugaan dari pihak keluarga, dari berbagai informasi yang diterimanya. “Karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk mengungkap sejelas-jelasnya,” ungkapnya lagi.

Informasi-informasi yang mengarah pada adanya konspirasi tersebut, dikatakan bahwa juga bisa dilihat dari keadaan keluarga pemilik speedboat yang hilang. “Mereka tampak hidup enak dan tidak ada kesan kehilangan keluarga,” ungkapnya.

Bahkan Ny. Regina Muabuay, berkeyakinan bahwa target utama terkait hilangnya speedboat berpenumpang 17 orang tersebut, yang menjadi sasaran adalah saudaranya Isack P Muabuai yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati saat itu. “Sebenarnya sasaran tembak adik saya Isack Muabuai. Itu jika dilihat dari cerita istrinya malam harinya sebelum dikabarkan hilang. Malam itu istrinya mendapat telepon dua kali dari Herman Taribaba untuk menanyakan kepastian keberangkatan adik saya. Padahal biasanya tidak pernah dilakukan,” jelasnya.

Kepada tim yang akan mengungkap kasus tersebut, ia memberikan sejumlah petunjuk siapa-siapa yang diduga mengetahui apa yang sebenarnya. Nama-nama tersebut adalah Dorinus Dasinapa (salah satu calon Bupati), Herman Taribaba, dan Leonard Imbiri. “Juga dua orang yang sekarang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Biak, bernama John Tanati dan Esau Rumaikewi. Mereka pasti tahu, dia harus ditanya siapa yang merencanakan,” ungkapnya.
Masih menurut Ny. Regina Muabuay, bahwa istri dari Isack P Muabuai, pernah diminta oleh pejabat di Pewmerintahan Mamberamo Raya untuk mengurus surat pensiunnya. “Saya langsung melarangnya. Karena sampai saat ini belum ada keterangan dari dokter yang menyatakan Asack telah meninggal. Sehingga keluarga berhak atas gajinya,” tegasnya.

Pihak keluarga pun, menurutnya sudah putus asa akan ditemukannya saudaranya yang saat dikabarkan hilang juga menjabat sebagai Kabag Umum di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. “Kami berterimakasih masalah ini diungkap kembali Bintang Papua, sehingga memberi harapan baru bagi kami untuk bisa mendapatkan kejelasan nasib saudara kami,” ujarnya. (aj/don)

Kasus Hilangnya Speedboat Berpenumpang 17 Orang di Mamberamo Raya

JAYAPURA - Misteri hilangnya 17 orang penumpang Speed Boat di Mamberamo Raya, menjadi tuntutan para keluarga korban untuk mendapat penjelasan dari pihak yang berwenang. Hal itu karena, berbagai informasi yang diterima pihak keluarga korban yang memunculkan berbagai persepsi. Seperti diungkapkan oleh keluarga dari Isack P Muabuai yang menjadi salah satu korban dalam pertemuan tersebut. “Kami dari Keluarga Isack P Muabuay sangat berharap adanya kemauan kuat Pemerintah, baik itu Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur maupuan Presiden dapat mengungkap apa yag sebenarnya terjadi pada saudara kami bersama rekan-rekannya yang dikabarkan hilang saat dalam perjalanan ke Mamberamo Raya dengan speedboat,” ungkap Ny Regina Muabuay (Kakak), Henry Muabuay (Adik) dan Anis Kogoya (Kerabat) saat bertandang ke Redaksi Bintang Papua, Kamis (9/6).

Nuansa adanya konspirasi terkait hilangnya 17 penumpang speedboat yang belakangan ditemukan di wilayah Demta, menguat dari informasi yang diterima pihak keluarga. Hal itu seperti adanya informasi pendropan makanan dengan menggunakan pesawat Helikopter ke lokasi yang diduga tempat hilangnya 17 penumpang speedboat. Yakni antara Kampung Kapeso dan Danau.
“Ada informasi yang kami terima bahwa pendropan makanan yang mungkin atas perintah Penjabat Bupati Mamberamo Raya ke lokasi hilangnya speedboat itu,” ungkapnya.

Namun hal itu, menurutnya baru sebatas asumsi atau dugaan dari pihak keluarga, dari berbagai informasi yang diterimanya. “Karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk mengungkap sejelas-jelasnya,” ungkapnya lagi.

Informasi-informasi yang mengarah pada adanya konspirasi tersebut, dikatakan bahwa juga bisa dilihat dari keadaan keluarga pemilik speedboat yang hilang. “Mereka tampak hidup enak dan tidak ada kesan kehilangan keluarga,” ungkapnya.

Bahkan Ny. Regina Muabuay, berkeyakinan bahwa target utama terkait hilangnya speedboat berpenumpang 17 orang tersebut, yang menjadi sasaran adalah saudaranya Isack P Muabuai yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati saat itu. “Sebenarnya sasaran tembak adik saya Isack Muabuai. Itu jika dilihat dari cerita istrinya malam harinya sebelum dikabarkan hilang. Malam itu istrinya mendapat telepon dua kali dari Herman Taribaba untuk menanyakan kepastian keberangkatan adik saya. Padahal biasanya tidak pernah dilakukan,” jelasnya.

