Papua - Indonesia

Kepala BPKAD Provinsi Papua Drs. Achmad Hatari, SE. M.Si saat  diwawancarai wartawan di ruang kerjanya kemarin (Senin, 18/4)

JAKARTA- Pernyataan anggota BPK Rizal Djalil, yang menyebutkan  dari jumlah dana Otsus Rp 19,12 triliun yang diperiksa Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak Rp 4,12 triliun digunakan  bermacam-macam penyimpangan oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun  Papua Barat, mulai dari penggunaan yang fiktif, tak sesuai  ketentuan, kurang bayar, ada pula yang digunakan untuk jalan-jalan  santai (JJS) ke Eropa, seperti ke Roma, dan lainnya, dibantah oleh  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua   DR. Achmad Hatari, SE, M.Si.  ‘’Penggunaan dana otsus sesuai  aturan tidak benar digunakan untuk jalan-jalan,’’sanggahnya. Ia  mensinyalir, pernyataan anggota BPK RI Rizal Dajlil sarat dengan  muatan politik, pasalnya, Papua dalam waktu dekat akan menggelar  Pilkada Gubernur. ‘’Itu pernyataan yang berbau politis karena  tanpa mengacu aturan yang ada, dan kemungkina besar berkaitan  dengan suksesi yang akan berlangsung di Papua,’’tegasnya.  

 Mengenai adanya dana otonomi khusus Papua periode 2008-2010,  sebesar 1,85 Trilyun didepositokan di bank swasta, tepatnya di  Bank Mandiri memang diakui benar. Hanya saja kata Hatari, dana  tersebut bukanlah dana otsus dari sektor pendidikan maupun  kesehatan, tetapi merupakan akumulasi dari sumber-sumber  pendapatan yang ada di rekening kas daerah seperti dana otsus,  dana DAK, dana DAU dan lain sebagainya.

“Kebijakan pendepositoan dana senilai Rp. 1,85 Triliun di Bank  Mandiri dan Bank Papua karena dana menganggur di Bank Papua atau  yang disebut idle money sangat tinggi sementara pada waktu-waktu  tersebut pemerintah daerah Provinsi Papua belum membutuhkan dana,”  ungkapnya ketika ditemui wartawan.

Dijelaskannya, idle money sendiri adalah uang yang tidak digunakan  oleh Pemerintah Provinsi Papua atau disebut dana “menganggur” yang  cukup tinggi dimana pendepositoan dana senilai Rp. 1,85 Triliun  tersebut dilakukan karena Pemerintah Provinsi Papua pada waktu  tertentu belum membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan di  wilayah Papua.

“Rekening tersebut baik di Bank Mandiri maupun di Bank Papua  menggunakan nama pemerintah Provinsi Papua bukan atas nama  pribadi,” tuturnya.

Ditambahkannya, adanya isu yang mengatakan bahwa dana tersebut  disalahgunakan dengan dipergunakan bagi perjalanan ke Eropa dan  tempat lainnya merupakan hal yang tidak benar.

“Lalu terkait dengan penyimpanan dana yang lebih besar di Bank  Mandiri dikarenakan pada peraturan pemerintah disebutkan bahwa  pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menunjuk satu bank  yang sehat untuk mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat,”  terangnya.

Hatari juga menegaskan bahwa pada bulan November tahun 2010 selama  1,5 bulan, pihak KPK telah melakukan klarifikasi atas temuan ini  sehingga jika temuan ini mencuat lagi, pihaknya disinyalir bahwa  ini untuk kepentingan suksesi pemilukada yang saat ini tengah  memanas di Papua.

“Sangat disayangkan bahwa statement yang sangat parsial seperti  ini dapat membingungkan masyarakat umum Papua dan bisa  mempengaruhi stabilitas politik di Papua sehingga seharusnya  keterangan ini harus lebih menyeluruh,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, temuan BPK RI atas dana sebesar Rp. 1,85  Triliun terinci Rp. 1,25 Triliun disimpan di Bank Mandiri dengan  Nomor Seri AA379012 per 20 November 2008, lalu Rp. 250 Miliar  kembali disimpan di Bank Mandiri dengan Nomor  Seri AA379304 per  20 Mei 2009 dan Rp. 250 Miliar yang disimpan di Bank Papua dengan  Nomor Seri AO9610 per Januari tahun 2010.

