Ditulis oleh Lamadi de Lamato
SATU persatu, nama-nama kandidat gubernur provinsi Papua mulai menampakan “batang hidungnya”. Muka-muka calon orang nomor wahid Papua ke depan, ada yang muka baru dan juga ada pemain lama. Yang termasuk baru, seperti, (1). Klemen Tinal (bupati kabupaten Mimika (2), Habel Melkias Suwae (bupati kabupaten Jayapura- juga ketua partai Golkar DPD Provinsi Papua), (3), Johanis Karubaba (kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua), (4), Manase Robert Kambu (mantan walikota Jayapura).
Khusus nama nomor (3) dan (4),tampak mereka masih malu-malu. Hal itu terlihat dari baliho mereka yang beberapa kali sempat juga muncul di jalan-jalan utama tapi dengan cepat hilang. Yang paling kontras, balihonya Johanis Karubaba yang tidak awet. Baru dipasang, seharinya sudah dirusak. Sementara, muka lama dengan kekuatan baru hanya Lukas Enembe (bupati Puncak Jaya sekaligus ketua DPD partai Demokrat Provinsi Papua) yang pada Pilgub 2006 kalah tipis dari gubernur Barnabas Suebu. Muka lama lain yakni John Ibo atau JI ini masih belum nampak. Walaupun tidak pamer muka di baliho, JI dalam desas desus di isukan akan maju juga.
Nama di atas masih akan mungkin bertambah, dan bisa juga ada yang gugur bila melihat peta politik yang belum bisa di prediksi secara pasti. Karena itu, bagi yang ingin tahu kandidat resmi, tampaknya kita perlu bersabar sejenak. Namun yang jelas, bila tidak ada aral menghadang, bulan November publik sudah bisa tahu calon-calon gubernur yang resmi maju plus wakil-wakilnya.
Sambil menanti proses-proses politik yang berjalan, diskursus politik gunung versus pantai telah lama menjadi obrolan warung kopi di kalangan masyarakat. Mengapa kita perlu mengulas wacana gunung versus pantai pada Pilgub 2011? Pertama, ini realitas politik lokal yang penuh sejarah, emosional dan mitos yang melatarinya. Kedua, politik gunung versus pantai ini seperti beritanya Wikilieks yang kontroversi tapi dibutuhkan karena faktual.
Politik gunung atau koteka disebut-sebut pertama kali muncul saat majunya Lukas Enembe – yang saat itu hanyalah seorang wakil bupati Puncak Jaya – dalam Pilgub 2006, tapi ia kalah tipis dari Barnabas Suebu. LE –nama akrab dari Lukas Enembe – di representasikan sebagai satu-satunya figur gunung pada saat itu, dan mungkin juga sekarang.
Memang bukan LE saja yang berasal dari gunung, tapi ada Alex Hesegem, Donatus Mote dan Paskalis Kossay. Namun nama-nama terakhir itu hanya berposisi sebagai orang kedua (calon wakil gubernur). Wajar bila simpati dan simbol gunung disematkan kepada LE, yang pada Pilgub kali ini (2011-2016) ia kembali maju sebagai salah satu kandidat. Bahkan, ia yang pertama kali mengantongi restu resmi dari pusat daripada kandidat yang lain.
Sekedar informasi, politik yang di dasarkan pada primordialisme dan sentimen emosional sesungguhnya adalah politik irasional. Pasalnya, pemilih tidak memandang program dalam memilih, tapi pemilih mendasarkan pilihannya pada ikatan-ikatan kesamaan, baik itu kesukuan, agama maupun idiologi-idiologi tertentu. Pertanyaan yang perlu dikemukakan, masih ada kah politik irasional pada Pilgub 2011? Jawabannya masih tetap ada dan tidak mungkin dibendung.
John Naisbith, menyebutnya sebagai penyakit demokratisasi yakni suburnya sentimen emosional dan primordialisme di era informasi dan keterbukaan. Penulis buku Mega Trend 2000 itu mengaku bahwa sentimen di atas sangat subur, dan politik masa depan negara-negara dengan sistem demokratisasi tidak mungkin keluar dari logika tersebut.
Karena itu, Pilgub 2011 tidak mungkin menafikan politik gunung versus pantai. Bagai Wikilieks, gunung dan pantai ini hanya diskusi di kalangan masyarakat kecil, dan dilarang untuk di besar-besarkan karena hal ini sama dengan kita membangun dikotomi yang tidak mendidik. Kalangan elit sangat melarang dikotomi gunung dan pantai menjadi isu yang dipertentangkan. Namun di kalangan grass-root, gunung versus pantai adalah konsumsi politik 2011 yang menarik diperbincangkan.
Wikilieks pernah memberitakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama kroninya menyalahgunakan kekuasaan (power abuse), tapi oleh pihak istana, wikilieks disebut membuat berita sampah. Namun di kalangan masyarakat kecil, berita wikilieks ini adalah cerita sehari-hari masyarakat. Inilah kenapa, penulis menyamakan diskusi gunung versus pantai ini mirip dengan beritanya Wikilieks dimana di tingkat elit dibantah atau diharamkan, tapi di lapisan bawah hal itu menjadi buah bibir yang umum dan tak terbantahkan.