Kepada tim yang akan mengungkap kasus tersebut, ia memberikan sejumlah petunjuk siapa-siapa yang diduga mengetahui apa yang sebenarnya. Nama-nama tersebut adalah Dorinus Dasinapa (salah satu calon Bupati), Herman Taribaba, dan Leonard Imbiri. “Juga dua orang yang sekarang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Biak, bernama John Tanati dan Esau Rumaikewi. Mereka pasti tahu, dia harus ditanya siapa yang merencanakan,” ungkapnya.
Masih menurut Ny. Regina Muabuay, bahwa istri dari Isack P Muabuai, pernah diminta oleh pejabat di Pewmerintahan Mamberamo Raya untuk mengurus surat pensiunnya. “Saya langsung melarangnya. Karena sampai saat ini belum ada keterangan dari dokter yang menyatakan Asack telah meninggal. Sehingga keluarga berhak atas gajinya,” tegasnya.

Pihak keluarga pun, menurutnya sudah putus asa akan ditemukannya saudaranya yang saat dikabarkan hilang juga menjabat sebagai Kabag Umum di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. “Kami berterimakasih masalah ini diungkap kembali Bintang Papua, sehingga memberi harapan baru bagi kami untuk bisa mendapatkan kejelasan nasib saudara kami,” ujarnya. (aj/don)

DECKY IMBIRI Cs DIDUGA PENYANDERA 17 PENUMPANG SPEEDBOAT

Misteri hilangnya 17 penumpang speedboat 3 Maret 2009 yang di duga di sandera, pembunuhan Pdt. Zeth Krioman saat mengantar logistik Pemilukada ke Barapase 8 April 2009, dan peristiwa pendudukan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kapeso selama sebulan, 3 Mei 2009 – 4 Juni 2009 di duga sebagai satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaku serta tujuannya sama. Benarkah ada aroma konspirasi didalamnya, dan bukan murni inisiatif kelompok TPN – OPM ?

Oleh : Walhamri Wahid

Lelaki berperawakan sedang itu duduk menggelosor di lantai, celana loreng dengan baju kaos putih agak kumal membalut tubuhnya yang sedikit berisi, rambutnya rapi dengan potongan pendek, wajahnya terlihat sehat, kejujuran terpancar dari tatapan matanya yang tenang dan polos, kata demi kata meluncur mulus dari mulutnya menjawab semua pertanyaan wartawan tanpa harus berpikir dulu, karena ia mengaku berada dan menjadi bagian dari peristiwa yang tengah ia ungkapkan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto atau gambar, hanya ada rekaman suara, itulah komitmen awal yang dibangun antara Bintang Papua dengan Sang Informan, setelah yakin ada jaminan untuk hal itu barulah akhirnya ia mau bercerita mengungkapkan apa saja yang ia ketahui.

“sekitar akhir February 2009 saya berada di Kasonaweja, pada suatu malam saat duduk nongkrong bersama teman – teman di suatu tempat, Decky Imbiri datang dan menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Serui bersama 6 (enam) rekan lainnya”, kata informan Bintang Papua memulai ceritanya siang itu, Kamis, 5 Mei 2011 di sebuah rumah di kawasan Waena Kota Jayapura.

Menurutnya Decky Imbiri menjabat sebagai Ka. Staff Ops TPN-OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta, ia sendiri dalam kelompok TPN – OPM membawahi 9 (sembilan) anak buah dengan jabatan sebagai Komandan Regu.

“dimana Sekwan (Eduard Sasarawani-Red)”, tanya Decky Imbiri ketika itu yang dijawab tidak tahu oleh informan ini, lalu kemudian Decky Imbiri kembali bertanya, “dimana Pak Kabag Umum (Ishak Petrus Muabuay-Red) sebelum informan Bintang Papua ini menjawab, salah seorang rekannya menyela, “Ada di Serui”.

Sampai di situ, Decky Imbiri mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak informan dan beberapa rekannya yang ada di situ untuk ke Kampung Namunaweja esok hari sementara Decky Imbiri bersama 6 orang yang bersamanya dari Serui malam itu juga berangkat ke Namunaweja setelah mendapat bantuan bensin 1 drum dari pemuda Kasonaweja malam itu.

Keesokan harinya ia bersama sekitar 50 orang pemuda bergerak ke Kampung Namunaweja dan melakukan pertemuan dengan Decky Imbiri pada sebuah gereja, di dalam pertemuan itulah baru diketahui bahwa 6 orang yang bersama Decky Imbiri adalah 3 (tiga) orang utusan dari Fernando Warobay dan 3 (tiga) orang utusan dari Erick Manitori.

“dalam pertemuan itu Decky menyampaikan kami akan membuat kegiatan yang terfokus di Kapeso, dan saya ingat itu hari Kamis, keesokan harinya Jumat rombongan Decky Imbiri bertolak ke Kapeso, dan setelah bermalam semalam di Kapeso, hari Minggu rombongan Decky Imbiri melanjutkan perjalanan ke Teba – Warembori dan kembali bermalam, Selasa 3 Maret 2009 Decky Imbiri dan 6 orang yang bersamanya bergerak menuju Serui”, kata informan tersebut dengan mimik serius. Dan pada hari dan tanggal yang sama pula 17 penumpang speedboat yang di tumpangi Ishaak Petrus Muabuay di khabarkan hilang hingga kini.

Masih menurut informan Bintang Papua, bahwa setelah melakukan penyanderaan terhadap 17 penumpang speedboat rombongan Ishak Petrus Muabuay, Decky Imbiri dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan yang dibawa dari Nabire langsung kembali lagi ke Serui dan selanjutnya menuju ke Jayapura untuk bertemu dengan Panglima Besar TPN – OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta (Richard Hans Yoweni) dengan sebelumnya menghanyutkan speedboat tersebut di daerah sekitar Demta dan Depapre Kabupaten Jayapura, yang kemungkinan speedboat inilah yang ditemukan dan dianggap sebagai speedboat yang di tumpangi 17 penumpang rombongan Ishak Petrus Muabuay.