Sementaran itu anggota DPR Papua, Yan Mandenas dari partai Hanura,  meminta KPK segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. ‘’Jangan  Polisi atau Jaksa yang menangani kasus ini, karena akan berbelit- belit, sebaiknya  KPK,’’ tandas

Ia meminta KPK yang menuntaskan dugaan penyelewengan itu, karena  jika Polisi maupun jaksa yang menangani, birokrasi akan memakan  waktu panjang. ‘’Masih banyak kasus yang belum jelas, yang  ditangani Polisi, seperti penembakan di Dogyai, penikaman terhadap  wartawan dan penembakan di Freeport. Sebaiknya Polisi  berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah tersebut,’’ ucapnya.

Sedangkan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto mengatakan,  dirinya belum mengetahui secara pasti mengenai adanya  pendepositoan dana otsus tersebut.’’ Saya baru dengar, tapi nanti  tentu akan kami tindak lanjuti,’’ tandasnya.(jir/dee/don)

Sebab ketika seseorang telah disetujui apalagi yang bersangkutan dipilih langsung oleh rakyat, maka yang harus dilakukan Mendagri adalah melantik dulu Hana Hikoyabi pada 12 April lalu, karena Hana  Hikoyabi sah pilihan rakyat.  “Kalaupun pernyataan mendagri Hana tidak setuju dengan Otsus ataupun rekrutmen anggota MRP yang dilakukan beberapa waktu lalu, sesungguhnya hal itu perbedaan pendapat saja, kenyatannya Hana sudah terpilih, otomatis dia bukan merupakan orang yang menolak Otsus, karena MRP lahir  karena ada Otsus tanpa Otsus tak mungkin ada MRP,” ujar Budi

Menurut Budi Setyanto, adanya pernyataan Mendagri agar Hana melakukan klarifikasi, sesungguhnya hal itu sudah melanggar Hukum, Klarifikasi boleh saja, kata Budi, tetapi tidak boleh membatalkan semua ketentuan hukum yang sudah dilalui terkait terpilihnya Hana kembali, berikut yang bersangkutan harus dilantik.

Mantan anggota MRP periode 2005-2010 Simon Simunapendi mengungkapkan, tidak dilantiknya Hana Hikoyabi karena Ia harus melakukan Klarifikasi ke Mendagri terkait Mubes rakyat Papua 7-10 Juni 2010, sesungguhnya mengkaitkan seorang Hana Hikoyabi dengan Mubes sebenarnya salah tafsir, semua pihak entah Kesbangpol, Pemerintah Pusat- Mendagri sudah salah menafsirkan kegiatan Mubes, bila kita merujuk pada Undang undang Otsus Papua pasal 20 ayat 1 butir e jelas, sebagai unsur pimpinan MRP dia harus menfasilitasi aspirasi rakyat Papua dalam mubes  sebab aspirasi yang datang kala itu berasal dari  perwakilan 254 suku  yang datang menyampaikan aspirasi tersebut, sehingga sebagai pemimpin Agus Alua dan Hana Hikoyabi mempunyai kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat adapt itu kepada DPRP.

Jadi, Hana  Hikoyabi  dan Agus Alua dalam hal ini menerima aspirasi itu dengan niat tulus dan jujur berdasarkan pasal 20 ayat 1 butir e Undang undang Otsus, atas nama 254 suku yang  datang ke MRP 7-10 Juni 2010, jadi sebenarnya tak ada motif lain, sehingga Mendagri jangan salah menafsirkan  kegiatan Mubes yang digelar rakyat Papua, kata Simunapendi.

Sementara itu Hana S. Hikoyabi sendiri sejak beredar kabar dirinya tidak jadi dilantik, sejak itu ia tak dapat dihubungi dan  tidak mau ditemui sekalipun oleh  Media yang ingin mendapatkan keterangannya terkait pernyataan Mendagri yang diungkapkan saat pelantikan 12 April Lalu.

Pihak Kesbagpol melihat ditundanya pelantikan Hana Hikoyabi terkait erat dengan adanya aksi aksi penolakan Otsus yang dilakukan awal tahun 2011, bahkan penolakan terhadap Otsus nampak geliatnya ketika Mubes yang digelar 7-10 Juni 2010 oleh kesbangpol yang dinilai bukan Produk MRP, sehingga tidak semua anggota MRP saat itu bertanggungjawab, melainkan, lebih pada personal anggota MRP.(ven/don)

Kamis, 14 April 2011 16:40

Hana HikoyabiJAYAPURA— Dua orang anggota MRP terpilih yang ditunda pelantikannya yakni (Alm) Agus Alue Alua dan Hana Salomina Hikoyabi diberi waktu 14 hari untuk memberikan klarifikasi kepada tim di Depdagri dan selanjutnya diberikan waktu lagi 14 hari untuk proses penetapan SK. ‘’Setelah itu, baru dilantik, tetapi jika memang tidak lolos persyaratan, maka calon berikutnya yang akan dilantik menjadi anggota MRP. Ibu Hana kan dari daerah pemilihan I untuk utusan perempuan. Kalau dia tidak dilantik, maka calon urutan dua dari wilayahnya itu yang diusulkan lagi untuk dilantik,’’ kata Didi Agus P selaku Plt Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua. Mendagri Gamawan Fauzi telah melantik 73 anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dari 75 anggota yang sudah terpilih yang berasal dari Propinsi Papua 42 orang dan Propinsi Papua Barat 33 orang.