Dari isu-isu itu, tampaknya isu gunung atau saatnya orang gunung menjadi gubernur adalah kampanye yang paling menarik. Masihkah, isu ini dipakai oleh kandidat Gubernur yang berasal dari gunung? Sangat mungkin ia. Belajar dari LE, yang pada Pilgub 2006 diidentikan dengan politik gunung, maka kemungkinan besar dalam Pilgub 2011 kali ini pun, isu ini akan digunakan oleh kandidat lain.
Basis suara gunung agak berbeda dengan pantai. Gunung relatif solid karena kesamaan sejarah dalam membongkar mitologi politik yang mengkerangkengnya. Orang gunung telah lama di identikan dengan kaum yang tertinggal, terbelakang dan tidak mampu dalam berbagai bidang pembangunan. Stigma ini menyakitkan dan tidak mengenakan. Karena itu, untuk membantahnya, orang gunung harus tampil dan membuktikannya dengan cara yang elegan.
Saat ini, hanya jabatan gubernur Papua saja orang gunung belum pernah mencicipinya. Selain itu, hampir semua bidang pasti ada peran orang gunung. Karena itu, mitos orang gunung tidak mampu, terbelakang dan tertinggal telah rontok. Satu-satunya, mitos yang masih tersisa yang belum mampu dibongkar orang gunung adalah menjadi gubernur provinsi Papua.
Mencermati kontestasi politik terkini, nampaknya suara gunung yang mayoritas akan terpecah belah, bila ada lebih dari satu calon gubernur orang gunung yang maju dalam Pilgub 2011. Saat ini saja, politik klaim dengan basis gunung telah ramai diperebutkan. Setiap kandidat yang datang di daerah gunung, pasti di daulat menjadi kepala suku tertentu. Karena itu, kita pantas bingung. Siapa sesungguhnya figur gunung yang paling merakyat dan mewakili personifikasi politik orang gunung nanti?
Musyawarah KNPI (Komite Nasional Pemuda) Provinsi Papua tahun 2010 bisa menjadi pelajaran dalam menguji peta soliditas politik gunung, yang komplit dalam konteks kesamaan sejarah tapi tumbang. Suara gunung yang mayoritas ternyata dalam urusan politik sangat sulit di satukan dengan sentimen-sentimen di atas.
Mungkin hanya penulis, yang mengait-ngaitkan Pilgub dengan pesta demokrasi pemuda yang telah usai beberapa bulan silam. Dan bisa jadi anilisis tersebut ahistoris, tapi referensi politik pemuda penting untuk dijadikan bahan agar kita tidak salah dalam merebut suara gunung, yang memang dalam prosentase suara sangat signifikan. Karena itu, tidak heran bila dalam Pilgub 2011, suara gunung adalah incaran semua kandidat termasuk Habel Melkias Suwae, yang bukan berasal dari gunung.
HMS – nama akrab Habel Melkias Suwae – di kabarkan sangat populer di pesisir, tapi di gunung ia tidak terlalu di kenal. Karena itu, pekerjaan besar HMS adalah, bagaimana ia harus dikenal di daerah gunung. Karena kalau tidak, Golkar yang berdasarkan figur dengan polling suara terbanyak dapat diambil kader Golkar lain yang populer di gunung.
Di luar analisis itu, suara gunung dan figurnya tampak masih ‘penasaran’ dengan mitos belum pantas menjadi gubernur. Mitos itu sebenarnya sudah rontok bila LE yang terpilih pada Pilgub 2006. Sayang LE belum terpilih karena dihadang politicking. Karena itu, apakah kah sejarah orang gunung menjadi gubernur pada Pilgub 2011 akan kembali gagal? Pertanyaannya inilah yang harus dijawab para kandidat yang merasa berasal dari gunung.
Adalah LE, KT dan AH, yang akan membuktikannya nanti. Siapa diantara mereka yang mempersonifikasikan hasrat, moral dan jiwa orang gunung dalam merontohkan atau membongkar mitos orang gunung harus menjadi gubernur? Isu gunung masih akan tetap menarik, dan pemilihnya pun tidak berarti hanya berasal dari gunung. Banyak sekali diluar orang gunung, yang akan tertarik dengan isu tersebut. Banyak yang mempersepsikan isu gunung bukan semata-mata primordialisme, tapi isu gunung juga adalah bagian dari representasi kelompok terpinggir yang ingin di akui dalam kontestasi politik lokal.
Bila orang gunung yang terpilih maka pekerjaan berikutnya adalah menjaga dan meyakinkan publik yang mulai membangun persepsi bahwa amat sangat berbahaya bila orang gunung yang menjadi gubernur. Alasan publik terlalu banyak untuk dijelaskan disini. Namun yang jelas, jalan orang gunung memimpin Papua sangat terbuka luas asalkan figur dimaksud memahami problematika pembangunan di Papua dan menjawabnya dengan komitmen dan perbuatan konkrit.
(*) Direktur La-Keda Institute, Papua
Rabu, 06 April 2011 23:08
