Papua - Indonesia

Sekedar melihat sedikit ke belakang tentang MRP sejak terbentuknya hingga akhir masa jabatannya Bulan Oktober 2010, Bintang Papua sempat berbincang-bincang dengan Ketua Democratic Center Drs. Mohammad Musa’ad,M.Si yang sejak terbentuknya Tahun 2003 selalu konsen dengan isu tentang Otsus dan Sejumlah permasalahan di Papua.

Laporan Ahmad Jainuri

Drs. Mohammad Musa’ad,M.SiUndang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus merupada dasar terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai suatu lembaga kultural yang terdiri dari wakil orang asli Papua dari tuju wilayah adat.

Pada pasal 20 ayat 2 dise­butkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang MRP berdasarkan pada Perdasus. Namun Sampai Tahun ke-4 sejak UU Otsus disahkan, Perdasinya belum dibuat. Sehingga menurut salah satu dosen di Uncen yang sempat mencalonkan diri menjadi wakil gubernur tersebut bahwa apa yang dilakukan MRP saat ini tidak berdasarkan pada amanat Undang-Undang.

‘’Karena ketentuan pasal 20 itu, pasal 1 menyebutkan ada 6 wewenang MRP. Ayat ayat 2-nya itu pelaksanaan wewenang tersebut berdasarkan pada Perdasus,’’ ungkapnya baru-baru ini di Kantornya.

Sedangkan Perdasus, menurutnya baru jadi Tahun 2009. ‘’Dan kalau tidak salah informasinya, Perdasus tersebut baru sampai ke MRP pada awal 2010,’’ ungkapnya lagi.

Sehingga, menurutnya sampai Tahun 2010, apapun yang dilakukan MRP itu tidak berdasarkan aturan hukum yang absah. ‘’Misalnya sekarang dia melaksankan pertimbangan-pertimbangan tentang calon gubernur dan wakil gubernur mengenai orang asli papua, pertanyaannya bagaimana dia melaksanakan tata cara untuk menentukan apakah dia itu orang asli Papua atau tidak itu,’’ ujarnya mencontohkan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa apakah anggota MRP hanya dengan kumpul dan kemudian memutuskan setuju tidak setuju?. ‘’Begitu juga dalam memberikan pertimbangan terhadap Perdasus. Bagaimana mekanisme dia memberikan pertimbangan terhadap Perdasus. Apakah dia kumpul saja dan bicara bahwa ada perdasus yang diajukan oleh DPRP, kemudian bentuk tim dan selesai sudah dengan mengirim surat ke DPRP untuk menyatakan setuju tidak setuju. Apakah begitu? ,’’ lanjutnya.

Sehinga, menurutnya bahwa sebenarnya selama jabatan MRP periode pertama ini boleh dikatakan mereka melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak berdasarkan mekanisme dan prosedur yang baku.

Tentang keberpihakan MRP terhadap orang asli Papua, menurut Musa’ad, baru ditunjukkan oleh MRP menjelang akhir masa jabatannya. ‘’Keberpihakan kepada orang asli Papua itu kan baru ditunjukkan menjelang masa jabatannya berakhir belaka­ngan ini. Walaupun tadi saya katakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenangbnya itu tidak dilandasi prosedur dan tata cara yang baku, sehingga banyak yang akhirnya menjadi bias kan?,’’ terangnya.

Berbicara tentang keberpihakan, bahwa untuk bisa mengukur lembaga MRP tentang keberpihakannya pada masyarakat asli atau tidak, yang utama dan mendasar adalah bagaimana menentukan siapa itu orang asli Papua.

‘’Yang utama yang harus dilakukan adalah, kita harus membuat kriteria yang mana yang masuk orang asli itu. itu yang menjadi pegangan untuk kita menilai,’’ ungkapnya.