Menurut Plt. Kesbangpollinmas Papua seperti yang dilansir sejumlah media, bahwa total anggota MRP yang terpilih ada 75 orang. Tapi dua orang ditunda pelantikannya. “Dua orang yang ditundah itu adalah Almarhum Agus Alue Alua dan Hana Salomina Hikoyabi. Kedua calon anggota ini adalah anggota MRP periode pertama yaitu dari tahun 2005 - 2010,” ungkap Didi.
Anggota MRP periode 2005 – 20010 yang terpilih dan tidak ditunda pelantikannya, jumlah ada 8 orang. Lalu mengapa Hana Hikoyabi ditunda pelantikannya?

Didik tidak mau terus terang tentang persyaratan apa yang harus dilengkapi Hana Hikoyabi, namun secara tersirat , Didik mengatakan tidak terlepas dari aksi-aksi penolakan UU otonomi khusus yang marak dilakukan menjelang pemilihan anggota MRP awal tahun 2011.

Awal tahun 2011, muncul aksi yang menolak pemilihan anggota MRP serta tuntutan untuk mengembalikan Otonomi KHusus ke pemerintah pusat dan mendesak pemerintah segera menggelar dialog antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga.
Tuntutan tersebut berdasarkan hasil musyawarah rakyat Papua yang digelar oleh sejumlah komponen rakyat Papua pada tanggal 7 - 10 Juni 2010, dan atas desakan berbagai komponen itu, akhirnya musyawarah itu dilakukan di Kantor Majelis Rakyat Papua.

Didik melihat aksi penolakan yang dilakukan rakyat Papua berdasarkan hasil Mubes, bukan produk MRP, sehingga tidak semua anggota MRP saat itu bertanggungjawab, tetapi terlebih pada personal anggota MRP.

Sebelumnya diberitakan bahwa sekitar 10 calon terpilih anggota MRP bermasalah dengan persoalan usia. Dan ada juga yang diduga terindikasi masalah disintegrasi bangsa.

Persoalan ini terungkap berdasarkan hasil pertemuan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Papua di Jakarta, belum lama ini.
Dalam pertemuan itu terungkap, bahwa sejumlah calon anggota MPR yang terpelih, ada yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan MRP, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Menurut PP No 54 Tahun 2004 Bab II tentang Pembentukan dan keanggotaan MRP, pasal 4 ayat (f) disebutkan, anggota MRP berumur serendah-rendahnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun. Dari calon anggota terpilih, ada sekitar 10 orang yang usianya sudah di atas 60 tahun dan ada satu orang yang usianya belum 30 tahun. Berdasarkan data di Kementerian Polhukkam bahwa ada sejumlah calon anggota MRP yang selalu menyuarakan masalah disintegrasi bangsa. Padahal menerut PP No. 54 tahun 2004, pasal 4 ayat (c) dan (d) disebutkan, bahwa anggota MRP harus setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian, anggota MRP harus setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah.

Jika pemerintah konsisten dengan PP No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan keanggotaan MRP, maka bukan Hana Salomina Hikoyabi saja yang ditunda pelantikannya, tapi juga ada sejumlah anggota yang harus digugurkan karena persoalan umur dan juga ada sejumlah anggota MPR Periode 2005 – 2010 yang ikut terlibat dalam musyawarah besar rakyat Papua. (amr)

Kamis, 14 April 2011 00:05

MRP, otsus gagal, otonomisasi

TIMIKA [PAPOS]- Masyarakat Adat yang tergabung dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), perwakilan Gereja dan utusan organisasi perampuan menggelar aksi demo di Kantor DPRD Mimika, Selasa [25/1] bersatu menolak MRP. Aksi demo masyarakat adat menolak sekaligus meminta panitia tidak melanjutkan rencana pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua [MRP], yang akan mewakili Kabupaten Mimika yang akan dipilih di Hotel Grand Tembaga Timika, Hari ini, Rabu [26/1].