Sedangkan para sandera, masih menurut informan, sepeninggal Decky ke Jayapura para sandera di tangani langsung dan di bawa oleh 6 orang yang bersama – sama Decky Imbiri yang dikenali sebagai utusan dari Fernando Warobay dan Erick Manitori itu.

“info yang saya dengar Panglima Besar TPN – OPM Richard Hans Yoweni tidak menyetujui rencana yang di rancang oleh Decki Imbiri sehingga ia kembali ke Serui dengan kapal putih kemudian di jemput dengan perahu motor tempel kepala hitam langsung menuju ke Kapeso”, ujarnya.

Sementara itu di hari yang sama juga, terjadi pendropan personel pemuda yang di rekrut dari kampung Trimuris, Trimuris II, Baudi, Kasonaweja, Murumere, Marinapalen, Mataweja, Kosata, Biarameso, Bagusa, warembori dan manaunaweja, yang dijemput dan di drop oleh salah seorang personel berinisial SK yang semuanya di kumpulkan di Kampung Soaseso.

“pendropan dari daerah Yapen Waropen dilakukan oleh Fernando Worabay sampai ke Tanjung Durfile dan dari sana ke Kapeso oleh SK”, katanya menambahkan bahwa ia berada bersama – sama dengan rombongan yang di drop ke Kapeso itu.

Informan Bintang Papua tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pendudukan Lapangan Terbang Kapeso serta pengibaran bintang kejora selama sebulan itu tidak di setujui oleh Richard Hans Yoweni, karena ia menuturkan bahwa sesampainya di Kapeso, ada 9 orang yang di utus oleh Decky Imbiri untuk menjemput dua petinggi TPN – OPM yakni Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori di Kampung Subu, namun selama seminggu 9 orang tersebut menanti kedatangan kedua petinggi TPN – OPM tersebut tidak muncul – muncul akhirnya seorang utusan Decki Imbiri mendatangi mereka dan di suruh kembali ke Kapeso.

Sesampainya 9 orang ini di Kapeso kebetulan ada pesawat terbang yang datang, dan kembali Decky Imbiri mengirim utusan 2 orang ke Jayapura untuk menemui dua petinggi TPN – OPM, setelah menunggu 1 minggu, kedua utusan tersebut kembali dan mengabarkan bahwa kedua petinggi tersebut tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu juga Decky Imbiri langsung mengambil alih pimpinan di Kapeso bersama Erik Manatori dan Cosmos Makabori, dan tepatnya Minggu, 3 Mei 2009 pukul 06.00 WIT berkibarlah “bintang kejora” di Lapter Kapeso dan di mulailah drama pendudukan Lapter Kapeso selama sebulan lebih.

Keterlibatan Decki Imbiri sebagai “dalang” pendudukan Lapter Kapeso 3 Mei 2009 lalu itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjenpol FX Bagus Ekodanto dan Juru Bicara Polri Irjenpol Abubakar Nataprawira ketika itu, dimana keduanya menegaskan bahwa Decki Imbiri adalah eks anggota TNI dari Batalyon 751 BS Sentani yang telah desersi berpangkat Prajurit Satu (Pratu), namun ketika itu kedua petinggi Polri tersebut tidak menyimpulkan keterkaitan antara kasus Lapter Kapeso dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya termasuk dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat Ishaak Petrus Muabuay apalagi kasus pembunuhan Pdt. Zeth Krioman.

Namun pengakuan salah seorang keluarga korban yang bertandang ke Redaksi Bintang Papua di Kotaraja Selasa (7/6) setelah membaca pemberitaan koran ini, bahwasanya pasca penyergapan oleh Brimob dan Tim Densus 88 di Kapeso, Polda Papua memanggil beberapa keluarga korban untuk mengenali beberapa temuan barang – barang pribadi yang di duga milik korban penyanderaan, diantaranya ada celana dalam, BH dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Lapter Kapeso, dan saat itu beberapa keluarga korban mengenali bahwa itu adalah barang – barang pribadi korban.

Penuturan informan Bintang Papua dan temuan Polda Papua atas sejumlah barang – barang pribadi di area sekitar Lapter Kapeso memperkuat pengakuan Niko Aronggear seperti yang tertuang dalam laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri yang telah di muat dalam tulisan ini edisi pertama.

Dimana Niko Aronggear menjelaskan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok Decki Imbiri melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok Decki Imbiri di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo.

Sanggahan keterlibatan kelompok TPN – OPM dalam kasus dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat seperti yang di kemukakan oleh beberapa pihak salah satunya Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib bisa jadi benar, karena ada upaya “dalang” dari keseluruhan peristiwa ini, Decki Imbiri untuk “mengajak” kedua petinggi TPN-OPM masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang entah atas inisiatif sendiri atau pesanan kelompok lain, tapi nampaknya semua rancangan Decki Imbiri tidak di setujui oleh kedua petinggi TPN – OPM Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori.

“saya tahu bagaimana Panglima Yoweni punya perjuangan, dia tidak akan pernah mau menodai dengan tindakan – tindakan seperti itu, main uang, sandera, dan sebagainya, karena saya tahu pasti itu bukan rancangannya, dan TPN – OPM tidak terlibat jauh ke dalam peristiwa itu, namun bisa jadi inisiatif Decki Imbiri Cs sendiri atau ada kepentingan lain yang menggerakkannya, ini yang harus di ungkap oleh polisi, supaya tidak asal main tuduh dan mengkambing hitamkan TPN-OPM terus”, komentar salah seorang informan Bintang Papua yang mengaku dekat dan mengenal sosok Richard Hans Yoweni maupun Alex Makabori dengan baik.