Dimisalkan, jika bicara hak politik orang asli Papua untuk menjadi gubernur atau walikota atau bupati, jika hal itu telah dibuat menjadi sebuah Perdasus. ‘’Misalnya SK 14 MRP Tahun 2009 lalu tidak dilaksanakan, bisa dikatakan bahwa lembaga itu tidak melindungi orang asli Papua. tapi ini kan tidak ada,’’ ujarnya mencontohkan.

Dengan berbagai hal yang sangat mungkin untuk masuk dalam perdasus guna keberpihakan kepada orang asli Papua, sesungguhnya menurud Musa’ad peran MRP sangat strategis. ‘’Kalau barang-barang ini (Perdasi dan Perdasus) dibuat. Ini kan sampai sekarang tidak ada,’’ jelasnya.
Sehingga hal itu berdampak pada kinerjanya yang tidak sebanding dengan dana yang harus keluar dari anggaran pemerintah terkait dengan pembentukan MRP. ‘’Emang tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan. Karena filosofi pemerintahan kan kita melayani rakyat. Tapi yang terjadi sekarang MRP lebih banyak melayani diri sendiri,’’ ungkapnya.

Ini semua bisa terjadi, menurutnya karena tiga faktor. ‘’Yang pertama itu proses rekruitmen pada waktu itu yang kurang bagus. Yang kedua, banyak juga anggota MRP yang tidak memahami Otsus. Yang ketiga karena tidak ada perangkat hukumnya,’’ paparnya.

Sehingga, menurutnya MRP bisa dikatakan sebenarnya mereka punya gigi tapi masih terbungkus kapas, sehingga tidak kelihatan tajamnya.

Ketika disinggung tentang keberhasilan MRP selam bertugas, Musa’ad sedikit bi­ngung karena merasa tidak ada keberhasilan yang berarti dari kinerjanya. ‘’Pertama mungkin di penghujung itu mereka menunjukkan keberpihakan pada orang asli Paua. Tapi sayangnya apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat,’’ ungkapnya.

Dan dengan tanpa dasar hukum yang kuat sampai dimanapun apa yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga Musa’ad berharap ke depan tugas MRP periode berikutnya dapat mendorong Gubernur dan DPRP untuk mempersiapkan aturan dan perangkat-perangkat hukum yang jelas tentang tugas dan fungsinya.(***)

Jangan Remehkan Papua Nugini

Derek Manangka

LAWATAN Presiden SBY ke Australia, 9 -11 Maret 2010 memang penting. Tetapi perjalanan selanjutnya ke Port Moresby, ibukota Papua Nugini, jauh lebih penting. Mengapa? 

Sampai kapanpun Australia akan tetap bergantung kepada Indonesia. Jika Indonesia 'kacau', maka 'kekacauan' itu akan mempengaruhi kehidupan nyaman bangsa Australia. 

Contohnya soal pendidikan. Saat ini jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di berbagai pusat pendidikan di Australia cukup signifikan. Mereka mengeluarkan biaya cukup besar, yang kemudian masuk ke sejumlah rekening bank Australia sehingga ikut memperkuat ketahanan ekonomi negara itu. Jadi andaikata Indonesia mengeluarkan larangan belajar di Australia, dapat dipastikan, Australia yang akan menderita.

Kalau saja kita mau mengeluarkan semacam education warning bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ingin ke Australia, industri pendidikan negeri tetangga itu akan menderita. Sama halnya dengan Australia yang senang mengeluarkan travel warning bagi wisatawan yang ingin ke Indonesia.

Singkatnya, jika kita (Indonesia) diam saja, maka mereka (Australia) justru akan merasa tidak nyaman. Australia tidak mungkin meminggirkan Indonesia dari prioritas pergaulan.

Tentang pentingnya Papua Nugini (PNG), cukup banyak alasan. Tetapi yang paling rasional adalah PNG merupakan tetangga yang jauh lebih dekat dengan Indonesia dibanding Australia. Dengan PNG, wilayah kita hanya dipisahkan daratan. Lain halnya dengan Australia. Kita harus menyeberangi laut. 