Dalam orasi-orasi peserta demo menilai pelaksanaan UU Otsus No 21 Tahun 2001 telah gagal, bahkan sejak beberapa tahun lalu masyarakat Papua telah mengembalikan UU tersebut kepada pemerintah pusat. Masyarakat Papua juga menilai selama 6 tahun bekerja MRP itu ibarat patung karena tidak ada hasil kerja yang jelas. Anggota MRP periode pertama gagal melaksanakan amanat rakyat Papua, paling tepat lembaga ini dibubarkan saja, dan tidak perlu ada lagi seiring dengan dikembalikannya UU Otsus oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat.

Menurut Sekretaris KNPB wilayah Timika, yang juga koordinator aksi demo, Vinsen Uniyoma mengatakan demo yang digelar di daerah-daerah telah mendapat persetujuan dari lembaga gereja, lembaga adat, dan organisasi perampuan. Satu kata, bagi masyarakat tolak pemilihan anggota MRP, dan hentikan kegiatan pemilihan yang berlangsung di daerah-daerah. Demo ini sebagai bentuk pernyataan sikap bersama seluruh masyarakat Papua untuk menolak rencana pemerintah membentuk keanggotaan lembaga representative cultural masyarakat Papua ini.

“ Masyarakat Papua saat ini beranggapan MRP tidak ada, karena sejak tahun 2006-2007 silam masyarakat Papua telah mengembalikan UU Otsus kepada pempus. Dasar pengembalian UU ini, karena masyarakat menilai pelaksanaan UU Otsus gagal, karena peruntukannya tidak jelas. Kurang lebih 10 tahun Otsus jalan, tidak ada hasil atau bekas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Artinya dengan Otsus ada bukti pembangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua dan itu tidak dilakukan pemerintah. Masyarakat hanya minta tolong pertanggungjawabkan dana Otsus kepada masyarakat Papua,” terang Uniyoma.

Selain itdak berbekas, dia menilai Otsus sepertinya tidak bertuan, dan yang lebih dominan hanya karena kepentingan para elite di tingkat pemerintah dan politisi yang memanfaatkan fasilitas Otsus. Masyarakat Mimika dengan tegas menolak, tidak ada kegiatan pemilihan dan tidak mengakoodir wakil dari mimika untuk duduk di MRP. Kalaupun dipaksakan ada pemiliha, berarti itu bukan wakil yang diajukan sesuai dengan aspirasi masyarakat adat. Sebagai lembaga representative culture masyarakat Papua yang terdiri dari tiga kategori yaitu usur adat, unsure agama, dan unsure perampuan, mestinya ketiga lembaga harus duduk sama-sama dengan masyarakat untuk mengusulkan siapa wakil merekayang paling tepat. Jangan main tunjuk dan merekomendasikan orang sesturut keinginan sendiri itu yang salah.

Sedangkan tokoh Pemuda lainnya, Dekky Tenauye, SE dengan nada sedikit emosional, menegaskan Otsus gagal, karena tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua. Bila Otsus dinilai gagal, maka pemerintah provinsi jangan bicara untuk pembentukan keanggotaan MRP. Masyarakat Papua dari tahun ketahun selalu bergumul, berdiskusi tentang Otsus, tetapi jawaban selalu tidak tepat, tidak pas, karena masing-masing elite mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang Otsus. Tetapi sesungguhnya Otsus untuk masyarakat asli Papua, berarti program dan dana untuk masyarakat asli Papua bukan untuk kelompok tertentu, dan bukan untuk kepentingan pemerintah dan pejabat daerah. “ Kami masyarakat Papua sudah kembalikan Otsus dan jangan lagi ada kegiatan sosialisasi atau pemilihan anggota MRP, karena itu akan membuat masalah tambah panjang di Papua. Pemerintah Provinsi harus jujur untuk mempertanggungjawabkan program dan dana Otsus yangsudah dikucurkan sejak tahun 2001 hingga 2010 sudah berapa triliun rupiah. Masyarakat Papua dan Papua Barat mau dengar pertanggungjawaba dari gubernur dan DPRP Provinsi Papua,” terang Dekky.

Selain itu mewakili denominasi gereja-gereja di Kabupaten Mimika, mengatakan Sinode gereja-Gereja se Papua telah mengeluarkan panduan bersama dengan thema stop pemilihan Anggota MRP. Dalam seruannya gereja-gereja tetap pada tujuan perjuangannya menyerukan seruan kenabian, untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kebesaran umat Allah di Tanah Papua. Gereja juga mendorong agar semua elemen masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan 11 rekomendasi hasil musyawarah besar (mubes) MRP 2010 lalu, serta tetap menjaga kekristenan di tanah Papua.