Terkait dua tahun lamanya para sandera masih bertahan di dalam hutan atau dimanapun berada, bukanlah hal yang mustahil, mengingat pengakuan beberapa keluarga korban bahwa dalam speedboat tersebut terdapat miliaran uang, belum lagi informasi yang berhasil di peroleh TPF Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri bahwa ada kegiatan supply bahan makanan (BAMA) maupun obat – obatan dari Serui ke tempat yang belum terlacak, bisa menjadi dasar mengapa sandera maupun pelaku masih bertahan.

Dan bila dikaitkan dengan sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan surat dengan nomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation yang kedua surat tersebut isinya terkait hasil Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, kuat dugaan serangkaian peristiwa yang terjadi di Mamberamo Raya sarat konspirasi serta rekayasa dan bukan murni “kerjaan” kelompok TPN-OPM. Tugas polisi dan pemerintah untuk mengungkap itu semua. (Selesai)

DECKY IMBIRI Cs DIDUGA PENYANDERA 17 PENUMPANG SPEEDBOAT

Misteri hilangnya 17 penumpang speedboat 3 Maret 2009 yang di duga di sandera, pembunuhan Pdt. Zeth Krioman saat mengantar logistik Pemilukada ke Barapase 8 April 2009, dan peristiwa pendudukan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Terbang Kapeso selama sebulan, 3 Mei 2009 – 4 Juni 2009 di duga sebagai satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dimana pelaku serta tujuannya sama. Benarkah ada aroma konspirasi didalamnya, dan bukan murni inisiatif kelompok TPN – OPM ?

Oleh : Walhamri Wahid

Lelaki berperawakan sedang itu duduk menggelosor di lantai, celana loreng dengan baju kaos putih agak kumal membalut tubuhnya yang sedikit berisi, rambutnya rapi dengan potongan pendek, wajahnya terlihat sehat, kejujuran terpancar dari tatapan matanya yang tenang dan polos, kata demi kata meluncur mulus dari mulutnya menjawab semua pertanyaan wartawan tanpa harus berpikir dulu, karena ia mengaku berada dan menjadi bagian dari peristiwa yang tengah ia ungkapkan itu. Tidak ada nama, tidak ada foto atau gambar, hanya ada rekaman suara, itulah komitmen awal yang dibangun antara Bintang Papua dengan Sang Informan, setelah yakin ada jaminan untuk hal itu barulah akhirnya ia mau bercerita mengungkapkan apa saja yang ia ketahui.

“sekitar akhir February 2009 saya berada di Kasonaweja, pada suatu malam saat duduk nongkrong bersama teman – teman di suatu tempat, Decky Imbiri datang dan menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia baru saja datang dari Serui bersama 6 (enam) rekan lainnya”, kata informan Bintang Papua memulai ceritanya siang itu, Kamis, 5 Mei 2011 di sebuah rumah di kawasan Waena Kota Jayapura.

Menurutnya Decky Imbiri menjabat sebagai Ka. Staff Ops TPN-OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta, ia sendiri dalam kelompok TPN – OPM membawahi 9 (sembilan) anak buah dengan jabatan sebagai Komandan Regu.

“dimana Sekwan (Eduard Sasarawani-Red)”, tanya Decky Imbiri ketika itu yang dijawab tidak tahu oleh informan ini, lalu kemudian Decky Imbiri kembali bertanya, “dimana Pak Kabag Umum (Ishak Petrus Muabuay-Red) sebelum informan Bintang Papua ini menjawab, salah seorang rekannya menyela, “Ada di Serui”.

Sampai di situ, Decky Imbiri mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak informan dan beberapa rekannya yang ada di situ untuk ke Kampung Namunaweja esok hari sementara Decky Imbiri bersama 6 orang yang bersamanya dari Serui malam itu juga berangkat ke Namunaweja setelah mendapat bantuan bensin 1 drum dari pemuda Kasonaweja malam itu.

Keesokan harinya ia bersama sekitar 50 orang pemuda bergerak ke Kampung Namunaweja dan melakukan pertemuan dengan Decky Imbiri pada sebuah gereja, di dalam pertemuan itulah baru diketahui bahwa 6 orang yang bersama Decky Imbiri adalah 3 (tiga) orang utusan dari Fernando Warobay dan 3 (tiga) orang utusan dari Erick Manitori.

“dalam pertemuan itu Decky menyampaikan kami akan membuat kegiatan yang terfokus di Kapeso, dan saya ingat itu hari Kamis, keesokan harinya Jumat rombongan Decky Imbiri bertolak ke Kapeso, dan setelah bermalam semalam di Kapeso, hari Minggu rombongan Decky Imbiri melanjutkan perjalanan ke Teba – Warembori dan kembali bermalam, Selasa 3 Maret 2009 Decky Imbiri dan 6 orang yang bersamanya bergerak menuju Serui”, kata informan tersebut dengan mimik serius. Dan pada hari dan tanggal yang sama pula 17 penumpang speedboat yang di tumpangi Ishaak Petrus Muabuay di khabarkan hilang hingga kini.