Sementara alasan lainnya lebih bersifat politis dan strategis. Bagi Indonesia, PNG dapat menjadi mitra dalam memperkuat perekat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang diperlukan dari PNG, negara tetangga ini tidak akan menjadi pendukung bagi gerakan separatis OPM, baik secara diam-diam apalagi secara terbuka. 

Jika kita boleh jujur, salah satu ancaman paling serius dari keutuhan NKRI, berada pada nasib dan masa depan Papua. Provinsi Papua hingga kini belum dapat dikatakan daerah aman, karena masih hidup aspirasi rakyat Papua yang ingin mendirikan negara merdeka, terpisah dari NKRI.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu alasan munculnya keinginan berdirinya negara merdeka di provinsi paling Timur itu karena rakyat Papua yang masih serumpun terinspirasi oleh sebuah kenyataan di PNG. Jika di Papua Timur ada rumpun Melanesia yang bisa punya kewarganegaraan, lantas mengapa Melanesia yang sama di Papua bagian Barat – wilayah Indonesia, tidak bisa terwujud?

Jika putera PNG bisa menjadi perdana menteri, mengapa orang Papua tidak bisa menjadi presiden di bumi papua? Mengapa hanya orang Jawa – rumpun Asia yang bisa menjadi presiden dari rumpun Melanesia?

Aspirasi ini, oleh masyarakat Papua, memang tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. Tetapi secara implisit yang menjadi inti dari munculnya OPM di Papua justru hal-hal yang tidak diucapkan.

Keamanan di Papua saat ini tidak bisa dikatakan kondusif. Eksistensi OPM tidak bisa dianggap sudah tak ada lagi. Tokoh atau pemimpin OPM boleh saja dieksekusi oleh eksekutor Indonesia. Tetapi ini tidak berarti apsirasi orang Papua untuk merdeka lantas ikut mati. 

Sejarah peradaban sudah membuktikan bahwa di hampir semua belahan dunia selalu ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari sebuah negara yang sudah merdeka. Siapa yang menyangka, Yugoslavia yang konsep negara kesatuannya mirip Indonesia, akhirnya tercerai-berai. Aspirasi menjadi orang merdeka, memiliki negara merdeka, hingga kapanpun tak akan hilang.

Kita patut bersyukur karena sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah atau pegiat politik di PNG memberikan dukungan bagi berdirinya sebuah negara merdeka, negara Papua yang terpisah dari NKRI. 

Tetapi ini tidak berarti peluang munculnya dukungan dari bagian timur Papua itu lantas bisa kita pastikan tak akan pernah ada. Sebuah era, setiap zaman, punya kisahnya dan generasi berbeda. Bagaimana wujud dan visi generasi berikutnya di Papua, kurang lebih juga bisa demikian.

Jadi salah satu strategi mencegah terpisahnya Papua dari NKRI adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah PNG. Tentang hidup bertetangga yang baik, sikap Indonesia yang tidak imperialis dan ekspansionis, serta menghormati pluralisme. NKRI dari Sabang sampai Marauke, bukan sekadar jargon. 

Mudah-mudahan kunjungan seorang Presiden RI ke PNG dapat memperkokoh hubungan kedua negara dan yang lebih penting lagi jaminan dari PNG bahwa cita-cita OPM tidak mereka dukung. 

Masalah jaminan, sebetulnya bukan hal yang sulit untuk diperoleh SBY dari pemerintah PNG. Sebab dari waktu ke waktu PNG selalu memperlihatkan keinginan kuat menjadi sahabat baik Indonesia. Keinginan ini ditunjukkannya melalui lamarannya untuk menjadi anggota ASEAN. Namun keinginan PNG itu tidak pernah terpenuhi. Dan PNG pun tak merasa tersinggung dengan pengabaian itu.

Semoga kunjungan presiden RI kali ini berhasil membangun poros baru yakni jembatan yang menghubungkan antara rumpun Melanesia dan rumpun Asia. [mor]