Untuk itu, gereja dengan komitmen menyuarakan seruan kenabian tetap meminta pemerintah, DPRP, wakil masyarakat untuk tidak menindaklanjuti proses pemilihan anggota MRP. Seiring dengan perjalanan waktu, Otsus gagal, MRP gagal sehingga tidak perlu pemilihan anggota MRP untuk periode kedua 2011-2016 mendatang.

Atas nama gereja-gereja, Dia juga menyoroti soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM), soal pembunuhan beberapa aktifis masyarakat Papua yang mati dibunuh, beberapa aktifis yang disembuyikan dan dipenjara. Ini bagian dari kegagalan pelaksanaan Otsus di Papua, karena ada sejumlah hak dari pelaksanaan Otsus yang hingga saat ini tidak dikaui oleh pemerintah pusat. Seperti Perdasi dan Perdasus yang sudah dibuat oleh DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua, hingga saat ini tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Sementara, perwakilan Lemasa, Deikme mengatakan masyarakat adat Amungme belum pernah duduk sama-sama berbicara mengenai MRP yang akan diusung oleh Lemasa. Masyarakat Adat Amungme, dengan tegas menolak pemilihan MRP dan panitia tidak perlu melanjutkan kegiatan pemilihan pada tanggal 26 Januari 2011 di Timika. Masyarakat Timika sudah satu pikiran tidak akan mengirim wakil mereka untuk dudu kdi MRP Jayapura.

Sementara Anggota DPRD Mimika yang menerima masyarakat, Alpius Edoway bersama kedua rekannya Fabianus Jemadu, SH, dan Muslihudin, SPd.I, mengatakan DPRD memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menggelar demo dengan damai dan menyampaikan aspirasi penolakan dengan pikiran jernih, tenang tanpa emosional. DPRD berterimakasih dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menindaklanjuti kepada pimpinan dewan.

“Mohon maaf saat ini pimpinan dan anggota dewan sedang berada di Jayapura untuk mengurus anggaran tahun 2011. Hari ini yang bisa menerima bapak/ibu pendemo hanya kami bertiga tapi itu bukan mengurangi kehadiran bapak ibu, karena kami tetap menerima aspirasi kemudian akan melanjutkannya ke pimpinan dewan,” kata Alpius.

Usai menyampaikan, penjelasan perwakilan masyarakat menerahkan aspirasi tertulis yang diterima anggota DPRD Mimika alpius Edoway, yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris DPRD untuk ditindaklanjuti.[cr-60]

Written by Cr-60/Papos
Wednesday, 26 January 2011 00:00

BIAK [PAPOS] – Hari ini akan digelar demo besar-besaran di kantor DPRD Biak. Aksi demo ini dilakukan guna menuntut agar pemilihan MRP segera dihentikan. Aksi demo ini ini disebut aksi demo bisu yang didukung dewan Adat se-Papua serta Sinode Gereja-Gereja se-tanah Papua, bahkan mereka telah sepakat untuk menuntut 11 poin penting terkait penilaian bahwa Otonomi Khusus Papua yang melahirkan MRP telah gagal total.

Hal ini disampaikan tim kerja Komunike atau tim demo bisu penolakan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua [MRP] di Biak, Yotam Wakum,SH, serta surat edaran yang diterima Papua Pos, Selasa [25/1]. Menurut Yotam Wakum, pihak dewan Adat se-Papua serta Sinode Gereja-Gereja se-tanah Papua telah sepakat menuntut 11 poin penting terkait penilaian bahwa Otonomi Khusus Papua yang melahirkan MRP telah gagal total, termasuk dalam merepresentasikan keinginanan orang asli Papua sebagai mana yang di amanatkan pada terbentukanya MRP Lima tahun lalu.

Sebelas Poin yang dituntut diantaranya, undang-undang Otsus Papua agar dikembalikan saja ke pemerintah Pusat serta segera dilakukan dialog untuk orang Papua agar dapat menentukan nasibnya sendiri. Selain itu aksi tersebut juga merencanakan akan menuntut sejumlah pelanggaran HAM di Papua, agar segera dituntaskan.