Masih menurut informan Bintang Papua, bahwa setelah melakukan penyanderaan terhadap 17 penumpang speedboat rombongan Ishak Petrus Muabuay, Decky Imbiri dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan yang dibawa dari Nabire langsung kembali lagi ke Serui dan selanjutnya menuju ke Jayapura untuk bertemu dengan Panglima Besar TPN – OPM Kodam Jaya Wilayah Mamta (Richard Hans Yoweni) dengan sebelumnya menghanyutkan speedboat tersebut di daerah sekitar Demta dan Depapre Kabupaten Jayapura, yang kemungkinan speedboat inilah yang ditemukan dan dianggap sebagai speedboat yang di tumpangi 17 penumpang rombongan Ishak Petrus Muabuay.

Sedangkan para sandera, masih menurut informan, sepeninggal Decky ke Jayapura para sandera di tangani langsung dan di bawa oleh 6 orang yang bersama – sama Decky Imbiri yang dikenali sebagai utusan dari Fernando Warobay dan Erick Manitori itu.

“info yang saya dengar Panglima Besar TPN – OPM Richard Hans Yoweni tidak menyetujui rencana yang di rancang oleh Decki Imbiri sehingga ia kembali ke Serui dengan kapal putih kemudian di jemput dengan perahu motor tempel kepala hitam langsung menuju ke Kapeso”, ujarnya.

Sementara itu di hari yang sama juga, terjadi pendropan personel pemuda yang di rekrut dari kampung Trimuris, Trimuris II, Baudi, Kasonaweja, Murumere, Marinapalen, Mataweja, Kosata, Biarameso, Bagusa, warembori dan manaunaweja, yang dijemput dan di drop oleh salah seorang personel berinisial SK yang semuanya di kumpulkan di Kampung Soaseso.

“pendropan dari daerah Yapen Waropen dilakukan oleh Fernando Worabay sampai ke Tanjung Durfile dan dari sana ke Kapeso oleh SK”, katanya menambahkan bahwa ia berada bersama – sama dengan rombongan yang di drop ke Kapeso itu.

Informan Bintang Papua tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan pendudukan Lapangan Terbang Kapeso serta pengibaran bintang kejora selama sebulan itu tidak di setujui oleh Richard Hans Yoweni, karena ia menuturkan bahwa sesampainya di Kapeso, ada 9 orang yang di utus oleh Decky Imbiri untuk menjemput dua petinggi TPN – OPM yakni Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori di Kampung Subu, namun selama seminggu 9 orang tersebut menanti kedatangan kedua petinggi TPN – OPM tersebut tidak muncul – muncul akhirnya seorang utusan Decki Imbiri mendatangi mereka dan di suruh kembali ke Kapeso.

Sesampainya 9 orang ini di Kapeso kebetulan ada pesawat terbang yang datang, dan kembali Decky Imbiri mengirim utusan 2 orang ke Jayapura untuk menemui dua petinggi TPN – OPM, setelah menunggu 1 minggu, kedua utusan tersebut kembali dan mengabarkan bahwa kedua petinggi tersebut tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu juga Decky Imbiri langsung mengambil alih pimpinan di Kapeso bersama Erik Manatori dan Cosmos Makabori, dan tepatnya Minggu, 3 Mei 2009 pukul 06.00 WIT berkibarlah “bintang kejora” di Lapter Kapeso dan di mulailah drama pendudukan Lapter Kapeso selama sebulan lebih.

Keterlibatan Decki Imbiri sebagai “dalang” pendudukan Lapter Kapeso 3 Mei 2009 lalu itu dibenarkan oleh Kapolda Papua Irjenpol FX Bagus Ekodanto dan Juru Bicara Polri Irjenpol Abubakar Nataprawira ketika itu, dimana keduanya menegaskan bahwa Decki Imbiri adalah eks anggota TNI dari Batalyon 751 BS Sentani yang telah desersi berpangkat Prajurit Satu (Pratu), namun ketika itu kedua petinggi Polri tersebut tidak menyimpulkan keterkaitan antara kasus Lapter Kapeso dengan beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya termasuk dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat Ishaak Petrus Muabuay apalagi kasus pembunuhan Pdt. Zeth Krioman.

Namun pengakuan salah seorang keluarga korban yang bertandang ke Redaksi Bintang Papua di Kotaraja Selasa (7/6) setelah membaca pemberitaan koran ini, bahwasanya pasca penyergapan oleh Brimob dan Tim Densus 88 di Kapeso, Polda Papua memanggil beberapa keluarga korban untuk mengenali beberapa temuan barang – barang pribadi yang di duga milik korban penyanderaan, diantaranya ada celana dalam, BH dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Lapter Kapeso, dan saat itu beberapa keluarga korban mengenali bahwa itu adalah barang – barang pribadi korban.

Penuturan informan Bintang Papua dan temuan Polda Papua atas sejumlah barang – barang pribadi di area sekitar Lapter Kapeso memperkuat pengakuan Niko Aronggear seperti yang tertuang dalam laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri yang telah di muat dalam tulisan ini edisi pertama.

Dimana Niko Aronggear menjelaskan bahwa saat terjadi peristiwa Kapeso Berdarah dimana kelompok Decki Imbiri melakukan penyanderaan Bandara Kapeso dan pengibaran Bintang Kejora selama hampir sebulan lebih, saat terjadi penyerbuan oleh pasukan Brimob, dirinya berada di bawah tiang bendera bersama seorang pendeta berinisial DM, yang mana menurut pengakuannya saat penyerbuan pasukan Brimob itu para sandera ada bersama kelompok Decki Imbiri di wilayah Kapeso, setelah ada penyerbuan maka para sandera dengan tangan terikat di belakang di bawa keluar dari Kapeso dengan berpindah – pindah tempat sampai berada di Markas TPN PB – OPM Wilayah Yapen Waropen – Mamberamo.

Sanggahan keterlibatan kelompok TPN – OPM dalam kasus dugaan penyanderaan 17 penumpang speedboat seperti yang di kemukakan oleh beberapa pihak salah satunya Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib bisa jadi benar, karena ada upaya “dalang” dari keseluruhan peristiwa ini, Decki Imbiri untuk “mengajak” kedua petinggi TPN-OPM masuk ke dalam skenario yang sudah ia rancang entah atas inisiatif sendiri atau pesanan kelompok lain, tapi nampaknya semua rancangan Decki Imbiri tidak di setujui oleh kedua petinggi TPN – OPM Richard Hans Yoweni dan Alex Makabori.

“saya tahu bagaimana Panglima Yoweni punya perjuangan, dia tidak akan pernah mau menodai dengan tindakan – tindakan seperti itu, main uang, sandera, dan sebagainya, karena saya tahu pasti itu bukan rancangannya, dan TPN – OPM tidak terlibat jauh ke dalam peristiwa itu, namun bisa jadi inisiatif Decki Imbiri Cs sendiri atau ada kepentingan lain yang menggerakkannya, ini yang harus di ungkap oleh polisi, supaya tidak asal main tuduh dan mengkambing hitamkan TPN-OPM terus”, komentar salah seorang informan Bintang Papua yang mengaku dekat dan mengenal sosok Richard Hans Yoweni maupun Alex Makabori dengan baik.

Terkait dua tahun lamanya para sandera masih bertahan di dalam hutan atau dimanapun berada, bukanlah hal yang mustahil, mengingat pengakuan beberapa keluarga korban bahwa dalam speedboat tersebut terdapat miliaran uang, belum lagi informasi yang berhasil di peroleh TPF Dirwasnas Kesbangpol Kemendagri bahwa ada kegiatan supply bahan makanan (BAMA) maupun obat – obatan dari Serui ke tempat yang belum terlacak, bisa menjadi dasar mengapa sandera maupun pelaku masih bertahan.

Dan bila dikaitkan dengan sepucuk surat bertanggal 18 Januari 2011 yang di kirimkan oleh Leonard Sayori yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan surat dengan nomor : 01/VIII-F/MIL/SM/pang-Dgv.II.PNP/2010 tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan langsung ke Presiden RI di Jakarta dari Thadius Jhoni Kimema Jopari Magaiyogi yang mengklaim dirinya sebagai Panglima TPN PB Devisi II Makodam Pemka IV Paniai merangkap Anggota Dewan Revolusioner Papua Barat Melanesia Nation yang kedua surat tersebut isinya terkait hasil Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, kuat dugaan serangkaian peristiwa yang terjadi di Mamberamo Raya sarat konspirasi serta rekayasa dan bukan murni “kerjaan” kelompok TPN-OPM. Tugas polisi dan pemerintah untuk mengungkap itu semua. (Selesai)

BIAK-Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia ospakrik, SE menilai implementasi sejumlah Peraturan aerah (Perda) belum maksimal sehingga terkesan Perda ersebut mubazir. “Ada sejumlah SKPD kurang tegas dalam menerapkan Perda, khususnya yang terkait dengan Perda penarikan retribusi dan pajak daerah, termasuk Perda penataan wilayah Kabupaten Biak Numfor,”katanya kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Akibat kurang konsistennya penerapan Perda di lapangan, lanjutnya, maka sering kali Perda itu dalam perjalanan kadang diusulkan lagi untuk direvisi atau dievaluasi. Padahal persoalannya adalah penerapannya yang kurag maksimal.

Terkait dengan itu, dirinya meminta kepada setiap SKPD yang ada supaya mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik guna mendongkrak PAD. “Harus ada keseriusan dari intansi terkait untuk mengimplementasikan setiap Perda yang ada, jika hanya mubazir saja maka sebaiknya dicabut saja,”tandasnya. Dia juga menyinggung terhadap 20 Perda yang baru disahkan itu supaya implementasinya di lapangan benar-benar maksimal. “Intansi terkait harus memberikan perhatian terhadap 20 Perda yang telah disahkan ini, tidak ada alasan implementasinya kurang optimal, apalagi yang terkait dengan penarikan retribusi dan pajak daerah,” pungkasnya.(ito/tho)

BIAK-Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia ospakrik, SE menilai implementasi sejumlah Peraturan aerah (Perda) belum maksimal sehingga terkesan Perda ersebut mubazir. “Ada sejumlah SKPD kurang tegas dalam menerapkan Perda, khususnya yang terkait dengan Perda penarikan retribusi dan pajak daerah, termasuk Perda penataan wilayah Kabupaten Biak Numfor,”katanya kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Akibat kurang konsistennya penerapan Perda di lapangan, lanjutnya, maka sering kali Perda itu dalam perjalanan kadang diusulkan lagi untuk direvisi atau dievaluasi. Padahal persoalannya adalah penerapannya yang kurag maksimal.