Demo yang akan digelar tersebut, dimulai dengan berjalan kaki dan menggelar sejumlah spanduk sesuai tuntutan, dan bergerak dari kantor GKI klasis Biak Selatan melalui sejumlah ruas jalan utama di Biak, dan akan berkonsentrasi di kantor DPRD Biak di jalan Majapahit Biak, sebelum kembali ke tempat awal di kantor klasis Biak Selatan di jalan Ahmad Yani Biak. Menurut Yotam Wakum aksi ini juga telah diserukan ke seluruh wilayah di kabupaten Biak Numfor dan juga Supiori. [gia]

Written by Bahagia/Papos
Wednesday, 26 January 2011 00:00

PESERTA : Saat sosialisasi anggota MRP di Biak, Selasa [25/1] , Sejumlah peserta mengemukakan penolakan MRP dan malah minta agar pemerintah melakukan Refrendum

PESERTA : Saat sosialisasi anggota MRP di Biak, Selasa [25/1] , Sejumlah peserta mengemukakan penolakan MRP dan malah minta agar pemerintah melakukan Refrendum
BIAK [PAPOS] – Sosialisasi tentang pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua [MRP] yang dilakukan Panitia Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua [MRP] di gedung wanita Biak, Selasa [25/1], diwarnai ketegangan. Lantaran sejumlah peserta secara terang-terangan menolak pemilihan anggota MRP, bahkan peserta ada yang menuntut dilakukan Refrendum.

Hal ini mengemuka saat memasuki sesi tanyajawab, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan gemukakan tentang penolakan tentang keberadaan MRP itu sendiri, dan meminta agar panitia segera menghentikan segala bentuk pentahapan terkait memilih anggota MRP periode 2010-2015 itu.

Bahkan, saat memasuki sesi tanyajawab, sejumlah peserta menuntut agar pemerintah segera melakukan referendum menuju pembebasan politik rakyat Papua, karena menilai MRP yang nota bene untuk merepresentasikan aspirasi rakyat rakyat Papua, dan juga lahir dari UU Otsus No 21 tahun 2001 itu, telah gagal total.

Permintaan referendum itu mengemuka saat penanya pertama, Marike Rumbiak yang berasal dari perwakilan perempuan, Dewan adat Byak itu, menyampaikan pandangannya tentang sejumlah pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Orang Papua selama ini. Menurut Marike, ia memiliki sejumlah bukti dan data, bahwa keberadaan MRP pada periode lalu tidak dapat berbuat apa-apa terkait aspirasi yang disampaikan orang asli Papua untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran yang dinilai melanggar HAM tersebut. “Saya mewakili perempuan dari Dewan adat Byak meminta agar sosialisasi ini dibubarkan, dan tidak ada pemilihan MRP untuk perwakilan Perempuan dari Biak ini,” pinta Marike dengan suara keras

sambil berjalan menuju meja panitia sembari menyerahkan photo-photo kekerasan terhadap orang Papua. Dan sontak seluruh peserta pun bertepuk tangan sambil berdiri.

Demikian penanya kedua, Gerald Kafiar yang mengaku mewakili adat Byak, juga dengan suara lantang ia menyampaikan agar anggota MRP periode lalu dapat dihadirkan pada sosialisasi tersebut, sehingga dapat memberi penjelasan tentang apakah MRP itu perlu dilanjutkan atau tidak. Atau setidaknya kata Gerald, anggota MRP yang lama itu dapat menyampaikan penjelasan tentang apa yang mampu diperbuat oleh MRP pada periode lalu. “Kami dewan adat menolak dengan tegas pemilihan MRP ini. MRP merupakan boneka yang sedang dibentuk untuk memecah-belah persatuan rakyat Papua, jadi sebaiknya dihentikan,” tegasnya.

Namun demikian ada juga peserta menilai bahwa proses yang telah ditentukan pemerintah dalam pemilihan anggota MRP itu, agar tetap dibiarkan berjalan, sedangkan tuntutan politik [Refrendum] yang mengemuka pada sosialisasi itu, hendaknya dapat disampaikan melalui mekanisme lain, dan diluar dari pada acara Sosialisasi MRP yang sedang berlangsung.

Menanggapi sejumlah pertanyaan serta usulan yag disampaikan, anggota tim sosialisasi yang berasal dari akademisi diantaranya, Frans Reumi menyampaikan kepada sekitar 240 orang peserta yang hadir, aspirasi yang disampaikan terkait Refrendum dan sebagainya diluar dari konteks pembahasan anggota MRP, agar disampaikan melalui jalur dan mekanisme lain. “Jangan di campur-aduk urusan Politik dengan peraturan maupun perundang-undangan. Kami datang dari Jayapura untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan anggota MRP, dan diluar dari pada konteks itu, kami tolak untuk berkomentar,” ujar Frans Reumi.

Sementara itu, tim fasilitator sosialisasi, Jimmy Murafer, ketika dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, pihak fasilitator tidak akan terpengaruh terkait dengan penolakan pemilihan MRP dari Dewan adat maupun unsur perempuan dari wilayah IV Biak dan Supiori itu. “ Tahapan tetap jalan. Hingga Tiga hari kedepan, panitia akan membuka pendaftaran bagi lembaga/ kelompok untuk segera diferifikasi hingga pelantikan anggota MRp pada 12 Pebruari 2011 mendatang.’’