Terkait dengan itu, dirinya meminta kepada setiap SKPD yang ada supaya mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik guna mendongkrak PAD. “Harus ada keseriusan dari intansi terkait untuk mengimplementasikan setiap Perda yang ada, jika hanya mubazir saja maka sebaiknya dicabut saja,”tandasnya. Dia juga menyinggung terhadap 20 Perda yang baru disahkan itu supaya implementasinya di lapangan benar-benar maksimal. “Intansi terkait harus memberikan perhatian terhadap 20 Perda yang telah disahkan ini, tidak ada alasan implementasinya kurang optimal, apalagi yang terkait dengan penarikan retribusi dan pajak daerah,” pungkasnya.(ito/tho)

Dijelaskan, aksi demo damai tersebut direncanakan  diikuti massa pergerakan perjuangan Papua Barat yang datang dari Manokwari, Sorong, Biak, Merauke, Sarmi, Keerom dan lain lain.
Menurut dia, aksi demo damai tersebut dengan Titik Kumpul di Sentani di  Makam Theys, Titik Kumpul Abepura di Depan Kantor Pos Abe serta Titik Kumpul Jayapura di Taman Imbi mulai pukul 08.00 WIT.  

Ditanya apakah pihaknya telah  mengantongi  izin resmi dari aparat kepolisian terkait aksi demo damai, dia menandaskan, pihaknya telah mendapatkanizin resmi dari Kepolisian setempat kerena aksi demo ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi  Bangsa Papua Barat kepada pemerintah RI melalui DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua. 

Dia menandaskan, tanggal 1 Mei 1963 adalah Aneksasi Banga Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah awal pembunuhan embrio berbangsa dan  bernegara bagi rakyat Papua Barat.

Akibatnya, ujar dia,  nasib masa depan rakyat Papua Barat benar benar terancam  kepunahan (genocide) dari atas Tanah Warisan Leluhurnya. Yang ada dan dinikmati oleh rakyat Papua adalah dibunuh, dibantai, digusur, diperkosa hak dan martabat, diskriminasi, marginalisasi dan cucuran darah dan air mata oleh kejahatan keamanan negara RI. Sadar tak dasar martabat dan harga diri kita diinjak injak.

Semua demi kepentingan negara negara kapitalisme yang lebih mengutamakan emas,k kayu, munyak dan seluruh kekayaan alam yang ada diatas Tanah Papua dan manusia Papua (Ras Melanesia) yang  Allah ciptakan segambar dan serupa Allah. Supaya setiap manusia dapat hidup saling menghargai hakl setiap suku bangsa.

“Maka mari datang bergabung kita tunjukan harga diri kita  sebagai anak negeri Bangsa Papua Barat. Nasib negeri ini ada padamu kini untuk menentukan ribuan nasib anak cucu kedepan,” ujarnya. (mdc/don)

Minggu, 01 Mei 2011 16:32

history, papua, neo-colonialism

Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien saat mengangkat bendera sebagai dimulainya lomba Lari MarahtonARSO – Salah satu kegiatan menyambut hari kembalinya Irian Jaya Barat Ke Pangkuan Negara Kesatuan Republin Indonesia (NKRI) 1 Mei  2011, di Kabupaten Keerom diselenggarakan lomba lari 10 kilometer.

Lomba tersebut diikuti mulai dari berbagai kalangan, seperti  TNI, Polri dan Masyarakat. Dari pantuan Bintang Papua, terlihat ada juga dari kalangan anak-anak yang juga ikut berbartisipasi dalam lomba lari tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.

Lomba  lari 10 K  yang mengambil Star di kilometer 9, Arso 1 dan finish di Halaman Kantor Bupati Keerom, dibuka oleh Sekda Keerom,Drs.Yerry F.Dien, yang dalam sambutannya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan untuk membagun Kabupaten Keerom.

“Diharapakan kepada masyarakat agar dapat saling bersatu padu demi tercapainya Kabupaten Keerom yang sejahterah,” harapnya. (rhy/aj)

Minggu, 01 Mei 2011 17:18

history, papua

SENTANI [PAPOS]-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Irian Barat yang saat ini diganti nama menjadi Papua resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi [NKRI] atau menjadi bagian NKRI, sehingga sejarah itu, terus dikenang dan diperingati setiap tahun oleh masyarakat Papua.

Meskipun sejarah itu, dikenang setiap tahun, namun sebagaian masyarakat Papua tidak mengakui sejarah tersebut, bagi mereka sejarah tersebut di rekayasa. Seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd kepada wartawan di Sentani beberapa hari lalu.

Menurut Forkorus Yaboisembut, sejarah tersebut harus diklarifikasi, sebab dinilai cacat hukum. “Bagi kami anak bangsa Papua, masuknya Papua ke NKRI bukan berintegrasi tetapi dianeksasi atau kata lain penggabungan politik secara paksa, oleh Bangsa Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu, jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI, maka masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI,“ujar Forkorus Yaboisembut.

Dikatakan, bagi orang Papua yang tau betul sejarah tanggal 1 Mei itu, bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi Aneksasi bangsa Papua ke NKRI oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1963.

Forkorus mengatakan bagi bangsa Papua tanggal 1 Mei dirayakan sebagai hari aneksasi bangsa Papua ke Indonesia, sehingga mungkin tidak dirayakan seremonial tetapi bangsa Papua mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya kedepan agar kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.

Untuk itu, DAP tetap memberingati hari tersebut dengan persi DAP, sehingga dihimbau kepada semua Bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua.

Ketika disinggung tentang perjuangan DAP dalam memperjuangan hak-hak Poitik bangsa Papua. Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau [NPWP] dan Internationa Parlemen West Papua [IPWP], direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan itu di luar Negeri guna kemajuan Papua.[eka]

Saturday, 30 April 2011 00:00

history, papua, annexation, neo-colonialism

JAYAPURA [PAPOS}- Sejumlah anggota MRP terpilih periode 2011-2016 asal Pegunungan mendesak Gubernur Papua dan Kemementerian dalam negri [Kemdari] melantik segera anggota MRP terpilih. Lucunya meskipun anggota MRP terpilih sudah disiapkan pemerintah lengkap pakaian pelantikan, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan mereka dilantik. Bahkan anggota MRP terpilih hampir 3 bulan ini terlantar di Jayapura. Ironisnya untuk menunggu pelantikan, anggota MRP yangbaru terpilih ada yang tinggal di rumah kots, dirumah keluarga dan tinggal di asrama.