Jika ada yang mendaftarkan lembaganya, maka tentunya akan diferifikasi. Dan jika tidak ada yang mengajukan, berarti tidak ada yang diferifikasi. Saya kira itu intinya,” kata Jimmy, yang seharinya menjabat sebagai kepala bidang pengkajian masalah strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan masyarakat provinsi Papua. [gia]

Written by Bahagia/Papos
Wednesday, 26 January 2011 00:00

COPYRIGHT © 2010

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

JAYAPURA [PAPOS]- Keinginan provinsi Papua Barat untuk membentuk Majelis Rakyat Papua [MRP] sendiri nampaknya untuk sementara waktu ini belum bisa terealisasi. Lantaran sampai sekarang belum ada UU yang mengatur tentang pembentukan MRP di Papua Barat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Khusus [Bansus] DPR Papua Albert Bolang, SH. M.H kepada wartawan usai rapat pembahasan raperdasus pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM di ruang Badan Legislasi [Banleg] DPRP, Senin [6/9].

”Satu atau dua MRP harus tetap ada Peraturan Daerah Khususnya [Perdasus]. Ini sudah baku, apalagi saat ini kewenangan hak legislasi ada di DPRP,” kata Albert.

Meskipun provinsi Papua sudah terbentuk tetapi hingga kini DPRP belum terbentuk. Lantaran payung hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara legal formil, maka provinsi Papua Barat harus tetap tunduk pada UU Nomor 21 tahun 2001. Kedudukan DPRP dalam UU kuat dan mengandung kekhususan sebagai reprsentatif rakyat Papua.

Untuk itu, kata Albert pihaknya sudah membentuk dua tim. Tim pertama telah bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Depdagri guna mengkonsultasikan landasan formil tentang pembentukan Perdasus terkait dengan regulasi 2 provinsi. Sedangkan tim kedua mengkonsultasikan pra pembahasan Perdasus tentang pemilihan anggota MRP.’’ Tim ini baru berangkat hari ini, baca Senin [6/9] ke Jakarta,’’ imbuhnya.

Namun sebelum tim ini bertolak ke Jakarta. Tim yang sama juga sudah bertemu dengan pemerintah provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, setelah tim terbentuk, pihaknya berharap ada kerjsama yang baik antara provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan demikian nanti produk Perdasus yang ditetapkan tidak bermasalah.

“Kita mengharapkan ada satu bahasa dan kesepahaman dari provinsi Papua Barat terkait dengan produk Perdasus karena ini menyangkut landasan formil sehingga ada nanti petunjuk yang dikeluarkan Mendagri terkait dengan landasan formal,” katanya.

Ketika disinggung Perdasus tentang pemilihan MRP ?. Mantan Praktisi Hukum ini mengatakan itu tergantung dinamika hukum dan politik karena system yang kita pakai adalah system perlindungan kepada orang Papua. [bela]

Dubes Singapura Ashok Kumar Mirpuri bersama Army Attache Col David Chua dan Ambassador First Secretary Jonathan Han ini disambut oleh Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos,M.Par bersama unsur Muspida dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya.
Seusai istirahat sejenak di VIP Room Bandara Wamena, Dubes beserta rombongan langsung menuju kantor Bupati Jayawijaya dan melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo bersama unsur Muspida.

Sesuai pertemuan kurang lebih 1 jam, Dubes dan rombongan langsung menuju ke Kurulu guna menyaksikan tempat wisata Mumi dan tempat wisata lainnya.

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos,M.Par saat ditanya wartawan mengenai kedatangan Dubes Singapura mengatakan, kedatangan Dubes Singapura merupakan kunjungan resmi yang dilakukannya untuk melihat kondisi di Papua.

“Saat pertemuan tadi, Dubes menanyakan seperti apa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua terlebih lagi di Wamena. Saya bilang kalau belum ada perhatian yang serius, dimana sampai saat ini pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah Papua ini masih sangat terbelakang, karena untuk menjangkau suatu daerah masih mengandalkan transportasi udara, tidak seperti di daerah Jawa dan Sulawesi, dimana antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara bisa dilalui melalui jalan darat, sedangkan di Papua antara daerah masih menggunakan pesawat,”jelas Bupati.

Soal investasi, Bupati Wempi mengungkapkan, jika Dubes Singapura menanyakan potensi yang ada di Wamena. “Saya bilang kalau wilayah Pegunungan memiliki potensi salah satunya yaitu kopi dan pariwisata, karena itu Dubes Singapura mengundang Jayawijaya untuk menghadiri dan sebagai peserta pada investasi tourisem yang akan digelar di Singapura dalam waktu dekat,”jelasnya. (lmn)

JAYAPURA [PAPOS] - Usulan masyarakat Pegunungan agar pemerintah provinsi Papua menyiapkan pesawat sejenis Twin Oter untuk melayani masyarakat pada daerah Pegunungan mendapat dukungan dari Komisi C dan Komisi D RPR Papua.

Wakil Ketua Komisi D DPRP, Markus Boy Dawir mengatakan mulai tahun anggaran 2011 pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan provinsi Papua akan mengalokasikan anggaran pembelian untuk melayani masyarakat yang ada di daerah Pegunungan. Sebagai langkah awal tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan akan membeli pesawat Twin Oter dua unit. Pengadaan pesawat ini akan dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan empat tahun kemudian target ke 10 pesawat terpenuhi. Dengan demikian nantinya diharapkan hubungan transportasi udara antar daerah Pegunungan bisa terlayani dengan baik.

‘’Kita dari DPRP sangat mendukung komitmen dari Pemerintah Papua untuk pengadaan pesawat jenis Twin Oter sebanyak 10 unit di daerah Pegunungan, dimana pengadaan pesawat ini dilakukan secara bertahap. Kita harapkan tahun 2014 ke 10 unit pesawat ini sudah ada dan bisa melayani masyarakat, khususnya yang berada di kampung-kampung,’’ kata Markus saat berbincang-bincang dengan Papua Pos diruang kerjanya, Jumat [5/8]

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat ini menurut politisi Partai Demokrat ini Dinas Perhubungan sudah mengalokasikan dana tahun anggaran 2011, dimana Dinas Perhubungan Papua dalam tahun anggaran 2011 telah mengusulkan pengadaan dua unit pesawat Twen Oter.

Tuntutan masyarakat Pegunungan ini dinilai Markus masih wajar mengingat pemerintah Papua secara bertahap telah memiliki kapal putih 6 unit. Kapal ini melayani masyarakat Papua yang berada di daerah pesisir. Tuntutan masyarakat Pegunungan yang menghendaki pemerintah Papua menyiapkan pesawat untuk daerah Pegunungan sangat tepat sebagai pemerataan pembangunan dibidang transportasi baik dilaut, didarat maupun di udara.

Apalagi masyarakat Papua lebih banyak tinggal di Pegunungan, bahkan menurut dia ke 10 unit masih kurang bila dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Pegunungan.

‘’Kalau melihat jumlah penduduk yang lebih banyak di daerah Pegunungan, 10 unit pesawat ini masih kurang, namun demikian hal ini sudah sangat membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat,’’ katanya.

Contohnya kalau Bupati bersama stafnya menggunakan pesawat didaerahnya, maka masyarakat sudah pasti tidak bisa menggunakan pesawat lain. Ke 10 unit pesawat ini menurut Markus sudah masuk perencanaan Dinas Perhubungan mulai tahun anggaran 2011. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong bagaimana supaya pengadaan pesawat ini bisa sesuai dengan rencana.

‘’Kita juga sarankan nanti setelah pesawat ada. Untuk mengelolah menajemen pesawat harus dibentuk BUMD,’’ imbuhnya seraya menambahkan bahwa pesawat ini akan ditempatkan pada tiga titik antara lain Nabire, Timika dan Wamena.

Jadi kita harapkan keberadaan pesawat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat asli Papua, terutama masyarakat yang ada di Pegunungan, bahkan kita harapkan pula harga-harga barang turun sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.

Disamping itu, keberadaan pesawat ini dapat membuka akses melalui Selatan dan Utara dan jalan darat Jayapura – Wamena sehingga suatu saat nanti Papua bisa terhubung baik melalui darat, udara dan lau. ‘’Inilah harapan kita,’’ imbuhnya.

Sedangkan menyangkut biaya operasional. Menurut Dawir anggaran bisa disiapkan melalui subsidi. Karena ini adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka biayanya sudah otomatis disipakan pemerintah. Sama halnya dengan kapal Papua yang melayani masyarakat pesisir, biaya operasionalnya disiapkan pemerintah melalui dana subsidi setiap tahun.

‘’Untuk tahun 2011 saja biaya biaya operasional kapal Papua sebesar 9 Miliar. Kalau untuk melayani masyarakat menurut saya nilai sebesar itu kecil,’’ ungkapnya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos  
Senin, 09 Agustus 2010 00:00