Demikian disampaikan Constan Oktemka perwakilan adat dari Pegunungan Bintang didampingi Wasilani Amandus Mabel, Nahemia Yebikon dari perempuan, Timotius Murib dari adat kepada Papua Pos di Jayapura, Senin [28/3].’’Kami anggota MRP dari adat dan perempuan mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk melantik anggota MRP periode 2011-2016. Oleh karena sampai sekarang belum ada kepastian kapan anggota MRP terpilih dilantik. Terus terang kami juga rasa kebingungan dan tidak tahu mau berbuat apa menunggu pelantikan ini dilaksanakan karena kami sudah hampir 3 minggu di Jayapura,’’ kata Constan yang diamini Timotius Murib.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pejabat yang berwenang supaya menjelaskan kepada public, khususnya kepada masyarakat Papua. Kenapa pelantikan anggota MRP yang baru terpilih sampai sekarang belum ada kepastian. ‘’Kami juga belum tahu alasan sebenarnya dari pemerintah mengapa anggota MRP yang baru terpilih belum dilantik. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menjelaskan kepada public karena kami adalah bagian dari masyarakat. Kami yang baru terpilih diutus oleh rakyat untuk mewakili mereka duduk di MRP,’’ katanya.

Olehnya, Gubernur Papua dan Papua Barat harus bertanggungjawab, terutama sekretariat MRP harus bertanggungjawab karena mereka juga adalah staf Gubernur yang ditempatkan di MRP untuk membantu kinerja pemerintah dilingkungan MRP. Jika memang ada persoalan yang menyangkut 10 anggota MRP. Itu dikesampingkan saja dulu. Sekarang bagaimana ke 75 anggota MRP yang baru dilantik dulu sehingga tidak mengalami kepakuman. ‘’Buat apa pakaian pelantikan diserahkan kepada kami, jika toh pelantikan saja belum ada kepastian kapan dilakukan,’’ ujar Amandus Mabel seraya menambahkan bahwa ia tidak setuju bila pelantikan MRP dikaitkan dengan usia, sebab tidak ada aturan verifikasi di pusat.

Verifikasi dilakukan oleh daerah, bukan pusat. Apalagi Gubernur sendiri sudah menyetuji semua anggota MRP. ‘’Oleh karena itu, kami minta semua anggota MRP harus dilantik, tanpa kecuali. Sebab anggota MRP yang barui telah komitmen untuk melakukan perubahan ditubuh anggota MRP. Jangan ragu dengan kemampuan kami, sebab kami juga anak-anak Papua yang telah siap melakukan perubahan dan akan lebih berpihak kepada masyarakat asli Papua,’’ tandasnya.

Ketika disinggung kira –kira siapa pigur ketua MRP lima tahun ke depan. Menurut Timotius Murib, pihaknya tidak berbicara pigur ketua MRP, tetapi pihaknya ingin pelantikan anggota MRP dilakukan secepatnya. Namun demikian Timotius menyadari bahwa untuk mencari figure ketua MRP tidak gampang, ada proses atau tahapan yang dilakukan. Seseorang figure ketua harus mampu merangkul anggota MRP, bukan membuat jarak dengan anggota MRP. ‘’Sebab dari informasi yang kami dengar dari anggota MRP periode sebelumnya, unsure pimpinan MRP sulit ditemui oleh anggota MRP diruang kerjanya. Untuk bertemu dari anggota MRP saja sudah, apalagi bertemu dengan masyarakat,’’ katanya geleng kepala.

Ketua MRP kedepan menurut dia adalah figure yang dapat mengerti tentang orang asli Papua, bukan ketua yang hanya mementingkan pribadi. Khan aneh unsure pimpinan MRP sebelumnya malah mendukung menolak otsus. Padahal MRP ada karena Otsus. Demikian juga gaji yang mereka terima setiap bulan adalah uang Otsus. ‘’Jadi kita minta siapapun nanti yang menjadi ketua MRP harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Yang paling penting lagi ketua MRP harus mengerti adat Papua,’’ katanya.

Hal senada pula dikemukakan dari perwakilan perempuan kabupaten Yalimo, Nehemia Yebikon. Nehemia meminta pelantikan anggota MRP dipercepat, bahkan ia meminta agar anggota yang MRP terpilih dipasilitasi oleh pemerintah selama berada di Jayapura. Lantaran anggota MRP yang datang dari berbagai daerah sudah tiga bulan di Jayapura hidup mengemis dan menumpang-numpang di rumah keluarga.’’Mungkin bukan hanya saya yang hidup mengemis, teman-teman yang lain juga nasibnya sama. Ada yang tinggal di rumah kost, diasrama mahasiswa untuk tinggal sementara menunggu pelantikan MRP. Kami juga belum tahu kapan kami dilantik. Bila sampai pelantikan ditunda-tunda, maka biaya hidup kami tentu akan semakin besar. Oleh karena itu kami minta pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi yang kami alami,’’ tukasnya. [bela]

Written by Bela/Papos  
Tuesday, 29 March 2011 00:00
http://papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5463:kemdagri-didesak-lantik-anggota-mrp&catid=1:berita-utama